alexa-tracking

DPR: Yang Jegal Ahok Bukan DPR tapi KPU

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/575cc0d7507410882e8b4569/dpr-yang-jegal-ahok-bukan-dpr-tapi-kpu
DPR: Yang Jegal Ahok Bukan DPR tapi KPU
 DPR: Yang Jegal Ahok Bukan DPR tapi KPU
Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno (tengah)

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR ) Lukman Edy mengatakan, sebenarnya yang menjegal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bukan DPR, tapi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya bilang yang menjegal Ahok bukan DPR, tapi KPU. Karena soal verifikasi faktual itu 100 persen kami sadur dari PKPU,” kata Lukman dalam acara diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6).

Menurut Lukman, DPR memasukan norma-norma dari Peraturan KPU (PKPU) dan praktik verifikasi faktual memang bukan baru diterapkan saat ini. Selain itu, kata Lukman, verifikasi juga bukan tiga hari melainkan 28 hari dan pihaknya sudah melakukan simulasi aturan tersebut di beberapa daerah.

Di tempat yang sama, Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno langsung membantah jika itu disebut menjegal. Menurut dia, KPU tak mungkin menjegal calon yang maju lewat perseorangan. “Tidak mungkin KPU akan menjegal, tidak mungkin. Kan di situ juga dikonsultasikan dengan DPR. Tapi, kalau ada unsur yang dianggap merugikan dan sebagainya pasti dikoreksi juga oleh DPR. Saya kira enggak ada lah,” jelas dia.

Sumarno mengatakan, dalam PKPU Nomor 9 disebutkan bahwa jika calon perseorangan memiliki formulir dukungan dengan format berbeda, ketika penyerahan ke KPU wajib diserahkan dalam format formulir KPU.

“Nanti yang formulirnya Teman Ahok tinggal dilampirkan saja, tapi kan tidak mungkin yang bisa dibedakan kan hanya nama, alamat, dan nomor kependudukan. Tanda tangan kan enggak bisa dibedakan,” jelas dia.

Lukman kemudian menanggapi kembali pernyataan Sumarno tersebut. Menurut dia, apapun itu yang penting nantinya formulir tersebut harus dibuat seringan mungkin, tidak melanggar Undang-undang dan tidak melanggar PKPU. “Kami menganggap ini bukan fitnah, kami menganggap ini sebagai dialog politik di tengah masyarakat kita, sehingga tidak mengandung sebuah fitnah,” kata Lukman.

“Saya kira apa yang sampaikan tadi bukan fitnah, itu tabayyun. Kalau fitnah saya ngomongnya di belakang,” imbuh dia.

Code:
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/06/11/o8lhsm361-dpr-yang-jegal-ahok-bukan-dpr-tapi-kpu
Quote:Original Posted By langlangkongho



Menurut Lukman, DPR memasukan norma-norma dari Peraturan KPU (PKPU) dan praktik verifikasi faktual memang bukan baru diterapkan saat ini. Selain itu, kata Lukman, verifikasi juga bukan tiga hari melainkan 28 hari dan pihaknya sudah melakukan simulasi aturan tersebut di beberapa daerah.


28 atau 14??


emoticon-Bingung


Jadi siapa pelakunya?
Fahri Hamzah?
Zonk?
Komici 2 ?
Orang bersih mau bersihin tempat sampah dipersulitnya minta ampun.
Siap2 aja kita balik ke jaman seperti foke.
wah saling tuduh kaya anak kecil aje emoticon-Cape d... dikira mereka warga indo bodoh kali ya emoticon-Cape d...
Quote:Original Posted By kakekserbatahu


28 atau 14??


emoticon-Bingung




3 hr ato 28 hr ato 14 hr ???? ... wk wk wk ...
kek gini udah kayak anak kecil salah-salahan lempar tanggung jawab emoticon-Leh Uga
Halah mbelgedes kabeh
Quote:Original Posted By langlangkongho
 DPR: Yang Jegal Ahok Bukan DPR tapi KPU
Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno (tengah)

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR ) Lukman Edy mengatakan, sebenarnya yang menjegal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bukan DPR, tapi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya bilang yang menjegal Ahok bukan DPR, tapi KPU. Karena soal verifikasi faktual itu 100 persen kami sadur dari PKPU,” kata Lukman dalam acara diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6).

Menurut Lukman, DPR memasukan norma-norma dari Peraturan KPU (PKPU) dan praktik verifikasi faktual memang bukan baru diterapkan saat ini. Selain itu, kata Lukman, verifikasi juga bukan tiga hari melainkan 28 hari dan pihaknya sudah melakukan simulasi aturan tersebut di beberapa daerah.

