TNI sudah tidak bertindak sesuai koridornya. Segala macam pekerjaan dilokani penjaga keamanan NKRI itu mulai dari penyuluh petani, penjaga stasiun kereta api, sampai penjaga gudang pupuk BUMN.

Bahkan, Sabtu kemarin (30/4), prajurit TNI dari Kodim dan Korem atas permintaan Bulog dilibatkan dalam kegiatan razia truk yang mengangkut beras dan gabah. Alasannya agar gabah dari Pinrang tidak dijual ke luar dari Bumi Lasinrang.

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris menilai berbagai kegiatan itu justru telah mencoreng profesionalisme dan melanggar UU TNI.

"Belakangan ini kita melihat banyak rambu-rambu yang ditabrak oleh TNI. Panglima TNI sudah mengesampingkan peran presiden sebagai panglima tertinggi sesuai yang diamanatkan UU TNI," kritiknya Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/5).

Sepengetahuannya, sudah banyak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), antara Panglima TNI dengan berbagai kementerian dan institusi. Nah, realisasi dari MoU ternyata membuat prajurit TNI melaksanakan tugas di luar dari ketentuan dan melanggar UU TNI.

Seperti keterlibatan prajurit TNI di Pinrang. Charles mengemukakan, banyak petani resah sebab harga beli gabah atau beras Bulog itu lebih murah dibandingkan di tempat lain.

Charles menduga ada permainan di balik razia itu. Bisa saja petani dipaksa menjual rugi oleh oknum-oknum TNI tersebut.

Charles Honoris menegaskan seharusnya kegiatan-kegiatan yang jauh dari tugas utamanya tersebut tidak dilakukan TNI. Sebab selain melanggar UU, apalagi anggaran TNI sudah sangat besar.

"Kami (Komisi I DPR) sudah menaikkan anggaran buat TNI di atas Rp 100 triliun. Begitu juga kesejahteraan anggota, tentunya dengan catatan TNI harus profesional sebagaimana tuntutan reformasi. Tapi kalau maunya TNI seperti itu ya kita ubah saja UU TNI," demikian Charles.