alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/57280d9b2e04c840368b4567/ahok-tak-gubris-saran-dewan
Ahok Tak Gubris Saran Dewan
Quote:Ahok Tak Gubris Saran Dewan
Jakarta (Suara Karya) – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak menggubris saran dan masukan dari berbagai pihak, terkait rencana pembangunan Flyover Simpang Susun Semanggi.

Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI itu, tetap ngotot, meski diyakinkan bahwa proyek ini tidak akan efektif untuk mengurai kemacetan.

Bahkan DPRD DKI dan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi minta agar Ahok mengkaji kembali kelayakan pembangunan pengembangan fasilitas infrastruktur jalan yang biayanya mencapai Rp 360 miliar itu.

Soal saran dan masukan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna mengenai hasil pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggung­jawaban Gubernur DKI Tahun 2015 di Gedung DPRD, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Tulus Abadi mengatakan pembangunan simpang susun Semanggi bukan langkah tepat karena manfaat infrastruktur ini untuk mengurai kemacetan di kawasan ini hanya akan berlangsung sebentar.

”Kemampuan simpang susun tersebut mengurai kemacetan tidak lebih dari enam bulan sampai satu tahun saja. Selebihnya, simpang susun justru akan berfungsi sebaliknya, yaitu memicu dan melahir­kan kemacetan baru,” kata Tulus saat dihubungi Suara Karya, Minggu (1/5).

Pembangunan simpang susun Semanggi, merupakan hal yang kontra produktif bagi lalu lintas di Ja­karta. Apalagi dari sisi tata ruang, simpang susun Semanggi akan memperburuk tata ruang di sekitar Semanggi. Seharusnya Pemprov DKI hanya membangun terowongan untuk lokasi yang beririsan dengan rel kereta api.

”Yang mendesak untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah memberikan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi, misalnya mempercepat implementasi jalan berbayar (Electronic Road Pricing/­ERP),” kata dia.

Implikasinya, lanjut dia, apalagi kalau bukan kemacetan.

Jadi alasan membangun simpang susun Semanggi untuk mengatasi kemacetan, adalah alasan dan paradigma yang sesat pikir.

Gubernur Ahok menyampaikan terima kasih atas koreksi itu. Na­mun ia menjelaskan, pembangunan simpang susun Semanggi bukan ide Pemprov DKI melainkan pemerintah pusat, termasuk kajiannya.

”Karena pusat tidak pernah merealisasikan, lalu saya minta DKI saja ambil itu untuk direalisasikan. Itu ada kajiannya, itu dibuat supaya bisa lebih lebar,” ucap Ahok.

Apalagi, katanya, pada 2018 Mass Rapid Transit (MRT) juga akan mulai berfungsi dan juga pihaknya akan melebarkan trotoar di jalur Sudirman serta MH Thamrin.

Simpang susun Semanggi dibangun oleh perusahaan PT Wijaya Karya (Wi­ka), karena perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu yang memenangkan lelang. Se­dangkan perusahaan penyokong dana proyek tersebut adalah PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan Jepang Mori Company, sebagai intensif yang diberkan kepada Pem­prov DKI karena mereka ingin menaikkan Koefisien Lantai Bangun (KLB) dalam pembangunan gedung yang sedang mereka bangun. (yon)


”Karena pusat tidak pernah merealisasikan, lalu saya minta DKI saja ambil itu untuk direalisasikan. Itu ada kajiannya, itu dibuat supaya bisa lebih lebar,” ucap Ahok. Jadi gitu ceritanya, alasannya pusat males ya, bukan krn pembangunan yg kurang bs mengatasi kemacetan.
kasian DPRD
Penambahan jalan salah. Padahal dari dulu ngomong nya mobil tumbuh 10% tapi jalan tumbuh 0,1%
Lagian dana pengembang.
Lebih baik berwujud mobil fortuner drpd flyover.
emoticon-Traveller
ngeker dl aja ah emoticon-Cool
anggota dewan mana ada yg visioner sih? mikirnya cuma 5 taunan aja kok.. mana ada yg mikir jauh kedepan dan menyeluruh..
karena itu haknya ahok

saran ga harus dituruti
Suara Karya masih idup?
Quote:Original Posted By lebenkcundy
”Karena pusat tidak pernah merealisasikan, lalu saya minta DKI saja ambil itu untuk direalisasikan. Itu ada kajiannya, itu dibuat supaya bisa lebih lebar,” ucap Ahok. Jadi gitu ceritanya, alasannya pusat males ya, bukan krn pembangunan yg kurang bs mengatasi kemacetan.

Karena pusat tidak merealisasikan? Mungkin pusat sadar kalo pembangunan itu tidak bisa mengurai kemacetan maka nya tidak direalisasikan. Nah kalo ahok sendiri atas dasar apa mau merealisasikan nya?
ntah knp beberapa kali ane dengar pemprov dki bs dpt dana pembangunan infrastruktur dr kompensasi koefiesin lantai bangun (KLB).
knp tdk pernah ane dengar pemprov lain yg dpt dana dr KLB.
apa cm dki yg punya regulasi KLB.
klo regulasi ini bkn dr perda artinya selama ini bnyk donk dana KLB yg hrsnya diperoleh pemprov yg dikorupemoticon-Bingung
Quote:Original Posted By dann.adi19

Karena pusat tidak merealisasikan? Mungkin pusat sadar kalo pembangunan itu tidak bisa mengurai kemacetan maka nya tidak direalisasikan. Nah kalo ahok sendiri atas dasar apa mau merealisasikan nya?


pusat ga jadi merealisasikan karena dana APBN-nya mau d fokuskan untuk membangun daerah dulu.. ntar kalo jakarta mulu yg d bangun oleh pusat pada protes juga.. emoticon-Malu (S)

d bangunin "gratisan" pake dana swasta aja masih pada protes.. panasbung emg maunya apa sih ?.. emoticon-Malu (S)


emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)
Dprd sebel bingit.. Proyek milyaran begitu ga bisa icip2 sepeser dua peser pun..