Di tempat yang sama, Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno langsung membantah jika itu disebut menjegal. Menurut dia, KPU tak mungkin menjegal calon yang maju lewat perseorangan. “Tidak mungkin KPU akan menjegal, tidak mungkin. Kan di situ juga dikonsultasikan dengan DPR. Tapi, kalau ada unsur yang dianggap merugikan dan sebagainya pasti dikoreksi juga oleh DPR. Saya kira enggak ada lah,” jelas dia.

Sumarno mengatakan, dalam PKPU Nomor 9 disebutkan bahwa jika calon perseorangan memiliki formulir dukungan dengan format berbeda, ketika penyerahan ke KPU wajib diserahkan dalam format formulir KPU.

“Nanti yang formulirnya Teman Ahok tinggal dilampirkan saja, tapi kan tidak mungkin yang bisa dibedakan kan hanya nama, alamat, dan nomor kependudukan. Tanda tangan kan enggak bisa dibedakan,” jelas dia.

Lukman kemudian menanggapi kembali pernyataan Sumarno tersebut. Menurut dia, apapun itu yang penting nantinya formulir tersebut harus dibuat seringan mungkin, tidak melanggar Undang-undang dan tidak melanggar PKPU. “Kami menganggap ini bukan fitnah, kami menganggap ini sebagai dialog politik di tengah masyarakat kita, sehingga tidak mengandung sebuah fitnah,” kata Lukman.

“Saya kira apa yang sampaikan tadi bukan fitnah, itu tabayyun. Kalau fitnah saya ngomongnya di belakang,” imbuh dia.

Code:
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/06/11/o8lhsm361-dpr-yang-jegal-ahok-bukan-dpr-tapi-kpu


Asyiik mulai saling tuding hahahaha.
Cuci tangan......cuci tangan....... emoticon-Ngacir
28 hari ? Ga jadi 3 hari ?
Saling tuduh ini dpr kpu wkwk
Quote:Original Posted By kakekserbatahu


28 atau 14??


emoticon-Bingung




Quote:Original Posted By klorofi


3 hr ato 28 hr ato 14 hr ???? ... wk wk wk ...


dari berita ini, yang jegal malah si DPR lewat UU Pilkada:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan urgensi di balik pembatasan masa klarifikasi pendukung calon perseorangan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang hanya tiga hari. Ketentuan itu dinilai membatasi ruang gerak petugas Panitia Pemungutan Suara dalam melakukan verifikasi.

"Sulit untuk memahami (urgensi di balik keputusan DPR membatasi masa klarifikasi). Seharusnya penyelenggara tetap diberi ruang. Yang penting, kan, semua proses verifikasi faktual selesai dalam waktu 14 hari," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay seperti dikutip Harian Kompas.



http://nasional.kontan.co.id/news/kp...ukungan-3-hari









Quote:Original Posted By mengapakamumalu






Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan urgensi di balik pembatasan masa klarifikasi pendukung calon perseorangan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang hanya tiga hari. Ketentuan itu dinilai membatasi ruang gerak petugas Panitia Pemungutan Suara dalam melakukan verifikasi.

"Sulit untuk memahami (urgensi di balik keputusan DPR membatasi masa klarifikasi). Seharusnya penyelenggara tetap diberi ruang. Yang penting, kan, semua proses verifikasi faktual selesai dalam waktu 14 hari," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay seperti dikutip Harian Kompas.




Udah jelas ulah DPR, masih aja ngeles..... emoticon-Traveller

Quote:"Saya bilang yang menjegal Ahok bukan DPR, tapi KPU. Karena soal verifikasi faktual itu 100 persen kami sadur dari PKPU,” kata Lukman dalam acara diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6).

intinya ada yang berusaha menjegal, entah itu oknum DPR atau oknum KPU. Setelah rame sekarang lempar-lemparan. emoticon-Embarrassment
Mulai salah-salahan bleh emoticon-Leh Uga

Nasbung mana suaranya emoticon-Traveller
Giliran ditantang #satuHariCutiBersama. Ngeles lagi KPU nya....
Ayo siapkan tempat yg luas, kami Teman Ahok yg datang...
Supaya tidak ada alasan;
#tidak ada waktu.
#tidak ada tempat,
#tidak ada anggaran

Ini semua peluang tilep duit semua
Oh ga jadi 3 hari nih? emoticon-Big Grin
sama aja coyyy...aelahh,ribet amat mw nyingkirin ahok,terlalu keliatan strategi ente,sewa aja penembak bayran biar cpt koit si ahok..kan gk ada yg tau
naaah yg jadi yg mannaaaa ??

3 ato 14 ato 28 ???? ... wk wk wk