Tolak Hentikan Aktivitas HTI, Bupati Jember Terancam Diinterpelasi Tiga Fraksi



Jember - Bupati Jember dr Faida menolak tuntutan GP Ansor dan Banser agar melarang aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jember. Penolakan bupati ini pun akhirnya berbuntut panjang.

Tiga Fraksi di DPRD Jember sepakat akan menggunakan hak interpelasi untuk memanggil bupati dan akan meminta klarifikasi. Ketiga Fraksi itu adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Amanat Pembangunan.

Kesepakatan untuk menggunakan hak interpelasi ini terungkap setelah ketiga Fraksi melakukan hearing dengan jajaran pengurus dan anggota GP Ansor Jember, Senin (2/5/2016). Dalam kesempatan itu, ketua GP Ansor Jember Ayub Junaidi menyayangkan sikap bupati yang tidak bisa tegas terhadap aktivitas HTI di Jember.

"Bupati tidak berani untuk menghentikan dan melarang aktivitas HTI di Jember. Sehingga patut diduga dia sengaja melindungi organisasi ini," tandasnya.

Seharusnya, lanjut Ayub, bupati selaku kepala daerah yang baru saja disumpah untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila, bisa melakukan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pihaknya mendesak kepada DPRD Jember untuk menggunakan haknya kepada bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Di pundak DPRD Jember kami percaya Pancasila tetap berkibar di Jember," kata Ayub.

Menanggapi hal itu, ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Hafidi menyatakan bahwa persoalan HTI ini merupakan persoalan serius. Sebab penolakan terhadap Pancasila dan NKRI merupakan ancaman bersama.

"Karena itu, FKB akan menggunakan hak bertanya kepada bupati tentang kasus HTI yang dibiarkan seperti ini," ucapnya.

Ketua Fraksi Gerindra, Masduki mengatakan, Gerindra mendukung langkah GP Ansor untuk menjaga Pancasila dan NKRI. "Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto tegas dalam setiap pidatonya menyampaikan kader Gerindra harus berjuang sampai titik darah penghabisan untuk membela Pancasila dan NKRI," kata Masduki.

Untuk itu, lanjut Masduki, tidak ada alasan bagi Fraksi Gerindra tidak menggunakan hak dewan untuk meminta klarifikasi ke bupati. Masduki juga berharap Fraksi lain yang ada di DPRD Jember mendukung langkah Fraksi Gerindra yang akan menggunakan hak interpelasi terhadap bupati.

Sementara Ketua Fraksi Amanat Pembangunan Ely Yusuf juga mengaku mendukung gerakan Ansor. "Fraksi Amanat Pembangunan terutama PPP sangat mendukung yang dilakukan GP Ansor," ucap Ely.

Sebelumnya, bupati Jember dr Faida menegaskan dirinya sepakat bahwa Pancasila dan NKRI merupakan harga mati. Sebagai bupati, dia memastikan komitmennya atas hal itu. Namun dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki wewenang melarang aktifitas ormas yang telah memiliki legalitas dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

"Setahu saya HTI itu merupakan ormas yang legal dan punya izin dari menkumHAM. Jadi, sesuai undang-undang, organisasi ini memiliki hak yang sama dengan ormas lain untuk melakukan aktifitas. Saya tentu saja tidaK punya kewenangan untuk melarang," tukasnya.

Faida kemudian menyarankan GP Ansor dan Banser mengajukan tuntutan tersebut ke Kemenkumham. "Sebab itu memang sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat," katanya. (bdh/bdh)

Yang mengajukan Hak Interpelasi :
PKB
PPP
PAN
Gerindra


https://m.detik.com/news/berita-jawa...si-tiga-fraksi

-----

Tambahan , Ane bukan Nastak atau Nasbung .
Ane bukan hanya membenci HTI , Tapi kelompok apapun yang menentang NKRI di Bumi Pertiwi ini .
Ada OPM , RMS , PKI dan sejenis .

Separah apapun Negara ini , Para Pahlawan kita gak mau kita terpecah belah , Darah mereka membasahi Tanah Negara ini .

Jangan sampai ada orang yang baru datang lalu mau seenaknya menguasai negeri ini .

BASMI PARA PENGKHIANAT .
MERDEKA !!!