alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/571e046c1854f7fe218b456c/mengurai-kekusutan-lapas
Mengurai kekusutan lapas
Mengurai kekusutan lapas
Permasalahnnya kompleks, kerusuhan di lapas terus terjadi
Persoalan yang membelit Lembaga Pemasyarakatan (lapas) sangat kompleks. Pembakaran lapas Narkotika Kelas IIA Banceuy, Bandung (23/4/2016) oleh para narapidana hanyalah salah satu bom waktu. Masih banyak bom lain yang sudah dan akan meledak lagi.

Kasus Banceuy, adalah kerusuhan ke-4 yang terjadi di lapas sepanjang 2016 ini. Dua hari sebelumnya, lapas Kelas II A Kota Denpasar (lapas Kerobokan), sempat rusuh. Awal April, Lapas Kelas IIB Kuala Simpang, Aceh Tamiang, juga bergolak. Akhir Maret lalu, Lapas Malabero Bengkulu, terjadi bentrok dan pembakaran lapas yang menelan korban 5 orang napi tewas.

Apa yang sebenarnya melatarbelakangi kerusuhan di lapas? Bisa dipastikan tak ada sebab tunggal. Terlalu kompleks permasalahan yang ada di lapas, yang harus diurai satu per satu. Kapasitas lapas yang kelebihan penghuni, adalah satu soal.

Kegagalan dalam memasyarakatkan para napi, soal yang lain. Kegagalan birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkum HAM, dalam melakukan pembinaan terhadap petugas lapas, soal yang berbeda lagi.

Dalam kasus Banceuy misalnya, tak bisa cuma dilihat dari sekadar kesalahpahaman. Para napi, menduga kematian terpidana Undang Kosim karena dianiaya petugas lapas. Sementara lapas, bilang Undang bunuh diri.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan, karena terlalu bersemangat, ada pemaksaan oleh petugas saat memeriksa Undang yang diduga mendapat kiriman narkoba. Mana versi yang benar? Biarkan polisi menyelesaikan penyelidikannya.

Yang pasti, ketika Menkum HAM bilang ada pemaksaan, berarti ada tindak berlebihan di luar prosedur yang dilakukan petugas lapas. Kali ini dalihnya karena petugas terlalu bersemangat mengungkap narkoba yang beredar di lapas.

Tapi benarkah aparat lapas sangat antusias dalam mengungkap peredaran narkoba di lapas? Fakta yang lain menunjukkan sebaliknya. Banyak petugas lapas yang melindungi peredaran narkoba di LP, bahkan mengambil keuntungan atas hal itu.

Kita tentu masih ingat bagaiman Bandar Narkoba Freddy Budiman bisa membuat pabrik ekstasi di LP Cipinang, beberapa tahun lalu. Peristiwa itu tidak akan terjadi bila petugas lapas tidak bisa dibeli oleh penjahat narkoba yang banyak uangnya.

Anehnya persoalan ini tidak selesai, ketika Freddy Budiman di pindah ke LP Nusakambangan. Transaksi narkoba yang dikendalikan bandar narkoba dari dalam LP seperti tak pernah surut. Berkali-kali Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar praktik seperti itu, namun kasus yang sama muncul lagi.

BNN bahkan sempat menyimpulkan 75 persen peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari dalam lapas. Omset bisnis narkoba mencapai Rp63,1 triliun setiap tahun.

Pekan ini BNN bahkan mengungkapkan ada transaksi yang dicatat PPATK, sebesar Rp3,5 triliun terkait transaksi narkoba internasional yang diduga melibatkan narapidana narkoba Freddy Budiman. Dari rekaman transaksi diketahui Freddy pernah melakukan transaksi selama berada di LP Cipinang dan LP Nusakambangan.

Persoalan mentalitas petugas lapas, memang seperti bahaya laten. Petugas tak pernah jera melakukan kesalahan hal yang sama. Kepala LP Lubukpakam, Setia Budi Irianto, dicopot dari jabatannya, karena di LP yang pimpinannya ditemukan fasilitas karaoke dan salon. Fasilitas itu dibangun oleh napi di situ.

Peristiwa nyaris sama dan sebangun terjadi di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta, pada 2010. Ketika itu ada inspeksi mendadak oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Terpidana Artalyta Suryani alias Ayin, kedapatan mempunyai kamar yang luas, ber AC, ada TV, kulkas, tempat bermain anak, dan meja kantor. Di ruang lainnya ada salon dan tempat karaoke.

