alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/576b26fbd89b09e2718b456a/bolehkah-calon-kepala-daerah-tidak-mengikuti-kampanye
Bolehkah calon kepala daerah tidak mengikuti kampanye?
Bolehkah calon kepala daerah tidak mengikuti kampanye?
Bakal calon Gubernur DKI Jakarta incumbent, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (tengah), menghadiri penghitungan satu juta KTP di Sekretariat Teman Ahok, Jakarta, Minggu, 19 Juni 2016.
Calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur perorangan, Basuki T Purnama, sepertinya berubah pikiran. Pada April lalu, ia menyebut, jika nanti dirinya ditetapkan menjadi bakal calon gubernur DKI, ia tidak akan mengusung gaya kampanye konvensional seperti mengumpulkan massa atau mengundang artis.

Untuk kampanye, kata Ahok -sapaan Basuki T Purnama--, salah satu yang akan digunakan adalah acara makan bersama dengan pendukungnya. Bagi pendukung yang ingin makan bersama, diwajibkan membeli tiket.

"Nanti mau pakai kampanye yang modelnya jualan tiket, (coba) ada yang dateng enggak," ujar Ahok seperti ditulis detikcom.

Cara-cara nyentrik tampaknya akan dijadikan sebagai salah satu strategi pemenangan Ahok. Ini sama halnya saat ia maju bersama Jokowi dalam Pilkada DKI 2012 lalu.

"Waktu jual baju pas zaman sama Pak Jokowi laku. Makanya kita mau coba," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Namun entah karena apa, beberapa hari terakhir ini Ahok menyatakan tidak akan berkampanye jika diwajibkan cuti mulai Oktober 2016 hingga Februari 2017.

"Dulu kan kalau mau ikut kampanye harus cuti, takut petahana pakai fasilitas, dipaksa cuti terus. Lah kalau orang tidak mau kampanye gimana? Boleh tidak?" ujarnya seperti dilansir Tribunnews.com.

Jika aturan mengharuskan kampanye, Ahok mengaku lebih memilih tidak berkampanye ketimbang harus cuti. Sebab, kata dia, dirinya harus harus menjalankan tugas-tugasnya sebagai gubernur, salah satunya untuk menjaga APBD DKI. Apalagi pada masa kampanye itu merupakan masa pembahasan APBD 2017.

"Kan itu diatur, ditafsirkan kalau kamu mau kampanye, harus cuti, dan cutinya enggak boleh on-off on-off. Lah kita kan mau jaga APBD. Kalau boleh, saya lebih pilih tidak kampanye daripada cuti," ujar Ahok.

Jika ia harus cuti dan tugasnya digantikan seorang pelaksana tugas, ia khawatir pelaksana tugas ini tidak jujur dan tidak berani melawan anggota DPRD DKI yang nakal. "Terus begitu saya masuk lagi, yang disusun kacau balau. Padahal, tidak terpilih pun, saya masih menjabat sampai Oktober 2017," ujar dia.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta Sumarno menyatakan calon gubernur wajib mengikuti masa kampanye dan harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Aturan itu sesuai pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"Kalau Pak Ahok maju, begitu ditetapkan sebagai calon, nanti tanggal 26 Oktober saat masa kampanye dimulai, itu harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara," ujar Sumarno.

[URL="file://localhost/chrome-extension/:emoticon-Embarrassmentemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm:http/::www.hukumonline.comemoticon-Stick Out Tongueusatdata:downloadfile:lt55234120508c9emoticon-Stick Out Tonguearent:lt5523407e6dc03"]Pasal 70 ayat (3)[/URL] Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 itu menyebut gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Itu aturan bagi pasangan calon yang mau berkampanye. Bagaimana jika pasangan calon tidak mau berkampanye? Undang-undang itu memang tak secara detil dan eksplisit mengatur.

Pasal 63 hanya menyebut, kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Dan asal 64 ayat (1) menyebut, pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat

Bagaimana bentuk kampanyenya? Pasal 65 Undang-undang itu menyebut:

(1). Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka dan dialog;

c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;

d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

e. pemasangan alat peraga;

f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau

g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bolehkah calon kepala daerah tidak mengikuti kampanye?


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ikuti-kampanye

---

Ahok kuwatir duit APBD jadi bacakan selama cuti 5 bulan. Emang ngeri, soale ganti nya kader PDIP. Bisa2 selama masa itu langsung pemakaian anggaran 100%
sepertinya sih bukan sekedar kekawatiran di maling, tapi kekawatiran bakalan diacak2 tuh anggaran, en dia pening nanti pas selesai cuti mesti beresin,..
emang susah pak, kalo banyak tikus,..