Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak mau mengembalikan kerugian negara Rp 191 miliar dalam pembelian lahan RS Sumber Waras seperti diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Ahok, dana tersebut bukan kerugian negara sehingga tidak bisa dikembalikan.

Kasus Sumber Waras kembali ramai dibicarakan setelah KPK menyatakan, untuk sementara, tak ada perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan rumah sakit yang berada di kawasan Jakarta Barat tersebut oleh Pemerintah Provinsi DKI. Pernyataan itu disampaikan saat rapat dengan Komisi III DPR RI.

Pendapat itu berbeda dengan hasil audit BPK. Lembaga audit negara itu menemukan ada kerugian negara Rp 191 miliar. Selain itu, BPK menemukan 6 penyimpangan dalam proses pembelian lahan tersebut.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz menegaskan pengembalian dana kerugian negara tersebut merupakan amanat Pasal 23 E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal itu disebutkan hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti lembaga perwakilan atau badan sesuai undang-undang.

Narsum: http://www.infonitas.com/megapolitan...er-waras/17358

klo ga rugi ngapain ganti