alexa-tracking

Ketua BPK: Pemprov DKI Harus Kembalikan Kerugian Negara Rp 191 M

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5767d7bb9e7404897c8b4587/ketua-bpk-pemprov-dki-harus-kembalikan-kerugian-negara-rp-191-m
Ketua BPK: Pemprov DKI Harus Kembalikan Kerugian Negara Rp 191 M
Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan rekomendasi BPK terkait kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,6 hektar. Hal itu mengacu pada UUD 1945 Pasal 23 E Ayat 3 yang menentukan bahwa rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti.

"Ada indikasi kerugian negara yang ditulis dalam laporan (LKPD BPK) itu Rp 191 miliar, itu yang harus dikembalikan. Itu kewajiban UU oleh Pemprov DKI. Kalau tidak dikembalikan itu ada sanksinya," kata Harry saat menggelar konferensi pers di Media Center BPK, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Undang-undang, kata Harry, memberikan waktu 60 hari setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jakarta tahun 2014 diserahkan. Bila hal itu tidak dilakukan oleh Pemprov DKI, maka sanksinya bisa dipenjara 1 tahun 6 bulan. "Sanksinya ada bisa dipenjara 1 tahun 6 bulan," kata Harry.

Menurut Harry, audit BPK atas pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI sudah final. "(Audit) sudah final. Saya tegaskan sudah final. Dan di UU apa yang dilakukan BPK bila tidak ditindaklanjuti berarti melanggar konstitusi," papar mantan politikus Partai Golongan Karya itu.

Berikut ini bunyi Pasal 23E UUD 1945:

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

http://m.detik.com/news/berita/32377...egara-rp-191-m
----------
Kata ketua BPK ahok masuk sel 1 tahun 6 bulan berdasar UU
balikin tuh hok.. emoticon-Big Grin
Itu hukumnya melanggar uud 45 gak main2,dengerin hok..bukan hanya melanggar perda.
uang nenek loe
enak aja
emoticon-Big Grin
delusi akut nih BPK emoticon-Ngakak
bener2 goblok nih bpk. udah salah ngitung, masih aja ngotot emoticon-Embarrassment emoticon-Embarrassment
tebak2 berhadiah, menurut kalean si ahok bakal balikin gak itu duit klaim BPK?
ane tebak = enggak
emoticon-Wakaka
BPK harus jelaskan perhitungan kerugian 191M

ooh.. ini badan yang ketuanya gak berani lapor kekayaan itu ya?
Gak percaya sama bpk lagi

Ketua BPK: Pemprov DKI Harus Kembalikan Kerugian Negara Rp 191 M

Ketua BPK: Pemprov DKI Harus Kembalikan Kerugian Negara Rp 191 M

Ketua BPK: Pemprov DKI Harus Kembalikan Kerugian Negara Rp 191 M
udah berbulan² neh kasus, tp dimana kerugiaannya? karena apa kerugiaannya? tuduhan semuanya bisa dipatahin make fakta
Status Quo Audit BPK
Reda Manthovani - detikNews



Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan tak ada indikasi korupsi dalam sengketa pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. "Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukum dalam pembelian Sumber Waras," katanya di depan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 14/6/2016.

Bahkan sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui salah satu pimpinannya (Basaria Panjaitan) pada hari Senin, 29/2/2016 pernah menyatakan bahwa hingga saat ini belum dapat menaikkan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras ke tingkat penyidikan oleh karena belum ditemukan dua alat bukti yang cukup.

Padahal berdasarkan Laporan LHP BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Tahun 2014 dan diperkuat Hasil Audit Investigasi BPK tanggal 7/12/2015menyatakan terdapat penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, pembentukan tim, proses pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil sebagaimana diatur dalam UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Beragam pendapat setelah pernyataan pimpinan KPK di atas, banyak pihak dapat memahami pernyataan tersebut namun ada juga pihak-pihak yang tidak puas. Bahkan saking tidak puasnya ada pendapat seorang Profesor Hukum yang mengecam dan menyatakan: "Kalau temuan BPK diabaikan KPK untuk menjerat Ahok, maka Suryadharma Ali, Siti Fadilah dan Wafid Muharam harus dibebaskan Dong".

Dengan demikian setelah pernyataan KPK tersebut, lalu mau dibawa pergi ke mana (quo vadis) audit BPK tersebut ? Mengapa KPK memiliki pandangan yang berbeda dengan BPK? Apakah hasil audit BPK harus ditindaklanjuti dengan pemidanaan? Untuk itu, penulis akan berupaya mengurai pertanyaan tersebut agar dapat mencerahkan publik secara objektif.

Menurut situs resmi BPKP, Audit Investigasi adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan litigasi dan/atau tidakan korektif manajemen.

Proses pembuktikan suatu tindak pidana, Penuntut Umum harus membuktikan seluruh unsur yang termuat dalam pasal yang didakwakan. Dalam kasus ini penerapan pasal yang digunakan adalah Pasal 2 ayat (1) UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Adapun unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas adalah unsur "Setiap orang" yang "secara melawan hukum" melakukan perbuatan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang dapat "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Singkatnya bahwa seorang terdakwa dalam kasus korupsi dapat dipidana apabila perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur di atas. Apabila yang terbukti hanya satu atau dua unsur saja, misalnya unsur "setiap orang" dan"merugikan keuangan negara" maka si terdakwa tidak dapat dipidana.

Di sisi lain, Audit Investigasi merupakan proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara atau hanya satu unsur dari beberapa unsur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31/1999.

Sehingga, apabila auditor BPK berpendapat ada unsur "merugikan keuangan negara" namun menurut penegak hukum tidak ada memenuhi unsur "melawan hukum" maka kasus tersebut tidak dapat dimajukan ke persidangan. Artinya Audit Investigasi BPK tidak harus berujung pemidanaan sebagaimana yang diharapkan oleh seorang Profesor hukum di atas.