Dari dua pelanggaran yang sama ini, menunjukkan sesungguhnya Kemenkum HAM telah gagal melakukan pembinaan internal terhadap petugas lapas. Padahal bukan sekali dua kali Kemenkum HAM berteriak-teriak soal pembenahan menyeluruh terhadap lapas, baik sistem pembinaan warga binaan (terpidana) maupun petugas lapas sendiri.

Lemahnya pembinaan terhadap petugas lapas, juga terungkap, dalam sidak yang dilakukan baik oleh Kemenkum HAM dan Kepolisian. Seringkali dalam sidak ditemukan hape, bahkan modem dan lap top, selain narkoba di kamar para narapidana.

Temuan ini tentu saja menunjukkan kelemahan pengawasan petugas. Semua orang berkunjung ke lapas, selalu diperiksa petugas. Barang kiriman untuk penghuni lapas, apa pun bentuknya juga harus diperiksa petugas. Semua penghuni lapas juga dilarang memiliki hape. Artinya bila dalam sidak ditemukan hape, bisa dipastikkan petugas lapas tidak beres.

Pembenahan Sumber Daya Manusia lapas harus menjadi prioritas pertama yang harus dilakukan Kemenkum HAM dalam membenahi lapas. Tanpa sumber daya yang berintegritas, pembinaan kepada napi, tak akan pernah membuahkan hasil yang baik. Dan fungsi lapas, akan bergeser, dari lembaga pemasyarakatan, menjadi tempat yang aman bagi pengedar narkoba bersembunyi.

Setelah SDM, mengurai kelebihan penghuni lapas menjadi prioritas berikutnya. Kelebihan penghuni ini sangat serius dan tidak mungkin diselesaikan hanya oleh Kemenkum HAM.

Berdasar data Direktorat Pemasyarakatan, kelebihan penghuni dari total 477 lapas dan Rutan seluruh Indonesia, mencapai 153 persen. Dengan kapasitas 119.706 orang, saat ini lapas dan rutan dihuni 183.635 orang. Dari jumlah tersebut 50.764 orang terpidana narkoba.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah penghuni hotel prodeo ini. Antara lain dengan memindahkan terpidana narkoba (khusus korban penyalahguaan) ke pusat rehabilitasi.

Masalahnya, mampukah tempat rehabilitasi menampung semua korban penyalahgunaan narkoba? Ini tentu menjadi tugas Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta BNN.

Selain itu, Kemenkum HAM juga bisa membangun kesepahaman dengan Kepolisian agar pidana ringan tak perlu sampai ke penahanan. Selama ini Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2012 tentang batas tindak pidana ringan tidak berjalan efektif. Akibatnya banyak sekali tindak pidana ringan diselesaikan sampai memenjarakan si pelaku.

Cara yang lain, tentu saja membangun lapas baru dan memindahkan napi, ke beberapa lapas di daerah lain yang kapasitasnya belum penuh. Namun membangun lapas baru bukanlah pilihan mendesak, selain biayanya yang besar pembangunan juga butuh waktu. Setelah lapas baru jadi pun butuh banyak karyawan.

Satu hal yang menjadi tanggung jawab banyak pihak untuk ikut menekan ledakan jumlah napi, adalah menurunkan tingkat kriminalitas. Memang menurunkan tingkat kejahatan bukan hal yang mudah, karena akan menyangkut banyak soal. Mulai dari masalah ekonomi yang mampu menyejahterakan rakyat, kepatuhan masyarakat pada hukum, sampai ketaatan penegak hukum pada menjalankan peraturan.

Meskipun susah, bukan berarti tidak mungkin menurunkan tingkat kejahatan. Kementerian Kehakiman Belanda akhir Maret lalu, memperkirakan angka kejahatan di negeri itu turun 0,9 persen setiap tahun hingga lima tahun ke depan.

Akibatnya, sekurangnya ada lima penjara akan ditutup, karena sepertiga dari 13.500 sel di seluruh Belanda tak terisi. Serikat Pegawai Penjara (FNV), menduga 1.900 karyawan lembaga pemasyarakatan akan kehilangan pekerjaan. Untuk mengisi sel penjara yang kosong pemerintah Belanda menawarkan sewa ruang penjara kepada Belgia dan Norwegia.

Tentu tak ada salahnya bila kita belajar ke Belanda, bagaimana menurunkan tingkat kejahatan, agar lapas lebih manusiawi suasananya.


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...ekusutan-lapas

---

Kaya benang kusut
75% narkoba dikontrol dari dalam lapas? Sitimewa.. emoticon-Berduka (S)
Lah pembinanya aja masih butuh di bina kok.
Pegawai Dirjen pemasyarakatan perlu di revolusi mental
intinya bebasin saja narapidananya..
tiru belanda nohh. di sana malah pada kosong..
×