IBU Kota Jakarta sebagai indikator Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang berani dan punya ketegasan. Tidak hanya dituntut mampu membenahi permasalah di Jakarta dengan segala kompleksitasnya, tapi sosok pemimpin juga harus berani mendobrak sistem yang korup.

Dalam diskusi peluncuran buku 'Ahok Sang Pemimpin Bajingan' karangan Maksimus Ramses Lalongkoe dan Syaefurrahman Al-Banjary di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/5), sejumlah tokoh angkat bicara mengenai fenomena kepemimpinan pria kelahiran Manggar, Bangka Belitung, itu.

Gaya kepemimpinan Ahok di mata sejumlah pengamat dipandang berbeda.

Pakar sosiologi komunikasi Burhan Mugin mengatakan, walau lawan politik Ahok sering membidiknya dengan isu berbau SARA, isu primodialisme itu tidak dapat digunakan untuk menjatuhkan Ahok. Sebab, masyarakat sudah semakin rasional dalam memilih dan menentukan pilihan.

Dia menekankan bahwa yang dilihat masyarakat saat ini ialah karakteristik dari pemimpin yang akan dipilih. "Bangsa kita sudah masuk dalam era posmo sehingga masyrakat memutuskan kehendak hatinya," kata dia.

Fenomena itu, kata dia, juga terjadi di negara lain seperti munculnya sosok Presiden Amerika Barrack Obama dan Wali Kota London Sadiq Khan yang berasal dari kalangan minoritas.

Pandangan senada dilontarkan oleh peneliti senior CSIS J Kristiadi. Dia mengatakan instrumen primordial tidak bisa dijadikan basis kekuatan politik.

"Konstitusi kita menyatakan bahwa semua warga negara punya hak untuk dipilih dan memilih," tegasnya.

Selain itu, Kristiadi berpandangan partai politik akan kesulitan mencari sosok tandingan bagi Ahok. Pasalnya, terlepas dari gaya komunikasi Ahok yang sempat menuai kritik, tapi setidaknya sebagai petahana Ahok dinilai telah mampu membuktikan sejumlah kebijakan yang dirasa baik selama masa kepemimpinannya.

"Ini pertaruhan bagi mereka (calon gubernur DKI) yang pernah memimpin dan akan mencalonkan. Namun menurut saya, pilihlah mereka yang sudah membuktikan (kinerjanya)," tutur Kristiadi.

Sementara itu, pengamat dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti hal lain yakni hubungan Ahok sebagai eksekutif dengan DPRD DKI. Lucius menduga banyak politisi di DPRD khawatir kecurangan mereka terbongkar karena Ahok cenderung mendobrak sistem politik yang korup.

Hal itu yang dinilai Lucius memantik ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif di DKI. "Ahok berhadapan dengan gerombolan politisi DKI yang lebih sibuk mencari kesalahan Ahok ketimbang bekerja sama. Mereka lebih fokus mencari celah kesalahan eksekutif karena khawatir ruang 'bermain'-nya ditutup," tukas Lucius.

http://mediaindonesia.com/news/read/...hok/2016-05-14