alexa-tracking

KPK: Kami Tersiksa dengan Kasus Sumber Waras

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/57620a7ba09a39c4158b456e/kpk-kami-tersiksa-dengan-kasus-sumber-waras
KPK: Kami Tersiksa dengan Kasus Sumber Waras
KPK: Kami Tersiksa dengan Kasus Sumber Waras

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras berbeda dengan kasus-kasus lainnya. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tersiksa dengan kasus ini.


"Sebelum saya jawab tentang Sumber Waras, saya ingin mengatakan bahwa kami berlima dan seluruh teman-teman ini mungkin adalah orang tersiksa dengan kasus ini. Karena, kami didemo hampir setiap hari. Kami disuruh apa saja," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di hadapan Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016).


Laode mengaku KPK kerap menerima perwakilan tokoh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya soal kasus Sumber Waras. Para tokoh masyarakat itu mengaku mendukung penegakan hukum oleh KPK. Namun Laode gerah tokoh masyarakat itu selalu menyodorkan hasil audit investigatif BPK.


"Hampir semuanya. Jadi kami ingin menjelaskan bahwa KPK yang sekarang sama dengan yang dulu. Motonya sama. Berani jujur itu hebat," ucap dia.


Laode menegaskan pihaknya sudah melakukan penyelidikan terkait Sumber Waras. Bahkan penyelidikan forensik melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun, sudah dilakukan.


"Tapi kami semua di sini, tidak mempunyai kekuatan hati. Karena apa? Karena kami ingin tetap berani jujur itu hebat dan mau independen," kata dia.


Laode menambahkan bahwa memang benar Pimpinan KPK terdahulu meminta laporan audit investigasi ke BPK terkait kasus ini. Permintaan itu agar KPK bisa melihat apakah ada indikasi perbuatan melawan hukum.


KPK: Kami Tersiksa dengan Kasus Sumber Waras

Ilustrasi--Antara/Muhammad Adimaja.


Namun dalam paparan 13 Juni 2016 yang dilakukan penyelidik kepada pimpinan bahwa mereka tidak menemukan indikasi perbuatan melawan hukum. Penyelidik mengusulkan agar penyelidikan ini dihentikan.


Namun usulan itu tidak serta-merta diamini pimpinan sembari menunggu bukti baru seiring berjalannya waktu agar bisa masuk dalam tahap penyidikan.


"Kami tidak ingin melindungi siapa saja. Kami tidak ingin juga zalim. Kami mau profesional. Dan saya berharap kami juga ingin betul-betul bekerja sama dengan BPK. Saya bisa mengatakan di sini, 90 persen keberhasilan KPK itu juga didukung oleh BPK, karena yang diterima di pengadilan perhitungan (kerugian negara) BPK dan BPKP," beber dia.


Padahal Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan perhitungan institusi lain bisa juga diterima di pengadilan. Namun KPK lebih memilih institusi BPK atau BPKP.


"Tapi kami punya kerja sama yang baik. Dan terus terang tidak ada hubungan yang tidak baik antara BPK dan KPK. Tetapi untuk kasus ini (Sumber Waras) agak unik kalau kita lihat asal-muasalnya. Tapi, ya itulah tidak mungkin semua saya ungkap di sini, karena ini tahap penyelidikan dan bukan forumnya menjelaskan detilnya," kata dia.


Laode menambahkan, pihaknya sempat dimarahi lantaran mengumumkan posisi kerja terakhir KPK terkait Sumber Waras di hadapan Komisi III pada 14 Juni 2016. Bagi Laode pengumuman itu sejatinya menjawab pertanyaan Komisi III yang tertuang dalam surat berisikan daftar pertanyaan yang dikirimkan sebelum rapat berlangsung.


"Dari pertanyaan yang ditanyakan terkait kasus-kasus menarik. Kami tahu itu pasti Sumber Waras," ujar dia.


Kendati demikian, Laode berterima kasih atas respons berbagai pihak soal pengumuman posisi terakhir kasus Sumber Waras. Laode juga berjanji KPK akan segera bertemu dengan BPK yang mana kesan di luar hubungan kedua lembaga ini renggang.


"Penyelidik kami bernah melakukan gelar perkara bersama BPK. Kita lihat aturannya, A, B, C, D, semuanya. Sampai hari ini, KPK belum bisa meningkatkan kasus ini kepada tingkat penyidikan. Itu saja," pungkas dia.


Perbedaan Penggunaan Aturan


Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan alasan bahwa pihaknya tidak langsung menindaklanjuti hasil audit investigasi BPK lantaran perbedaan penggunaan aturan. Agus mengatakan pihaknya menggunakan Perpres 40/2014.


"Ini sebetulnya banyak hal yang ada di dalam laporan BPK kemudian menjadi gugur. Karena tidak diperlukan lagi perencanaan. Selain itu merujuk pada surat peraturan Kepala BPN 5/2012," kata dia.


Pada intinya aturan yang dijadikan rujukan oleh KPK itu mengatakan bahwa pengadaan tanah kurang dari 5 hektare bisa langsung dinegosiasikan. Namun, Agus berjanji akan mendalami lagi dengan mengundang BPK.


"Ada permintaan penyelidik kami untuk menghentikan. Tapi kami sampai saat ini belum berkeputusan untuk menghentikan. Dan kalau menghentikan di tingkat penyelidikan sebetulnya masih buka tutup. Kalau di penyidikan, KPK tidak boleh menghentikan," pungkas dia.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...s-sumber-waras

---

Kumpulan Berita Terkait PEMBELIAN LAHAN RS SUMBER WARAS :

- KPK: Kami Tersiksa dengan Kasus Sumber Waras KPK: Kami Tersiksa dengan Kasus Sumber Waras

- KPK: Kami Tersiksa dengan Kasus Sumber Waras BPK: Proses Audit Pembelian RS Sumber Waras Sesuai Mandat

- KPK: Kami Tersiksa dengan Kasus Sumber Waras Fraksi Gerindra Ingin Kasus Sumber Waras Dilanjutkan

"Tapi kami punya kerja sama yang baik. Dan terus terang tidak ada hubungan yang tidak baik antara BPK dan KPK. Tetapi untuk kasus ini (Sumber Waras) agak unik kalau kita lihat asal-muasalnya.

Negri ini terlalu byk santun yg tak jelas mmg benar apa adanya.
Bilang saja Audit BPK ngaco!
WTP tp byk yg jd tersangka korupsi
BPK berprilaku seperti Tuhan Allah.
Penjelasan dari Mr.Ahok sangat terbukti sah dan meyakinkan!
Nah.........Ini baru artikel yg lengkap.. mantap dah metronews