alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5744da9bd89b0938368b4568/jokowi-perintahkan-ribuan-perda-bermasalah-segera-dihapus
Jokowi perintahkan ribuan Perda bermasalah segera dihapus
Jokowi perintahkan ribuan Perda bermasalah segera dihapus
Presiden Joko Widodo di acara Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Perguruan Tinggi Se-ASEAN 2016 di kampus Telkom University, Bandung, Jawa Barat, Senin (23/5). Jokowi memerintahkan Kementerian Dalam Negeri segera menghapus 3 ribu Perda bermasalah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya Juli mendatang menghapus 3.000 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah. Menurut Jokowi, penghapusan (deregulasi) ini tak perlu kajian lagi. Sebab, tahun lalu Jokowi memerintahkan pengkajian. Hasilnya, dalam satu bulan hanya dapat tujuh Perda.

"Kalau 3.000 butuh berapa tahun kita habis waktu kita? Sudah enggak usah pakai kaji-kajian. Langsung dihapuskan," kata Jokowi di Yogyakarta, Senin (23/5), seperti dikutip dari Setkab.go.id.

Menurut Presiden, Pemerintah sekarang mempunyai 42 ribu regulasi. Baik yang berupa Undang-Undang, Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan juga di Perda.

Aturan sebanyak itu, jika menambah ruwet, menambah panjang, merepotkan, menambah panjang masalah, Presiden memerintahkan dipilih lalu dihapus. Langkah yang perlu diambil bukanlah menerbitkan undang-undang baru. "Tapi direvisi, sehingga mempercepat laju pembangunan," kata Presiden Jokowi.

Dengan banyaknya aturan ini, yang harus dilakukan adalah berpikir sederhana. Menurut Presiden, pemerintah harus memangkas aturan ini secepat-cepatnya. Dipotong, dibuang, lalu disederhanakan. "Sebab semuanya jadi cepat karena kita berkompetisi, kita bersaing dengan negara-negara yang lain yang mempunyai kecepatan yang sudah mendahului kita," kata Presiden.

Menurut survey Bank Dunia, tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia (ease of doing business/EODB) saat ini di posisi ke-109 dari 189 negara. Dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura yang berada pada posisi 1, Malaysia pada posisi 18, Thailand di posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam posisi 90 dan Filipina posisi 103.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Timur Andi Rukman Karumpa mendorong semangat deregulasi pemerintah pusat ini hingga ke daerah. "Minimal tidak menambah perda-perda yang berpotensi menghambat paket deregulasi," kata Rukman seperti dikutip dari Bisnis.com.

Menurutnya, saat ini perda penghambat investasi sudah terlalu banyak. Oleh sebab itu, Pemda diminta tidak menambah Perda yang dinilai menghambat. Sebab, Perda-Perda macam ini jadi kebijakan yang anomali. Di satu sisi menggembar-gemborkan untuk menarik investasi, tetapi disisi lain membuat kebijakan yang menolak bahkan mengusir investasi yang sudah ada.

Dia mengungkapkan, Perda yang bermasalah tak hanya menghambat investasi, tapi juga menghambat gerak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan negara meningkatkan pelayanan kepada publik. Rukman mencontohkan PLN yang ditugaskan negara melayani publik memenuhi kebutuhan listrik tapi dibatasi banyaknya perizinan, aturan, dan prosedur di pemerintah daerah. "Bank-bank BUMN juga masuk ke suatu daerah tidak begitu mudah," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai banyaknya Perda bermasalah ini bisa dikurangi dengan Peraturan Daerah Elektronik (e-Perda) yang diluncurkan pekan lalu. Denga e-Perda, masyarakat diajak aktif mengkritik Perda-Perda yang diterbitkan Pemerintah Daerah. "Ini menggerakan masyarakat untuk aktif. Pemerintah sudah sediakan perangkatnya, tinggal mereka aktif," kata Tjahjo, Jumat (20/5) seperti dikutip dari situs Kemendagri.go.id.

Adanya e-Perda ini, menurut Tjahjo memudahkan masyarakat secara mandiri memantau proses rancangan peraturan itu. Bagi mereka yang punya kepentingan berinvestasi, juga bisa langsung mengurusnya. Misal dengan proses perizinannya, retribusi daerah dan potongan-potongannya.


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...segera-dihapus

---

Tegas kali pak Jokowi .
diusahakan secepatnya ya pak jok