Metrotvnews.com, Jakarta: Uang saku kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta ke luar negeri sebesar USD303 atau Rp3.396.000 per hari (USD1 setara Rp13.190). Uang saku ketua Dewan lebih besar dari itu.


Pada Senin 25 April, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan tiga anggota Dewan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang. Mereka kembali ke Tanah Air pada Jumat 29 April.


Hari yang sama, ada juga anggota Dewan yang berangkat kunjungan kerja selama lima hari ke Beijing, Tiongkok dan Seoul, Korea Selatan.


Bila per hari Rp3.396.000, uang saku yang diterima setiap anggota Dewan selama lima hari di luar negeri Rp16.980.000. Angka tersebut belum termasuk biaya tiket pesawat dan hotel.




Anggota DPRD DKI di Gedung DPRD DKI, Kamis 26 Februari 2015. Foto: MI/Susanto


Abdul Ghoni merupakan salah seorang anggota DPRD DKI yang ikut kunjungan kerja ke Tokyo. Ketua Fraksi Partai Gerindra itu malah mengaku menerima Rp30 juta selama lima hari kunjungan kerja.


Uang sebanyak itu untuk tiket pesawat pulang pergi, hotel, makan, dan uang saku selama lima hari.


"Cuma Rp30 juta, itu termasuk tiket. Belum dipotong pajak," ujar Ghoni di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).


Berbeda dengan Ghoni, anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS Tubagus Arif mengaku tidak menerima uang saku USD303 per hari. Lima hari kunjungan kerja di Seoul, Arif mengaku mengantongi uang saku hanya Rp5,4 juta.


Uang itu untuk biaya tiket pesawat berangkat dan pulang. "Selama di sana, semua biaya hotel, makan, dan transportasi ditanggung pihak DPRD Seoul," ujar Arif.


Kepala Bagian Humas DPRD DKI Wawan Setiawan menerangkan, biaya perjalanan dinas anggota Dewan sudah diatur dalan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Nomor 1831 Tahun 2013. Keputusan itu ada saat DKI Jakarta dipimpin Joko Widodo.


Wawan menjelaskan, anggaran perjalanan dinas anggota Dewan di dalam dan di luar negeri diambil dari APBD. Kunjungan kerja 13 wakil rakyat pada 25 April-29 April 2016 sudah dibahas sejak 2015.


Dia menyampaikan, uang saku kunjungan kerja untuk ketua DPRD setara uang saku gubernur atau pejabat golongan A. Sedangkan uang saku untuk anggota DPRD masuk golongan B atau setara pejabat eselon I dan II.


Wawan merinci 13 wakil rakyat yang kunjungan kerja ke luar negeri pada 25 April dan uang saku yang diterima sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Nomor 1831:


Kunjungan kerja ke Tokyo


1. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, uang saku USD519 per hari,


2. Sekretaris Fraksi PKS Nasrullah, USD303 per hari,


3. Ketua Fraksi PPP Maman Firmansyah, USD303 per hari,


4. Ketua Fraksi Partai Gerindra Abdul Ghoni, USD303 per hari.




Basuki Tjahaja Purnama memberikan buku RAPBD 2015 kepada Prasetio Edi saat sidang paripurna DPRD RAPBD 2015, Jakarta, Senin 12 Januari 2015. Antara Foto/M Agung Rajasa


Beijing


1. Ketua Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas, USD303 per hari,


2. Ketua Fraksi Golkar Zainudin, USD303 per hari,


3. Bendahara Fraksi PDI Perjuangan Yuke Yurike, USD303 per hari,


4. Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN Lucky Sastrawiria, USD303 per hari.


Seoul


1. Anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN Santoso, USD303 per hari,


2. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fajar Sidik, USD303 per hari,


3. Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifudin, USD303 per hari,


4. Sekretaris Fraksi Partai NasDem Hasan Basri Umar, USD303 per hari,


5. Anggota Fraksi PKS Tubagus Arif, USD303 per hari.


Kunjungan kerja mereka selama lima hari diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar USD20.775 atau Rp274.022.250.


Abdul Ghoni dan Tubagus Arif mengaku mendapat banyak pelajaran dari kunjungan kerja ke luar negeri. Di Tokyo, Ghoni belajar tentang sistem pengelolaan sampah.


"Sampah dibuang ke laut jadi reklamasi. Sekarang sudah menjadi 20 ribu hektare. Luar biasa," kata Ghoni.


Ghoni terkesan dengan warga Jepang yang menurutnya sangat disiplin menjaga kebersihan. Warga mendapat pengetahuan tentang sampah sejak kecil, bahkan ada kurikulum khusus masalah sampah.


Arif juga mengaku mendapat banyak informasi tentang bagaimana menata kota dari Seoul. Menurut dia, Seoul dan Jakarta banyak kemiripan dari sisi luas wilayah dan jumlah penduduk.


Namun dalam penataan kota, Jakarta jauh tertinggal dari Seoul. Ia mengatakan, kendaraan yang melintasi Kota Seoul juga banyak, namun arus lalu lintas tetap lancar.


Arif menambahkan, setiap kendaraan di Seoul dilengkapi chip yang terhubung satelit. "Chip itu merekam kondisi jalan macet atau tidak. Warga bisa lihat melalui komputer atau handphone," ujar Arif.


Ghoni dan Arif siap mempertanggungjawabkan kegiatan selama lima hari kunjungan kerja di luar negeri. Keduanya sedang membuat laporan, lalu akan diserahkan ke Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah untuk dipresentasikan ke Gubernur Basuki Tjahja Purnama.


"Nanti kami sampaikan ke gubernur agar Jakarta bisa melakukan pembenahan dan ini bisa diterapkan di Jakarta," ujar Arif.


Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsudian Alimsyah menilai, anggota DPRD DKI tidak pantas kunjungan kerja ke luar negeri. Sebab, ia mengatakan, saat ini Dewan menghadapi banyak masalah.


Syamsudian berharap DPRD DKI mengedepankan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

 

"Sudah ada operasi tangkap tangan ditambah masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Seharusnya mereka berbenah diri, bukan pergi ke luar negeri," kata Syamsudin kepada Metrotvnews.com, pekan lalu.




Mohamad Sanusi di Gedung KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto


Seperti diketahui, akhir Maret, KPK menangkap tangan anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi karena diduga menerima suap dari perusahaan pengembang. Suap diduga untuk mempengaruhi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Reklamasi Pantai di Utara Jakarta.


Sejak Sanusi jadi tersangka, beberapa anggota Dewan  di antaranya Prasetio Edi dan Mohamad Taufik sering dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus ini.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...-rp3-juta-hari

---

Kumpulan Berita Terkait DPRD DKI JAKARTA :

- Ke Luar Negeri, Uang Saku Anggota DPRD DKI Rp3 Juta/Hari

- Alasan Lulung Enggan Kunker ke Luar Negeri

- Lulung: DPRD ke Luar Negeri Bukan Jalan-Jalan