Terlebih lagi, unsur merugikan keuangan negara versi audit BPK masih dapat diperdebatkan. Oleh karena kerugian negara tersebut timbul disebabkan BPK menggunakan NJOP 2013 (Rp.13.000.000,-) sebagai pedoman padahal transaksi antara Yayasan Sumber Waras dengan Pemprov DKI menggunakan NJOP tahun 2014 (Rp.20.700.000,-).

Selain itu, BPK juga menyimpulkan bahwa Pemprov DKI telah melanggar UU No.2/2012 ttg Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 121 Perpres No.71/2012 ttg Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Namun penyidik KPK melihat bahwa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum pidana (wederrechtelijk). Oleh karena BPK masih memandang bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tahapannya diatur dalam UU No.2/2012.

Padahal untuk efektifitas dan efisiensi terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di bawah 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pemegang hak dengan cara jual beli atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 121 Perpres No.40/ 2014 tentang Perobahan atas Perpres No.71/2012.

Sehingga transaksi pengadaan tanah RS Sumber Waras yang luasnya dibawah 5 hektar tidak harus mengikuti prosedur yang diatur dalam UU No.2/2012. Namun cukup melalui proses jual beli sebagaimana diatur dalam Perpres No.40/2014.Dengan kata lain transaksi pembelian tanah eks RS.Sumber Waras tidak terdapat penyimpangan atau tidak ditemukanadanya Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hasil audit BPK tidak dapat dijadikan landasan untuk menaikkan kasus pembelian tanah eks RS.Sumber Waras ke tahap penyidikan. Terlihat bahwa penyidik KPK memandang suatu kasus jauh hingga ke tahap pembuktian di pengadilan. Hal itu sebagai bentuk praktek Sistem Peradilan Pidana yang terpadu.

Lalu, bagaimana dengan nasib audit BPK tersebut? Dengan instrumen yang ada saat ini maka hasil audit tersebut kemungkinan akan status quo. Oleh karena BPK tetap pada pendiriannya dan KPK juga demikian. Namun, untuk mengantisipasi kejadian yang sama terulang dikemudian hari, maka sudah saatnya dipikirkan pembentukan suatu Tim Ad Hoc untuk menguji hasil audit BPK yang dipandang bermasalah.

Kebutuhan pembentukan tim mendesak, mengingat banyak unsur pimpinan BPK yang berlatar belakang Parpol. Sehingga kemungkinan adanya intervensi terhadap auditor dapat terjadi. Oleh karena itu sebagai bentuk penerapan prinsip check and balance atas suatu kekuasaan yang diberikan kepada BPK maka sudah sewajarnya upaya banding terhadap audit BPK dibuat mekanismenya.


Dr. Reda Manthovani, SH, LLM
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta
(erd/erd)

emoticon-thumbsup sekedar pencerahan
191m dipenjara cm 1taun 6bulan

maling sendal aja 2 taun
Kalo partai pendukung ahok ngajuin pergantian ketua bpk dan voting terbuka baru deh usung ahok, jalo kaga mending ahok independen aja
Masalanya skarang hasil audit bpk itu dah menjadi produk hukum tersendiri, jadi mau ga mau ya pemprov dki itu kudu balikin duitnya, terlepas itu salah ngitung atau ga, jadi walaupun auditnya ngaco tapi kalau udah bilang a, ya kudu dilaksanakan,

Kalau mau nyalahin ya kudu nyalahin uu, yang bikin bpk itu super power sehingga se ngaco apapun hasil auditnya ya kudu di jalani, kalau ga sanksi,

Knapa ga dikasih mekanisme buat keberatan? Karena bpk takut kinerjanya terganggu kalau da yang ngajuin keberatan atau membawa ke ptun,

Yah pendapat pribadi sih monggo dikoreksi kalau da yang salah,
bpk ft nasbung gagal crot hari ini begitu liat hasil dr kpk emoticon-Shakehand2
katanya KPK tidak ada korupsi, tapi kok disuruh kembalikan uangnya? emoticon-Bingung



----------------------------------------------------------------------------------------------
"Untuk memahami Islam, anda harus memahami Muhammad", - ex muslim, Ali Sina
Understanding Muhammad (Ind) - by Ali Sina.Pdf
----------------------------------------------------------------------------------------------
Random Cendol diantara agan yang meng-quote saya ke page 1 emoticon-Blue Guy Peace
Quote:


Produk dari BPK itu merupakan alat investigasi gan, bukan keputusan final....
Dari BPK nya sendiri sudah jelas kok dia bilang ada "indikasi" kerugian negara......

Indikasi = petunjuk/tanda tanda

Tapi belum tentu benar.... sehingga perlu di cross check lagi oleh penegak hukum.....

Kalo di dunia laboratorium, tanda tanda yang kelihatannya positif tapi ternyata sebenarnya negatif itu disebut FALSE POSITIVE........

"Di sisi lain, Audit Investigasi merupakan proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara atau hanya satu unsur dari beberapa unsur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31/1999.

Sehingga, apabila auditor BPK berpendapat ada unsur "merugikan keuangan negara" namun menurut penegak hukum tidak ada memenuhi unsur "melawan hukum" maka kasus tersebut tidak dapat dimajukan ke persidangan. Artinya Audit Investigasi BPK tidak harus berujung pemidanaan sebagaimana yang diharapkan oleh seorang Profesor hukum di atas."
Sepertinya ada kesengajaan kader partai yg memimpin lembaga negara, menggoreng issue yg dipaksakan menjadi opini masyarakat menjelang pilkada 2017 di Jakarta...
tanpa ada pengadilan ahok sudah divonis bpk korupsi.....