Ahok memang biadab
Quote:Original Posted By valkyr1
pusat ga jadi merealisasikan karena dana APBN-nya mau d fokuskan untuk membangun daerah dulu.. ntar kalo jakarta mulu yg d bangun oleh pusat pada protes juga.. emoticon-Malu (S)

d bangunin "gratisan" pake dana swasta aja masih pada protes.. panasbung emg maunya apa sih ?.. emoticon-Malu (S)


emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)

Itu kan uang dari kompensasi pengembang. Pertanyaan nya kalo emg pembangunan tadi ga terlalu banyak manfaat kenapa ga buat pembangunan lain nya yg lebih bermanfaat?
Quote:Original Posted By dann.adi19

Itu kan uang dari kompensasi pengembang. Pertanyaan nya kalo emg pembangunan tadi ga terlalu banyak manfaat kenapa ga buat pembangunan lain nya yg lebih bermanfaat?


ga bermanfaat darimana ? emoticon-Malu (S)
yg namanya penambahan rasio luas jalan itu pasti bermanfaat.. emoticon-Malu (S)
kalo pembangunan lingkar semanggi memakai APBN.. gw pribadi juga akan ikut menentang kok.. karena rasio biaya/manfaatnya tidak sepadan jika d bandingkan bila dana tsb d gunakan untuk membangun d wilayah indonesia yg lain.. tapi krn ini pake dana kompensasi pengembang (yg ga bisa tercatat juga d APBD makanya gw bilang "gratis") ya seharusnya patut d syukuri dong.. emoticon-Malu (S)

lagipula yg jadi masalah pembangunan d DKI ini bukan biayanya kok.. tapi lebih k urusan lahan ma prosedural.. makanya yg bisa dkerjain lebih dulu ya mending itu aja yg d prioritaskan.. emoticon-Malu (S)


emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)
Quote:Original Posted By valkyr1
ga bermanfaat darimana ? emoticon-Malu (S)
yg namanya penambahan rasio luas jalan itu pasti bermanfaat.. emoticon-Malu (S)
kalo pembangunan lingkar semanggi memakai APBN.. gw pribadi juga akan ikut menentang kok.. karena rasio biaya/manfaatnya tidak sepadan jika d bandingkan bila dana tsb d gunakan untuk membangun d wilayah indonesia yg lain.. tapi krn ini pake dana kompensasi pengembang (yg ga bisa tercatat juga d APBD makanya gw bilang "gratis") ya seharusnya patut d syukuri dong.. emoticon-Malu (S)

lagipula yg jadi masalah pembangunan d DKI ini bukan biayanya kok.. tapi lebih k urusan lahan ma prosedural.. makanya yg bisa dkerjain lebih dulu ya mending itu aja yg d prioritaskan.. emoticon-Malu (S)


emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)

Gue kan bilang nya ga terlalu bermanfaat. Tapi kalo emg belum ada program baru lain nya ya apa boleh buat
Quote:
Rabu, 27 April 2016 - 13:50 wib
Lawan Warga Bidara Cina, Ahok Keok di PTUN

Ahok Tak Gubris Saran Dewan
Syamsul Anwar Khoemaeni
Jurnalis

JAKARTA - Warga Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara akhirnya bisa bernapas lega. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, mengabulkan seluruh gugatan warga terkait lokasi sodetan Kali Ciliwung. (Baca juga: Warga Bidara Cina Gugat Jokowi ke Pengadilan)

Panitera pengganti PTUN, Eni Nuraeni, membenarkan kemenangan warga Bidara Cina tersebut. "Ya pada sidang kemarin, hasil amar putusannya majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan warga Bidara Cina," ujar Eni kepada awak media di PTUN, Rabu (27/4/2016).

Adapun sejumlah pertimbangan majelis hakim dalam amar putusan tersebut antara lain, pihak tergugat, Pemprov DKI Jakarta tidak hadir saat persidangan. Meski demikian, berkas salinan putusan tersebut belum bisa dipublikasikan.

"Ya itu (tergugat tidak hadir) salah satu poin pertimbangannya. Salinan belum bisa dipublikasikan," ujar dia.

Eni menyebut, berkas putusan itu belum ditandatangani oleh majelis hakim. "Karena belum ditandatangani oleh Majelis Hakim," tuturnya.

Seperti diketahui, warga Bidara Cina mengajukan gugatan dengan nomor 59/G/2016/PTUN-JKT. Gugatan tersebut terkait dengan penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah tanpa sepengetahuan warga.
(sus)

http://news.okezone.com/read/2016/04...k-keok-di-ptun