Pekerja memeriksa beras miskin di bak truk di area gudang Bulog Divre Serang, Banten, Jumat (22/4/2016).

Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan kupon atau voucher pangan menggantikan program beras miskin yang saat ini berjalan. Masyarakat dapat menukarkan kupon itu dengan beras dan telur.

Deputi III Kantor Staf Presiden Bidang Manajemen Isu Strategis, Denni Puspa Purbasari mengatakan, kebijakan ini masih menunggu payung hukum berupa Keputusan Presiden yang akan keluar pada Mei ini.

Kebijakan ini akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bersinergi dengan kementerian lainnya. "Pada Januari 2017 akan ada aktivasi sistem penyaluran baru berupa voucher pangan di kota dan pada Januari 2018 di tingkat kabupaten," kata Denni dilansir Kontan.co.id.

Denni menambahkan kupon pangan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan gizi penduduk miskin. Kupon dapat ditukarkan dengan beras yang memenuhi asupan karbohidrat dan telur yang merupakan protein.

Tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Indonesia 1975-2015
Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.

Program ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Raskin juga bertujuan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Tahun 2012, Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 17,5 juta rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di Indonesia (kelompok miskin dan rentan miskin). Sedangkan untuk tahun 2013, 2014, dan 2015 Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 15,5 juta rumah tangga.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan rencana pemerintah mengganti program beras untuk rakyat miskin (dengan voucher pangan dapat mengganggu ketahanan pangan nasional. Jika penyaluran raskin terganggu, harga pangan nasional utamanya beras juga akan melambung.

"Raskin adalah cermin dari sistem ketahanan pangan nasional. Kalau itu dihapus dikhawatirkan akan menimbulkan destabilisasi pangan khususnya beras," ujar Herman melalui MetroTVNews.com.

Herman menambahkan kupon pangan juga akan menggeser peran dan fungsi Badan Urusan Logistik sebagai penyalur beras. Kondisi ini bakal menimbulkan banyak spekulan yang akan mengambil keuntungan karena peran pemerintah tidak hadir didalamnya.

"Karena itu pemerintah berhati-hati jika memaksakan pemberlakuan voucher ini. Saya lebih setuju dan ini mungkin jalan tengah, yaitu bila voucher ini ditujukan untuk diversifikasi pangan khususnya terhadap pangan lokal," katanya.

Dia mencontohkan masyarakat biasa mengonsumsi sagu atau umbi-umbian di Papua. Oleh karena itu pemberlakuan voucher harus bisa menyesuaikan dengan harga pangan lokal supaya tujuan diversifikasi pangan dapat tercapai.


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...m-beras-miskin

---