alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/573fe8d31a9975c5798b456b/protes-bayar-soal-dana-kunker-fadli-zon--masa-semua-pakai-kwitansi
Poll: Setujukah tiap kunker DPR harus pakai kwitansi?
Setuju pakai kwitansi 15.00% (6 votes)
Tidak setuju pakai kwitansi 2.50% (1 votes)
DPR Gak usah Kunker sekalian krn gak ada hasilnya 82.50% (33 votes)
[PROTES BAYAR] Soal Dana Kunker, Fadli Zon : Masa Semua Pakai Kwitansi
Quote:[PROTES BAYAR] Soal Dana Kunker, Fadli Zon : Masa Semua Pakai Kwitansi

TEROPONGSENAYAN
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, kunjungan kerja (kunker) anggota DPR memang harus bersifat lump sum atau pembayaran dilakukan sekaligus dengan dana besar dalam satu waktu.

Menurutnya, sistim tersebut bukan barang baru karena lembaga negara lain juga menerapkan hal serupa. Oleh karenanya tidak tepat bila ada usulan sistim lump sum dihapus.

"Saya rasa tidak perlu. Ini kan jabatan politik. Masa semua harus pakai kwitansi. Saya rasa lump sum saja. Di eksekutif juga begitu. Dana operasional menteri kan juga lump sum. Yang penting ada platformnya," kata Fadli di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Kamis (19/5/2016).

Lebih jauh Fadli menyatakan, urusan kunker sepenuhnya kewenangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Dalam hal ini anggota DPR hanya menyerahkan laporan tersebut kepada fraksi.

"Terkait dengan laporan keuangan itu adalah tugas dari kesetjenan, yang menghimpun data dari anggota penggunaan keuangan itu. Jadi bukan dilempar ke fraksi juga. Ini tugas kesetjenan untuk melaporkannya ke BPK," jelasnya. (plt)
http://www.teropongsenayan.com/39736...pakai-kwitansi


Zonk..zonk mending kunker ada hasilnya, mending pake duit pribadi emoticon-Hammer2
gak ngerti sama pemikiran orang kayak gini, kok bisa jadi pejabat lagi emoticon-Hammer
semua harus pake materai zonkie emoticon-Stick Out Tongue


[PROTES BAYAR] Soal Dana Kunker, Fadli Zon : Masa Semua Pakai Kwitansi
bener kata zonkie masa pejabat suruh ngumpulin kwitansi.. ada ada saja

lha wong negara ini punya anggota dhewan kok..... terserah dhewan to...
ada Peraturan menteri keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, yang kemudian diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 /PMK.05/2007 dan terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2008.

intinya kombinasi antara Lumpsum dan at Cost.

pejabat diberi sejumlah uang lalu digunakan sesuai kebutuhan, nanti setelh pulang klo ada sisa maka harus dikembalikan.

nah bukti2 berupa kwitansi, tiket, dll jadi bukti apakah uang perjalanan dinas pas atau kelebihan...... emoticon-Smilie





klo uangnya mbahmu atau jujunganmu sendiri ya terserah mau kamu bakar ato kamu kunyah .....
klo duit buwat bayar tukang pitnah harusnya dikarungin....... emoticon-Big Grin

lah ini uangnya rakyat.......yang seharusnya digunakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan .......wahai para "wakil rakyat yang terhormat"........emoticon-fuck






emoticon-I Love Indonesia (S) emoticon-I Love Indonesia (S)
Kunker tapi gak ada hasilnyaemoticon-Wkwkwk
Buktinya pake selfi dibelakang spgnya trump ajah emoticon-Traveller
kunker hasilnya cuma kepuasan diri para anggota..
kapan lagi jalan" keluar negeri gag bayar lagiemoticon-Cool emoticon-Ngacir2
[PROTES BAYAR] Soal Dana Kunker, Fadli Zon : Masa Semua Pakai Kwitansi

emoticon-Malu
sopir parkir cuma 2000 aja musti simpen slip parkirnya, kalo ngga nombok; apalagi jalan2 1Trilyun?
piye toh zonk
si zonk emang otaknya kebalik emoticon-Bata (S)



BATAIN ANE NAPA GAN! emoticon-Bata (S)
Setuju gak ada kuitansi...

Yg penting "Wajar"

















"Wajar Tanpa Pengecualian" mnrt penilaian yg berHak nilai wajar atau gak wajar emoticon-Angkat Beer
widih si zonky mau nilep mulu emoticon-Cape d...
zonk sesuai namanya tong kosong nyaring bunyinya
Quote:Original Posted By mudah dihafal
ada Peraturan menteri keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, yang kemudian diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 /PMK.05/2007 dan terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2008.

intinya kombinasi antara Lumpsum dan at Cost.

pejabat diberi sejumlah uang lalu digunakan sesuai kebutuhan, nanti setelh pulang klo ada sisa maka harus dikembalikan.

nah bukti2 berupa kwitansi, tiket, dll jadi bukti apakah uang perjalanan dinas pas atau kelebihan...... emoticon-Smilie





klo uangnya mbahmu atau jujunganmu sendiri ya terserah mau kamu bakar ato kamu kunyah .....
klo duit buwat bayar tukang pitnah harusnya dikarungin....... emoticon-Big Grin

lah ini uangnya rakyat.......yang seharusnya digunakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan .......wahai para "wakil rakyat yang terhormat"........emoticon-fuck






emoticon-I Love Indonesia (S) emoticon-I Love Indonesia (S)






junjungan nasbung zonkie
Gw bayar pajak aja ada buktinya bloggggggggggggggggggggg........
foto bareng spg trump emang bayar ya? emoticon-Bingung
kualitas hater ahok najis bener, haakkkk cuihhhhh
Ya gpp pake kwitansi biar jelas, gak usah ketakutan gitu emoticon-Marah
Inilah Fadli Zon, Ketua GOPAC (perkumpulan anggota parlemen anti korupsi sedunia)
Bukannya mendukung dan mempopulerkan sistem at-cost (semua pengeluaran ada tanda terimanya dan sisa pagunya dibalikin) malah berlindung di balik sistem lump sum demi duit receh (receh buat mereka, tapi buat rakyat sangat berarti)