Metrotvnews.com, Jakarta: Munaslub Golkar 2016 mengamanatkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mendorong pemberian gelar pahlawan nasional untuk mantan Presiden Soeharto oleh pemerintah. Usulan Golkar ini mendapat reaksi partai politik lain.


Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengaku pihaknya masih menimbang baik buruk pemberian gelar terhadap presiden ke-2 Indonesia itu. Keputusan belum bisa diambil.


"Bagaimanapun kalau diterima, itu ada konsekuensinya. Kalau ditolak pun ada konsekuensinya. PAN tidak ingin terburu-buru," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2016).


(Baca: Kontroversi Gelar Pahlawan untuk Soeharto)


Yandri menyadari Presiden Soeharto sebagai manusia memiliki sisi positif dan negatif. Prestasi yang sudah ditorehkan Soeharto dalam 32 tahun kepemimpinannya juga tak bisa dipandang sebelah mata.


"Sekarang kita coba menimbang kelebihan dan kekeliruannya," ucap dia.


Jika dipaksakan dalam waktu dekat, kata Yandri, pemberian gelar itu akan tidak sehat. Yandri mendesak lembaga yang berwenang memberikan gelar mengkaji lebih dalam usulan partai beringin ini.


Penuh Kontroversi


Wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto kembali mencuat setelah Ketua Sidang Munaslub Golkar di Bali, Nurdin Halid, dalam Sidang Paripurna menginstruksikan Novanto sebagai pimpinan baru Golkar memperjuangkan apresiasi kepada Soeharto, Senin 16 Mei malam.




Mantan Presiden Soeharto/ANT/Jefri Aries


Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut purnawirawan Jenderal Besar TNI itu layak menyandang gelar pahlawan nasional. Fahri menyebut dua alasan mengapa Soeharto layak menyandang gelar tersebut. Pertama, Soeharto sudah wafat dan kedua, jasa almarhum untuk Indonesia tidak dapat ditampik.


Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyebut tak ada yang salah jika Soeharto diganjar gelar itu. Pemberian gelar justru menjadi sesuatu yang baik.


(Baca: Pimpinan DPR Sebut Soeharto Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional)


Penolakan disampaikan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Menurut anggota Komisi III DPR itu, pemberian gelar pahlawan nasional terganjal rekam jejak Soeharto selama memimpin. Apalagi TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada Pasal 4 jelas menyebut nama Soeharto.


Pasal 4 berbunyi:


Pemberian gelar pahlawan nasional juga terganjal UU Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Merujuk dua aturan ini, ujar Masinton, Soeharto tidak memenuhi syarat menyandang gelar kehormatan itu.


Masinton menyebut Soeharto merupakan sosok bermasalah. Masinton memperkuat argumentasinya melalui keputusan lembaga tertinggi negara pada masa itu. Apabila pemberian gelar tetap dipaksakan, TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu harus dicabut.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...untuk-soeharto

---

Kumpulan Berita Terkait SOEHARTO:

- PAN Pertimbangkan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

- Pimpinan DPR Sebut Soeharto Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional

- Kontroversi Gelar Pahlawan untuk Soeharto