alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/576b98eaa09a39ca038b456f/terkait-sumber-waras-pernyataan-staf-ahli-bpk-beda-dengan-ketua-bpk-waduh
#Terkait Sumber Waras, Pernyataan Staf Ahli BPK Beda dengan Ketua BPK. Waduh.......!!
Quote: BERITA TERATAS THURSDAY, JUNE 23, 2016 KASUS SUMBER WARAS, POLITIK
#Terkait Sumber Waras, Pernyataan Staf Ahli BPK Beda dengan Ketua BPK. Waduh.......!!

Beritateratas.com - Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), I Nyoman Wara menyatakan pihak yang harus mengembalikan uang Rp 191 miliar terkait pembelian lahan RS Sumber Waras bukanlah pihak Pemprov DKI.

"Dari tempat mana itu dibayarkan (pihak RS Sumber Waras) kan mestinya begitu. Mesti ditindaklanjuti, tindaklanjut kan waktu itu Ketua BPK sudah menjelaskan kan apa rekomendasinya," ujar Staf Ahli Bidang Pemeriksaan Investigasi BPK, I Nyoman Wara di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2016).

Nyoman menjelaskan, Pemprov DKI dalam hal ini sudah menyerahkan uang Rp 191 miliar ke pihak Sumber Waras jadi tidak mungkin pihak Pemprov yang harus mengembalikan uang tersebut.


"Kalau Pemprov (DKI) yang mengembalikan jeruk makan jeruk dong, uangnya nantinya kembali kan ke Pemprov," ucapnya.

"Makanya sekali lagi baca Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kemarin, LHP Pemprov DKI 2014," imbuhnya.

Hal yang disampaikan Nyoman ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Sekda DKI Saifullah.

"Kalau rekomendasi BPK itu kan dah jelas. Tapi kalau urusan kembali mengembalikan bukan urusan Pemprov lagi, tapi itu harus dikembalikan atau tidak nanti tanya BPK dulu," ujar Saifullah.

Pemahaman ini berarti berbeda dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan rekomendasi BPK terkait kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,6 hektar. Hal itu mengacu pada UUD 1945 Pasal 23 E Ayat 3 yang menentukan bahwa rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti.

"Ada indikasi kerugian negara yang ditulis dalam laporan (LKPD BPK) itu Rp 191 miliar, itu yang harus dikembalikan. Itu kewajiban UU oleh Pemprov DKI. Kalau tidak dikembalikan itu ada sanksinya," kata Harry saat menggelar konferensi pers di Media Center BPK, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (20/6).

Undang-undang, kata Harry, memberikan waktu 60 hari setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jakarta tahun 2014 diserahkan. Bila hal itu tidak dilakukan oleh Pemprov DKI, maka sanksinya bisa dipenjara 1 tahun 6 bulan. "Sanksinya ada bisa dipenjara 1 tahun 6 bulan," kata Harry.

Sementara mantan auditor BPKP, Leonardus Nugroho dalam acara ILC TV one menjelaskan bahwa audit ada dua. Yang pertama audit Keuangan dan yang kedua audit Investigasi. Audit keuangan sifatnya terbuka sementara audit investigasi sifatnya tertutup hanya untuk KPK.
Leonardus mengatakan, BPK menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemrov DKI harus melaksanakan rekomendasinya. Tapi, bukan dari hasil AUDIT INVESTIGASI namun dari hasil AUDIT KEUANGAN, jadi audit yang normal. Sedangkan didalam audit keuangan sendiri hasilnya masih "DIINDIKASIKAN". Artinya apa? Artinya auditor sendiri belum yakin. Jadi bagaimana, Pemrov DKI ini dituntut untuk melaksanakan rekomendasi BPK sementara rekomendasi BPK bertuliskan "diindikasikan"?jelas Leonardus Nugroho yang langsung dipotong Karni Ilyas minta kesimpulan.

Leonardus pun menjelaskan masih ada yang harus diketahui, bahwa bila Pemrov DKI dituntut untuk menjalankan rekomendasi BPK, satu - satunya jalan adalah hasil Audit Investigasi harus dibuka.
(beritateratas.com/*)

http://www.beritateratas.com/2016/06/terkait-sumber-waras-pernyataan-staf.html?m=1


#Terkait Sumber Waras, Pernyataan Staf Ahli BPK Beda dengan Ketua BPK. Waduh.......!!
Hayooo... ketahuan ya pas ketemu KPK si bapak gak pelajari dan konsultasi dengan staf nya... maju buta ya?
emoticon-Leh Uga
emoticon-Leh Uga emoticon-Leh Uga emoticon-Leh Uga
ga sinkronemoticon-Wakaka emoticon-Wakaka emoticon-Wkwkwk
oh selama ini masih dalam tahap diindikasikan ya, kirain sudah dipastikan dan inkrah.
Leh uga
Blunder
#Terkait Sumber Waras, Pernyataan Staf Ahli BPK Beda dengan Ketua BPK. Waduh.......!! #Terkait Sumber Waras, Pernyataan Staf Ahli BPK Beda dengan Ketua BPK. Waduh.......!!
jadi laporan A1 nya si gip taikkk..jadi laporan ASU dong emoticon-Wakaka