alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/571df787947868fd538b4567/dana-blbi-adalah-sumber-skandal-pajak-bca
Dana BLBI adalah Sumber Skandal Pajak BCA
Dalam Kasus Skandal Pajak BCA, sangat erat kaitannya dengan Dana BLBI. Namun untuk melihat perkara ini perlu kita teliti lebih dalam hubungan dana BLBI yang dimaksud dan kronologis skandal penggelapan pajak BCA nya.

Kronologis pengelapan Dana BLBI dalam Skandal Pajak BCA
Pada 12 Juli 2003, BCA mengajukan keberatan ke Direktorat Pajak Penghasilan (PPH) atas pengenaan pajak sebesar Rp 375 miliar pada NPL (Non Performing Loan/kredit macet) sebesar Rp 5,7 triliun. Direktorat PPH kemudian menelaah pengajuan keberatan BCA itu selama kurang lebih 1 tahun. Hasil putusan Direktorat PPH menolak pengajuan keberatan pajak Rp 375 miliar tersebut.

Tiba-tiba, pada 15 Juli 2004, Dirjen Pajak yang menjabat saat itu, Hadi Purnomo, memerintahkan Direktur PPH dalam sebuah nota dinas untuk mengubah putusan penolakan Direktorat PPH atas BCA. Akhirnya, Direktorat Jenderal Pajak putuskan menerima seluruh keberatan BCA untuk membayar pajak tambahan sebesar Rp 375 miliar atas NPL Rp 5,7 triliun. Perlu dicatat, ketika itu bukan hanya BCA yang ajukan keberatan, bank-bank lain yang berada dalam pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) juga mengajukan keberatan yang sama. Namun, hanya BCA yang diterima keberatannya oleh Ditjen Pajak. Bank-bank lainnya ditolak. Nota Dinas dari Hadi Purnomo itu yang kemudian menjadi bukti KPK untuk menjadikan Hadi Purnomo tersangka dalam skandal pajak BCA Rp 375 miliar.

Dan dengan diterimanya keberatan pajak itu, pajak yang harus dibayarkan BCA kepada negara hemat Rp 375 miliar dan mencatat laba bersih tahun 2004 sebesar Rp 3,196 triliun. Apabila keberatan pajak BCA Rp 375 miliar itu ditolak, maka laba bersih BCA tahun 2004 sebesar Rp 2,821 triliun, lebih rendah 12% dari Rp 3,196 triliun.

Penjelasan dari BCA dalam keterangan resminya, pengajuan keberatan dikarenakan perbedaan sudut pandang dalam menilai NPL Rp 5,7 triliun tersebut. Dalam kacamata BCA, angka Rp 5,7 triliun itu adalah transaksi jual beli piutang BCA terhadap BPPN yang dikonversi menjadi saham BCA. Sebagai penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), BCA memiliki utang kepada negara. Bagi BCA, angka Rp 5,7 triliun itu bukan kredit macet (NPL) tapi pengalihan utang menjadi aset saham kepada pemerintah. Sebaliknya, bagi Ditjen Pajak, angka Rp 5,7 triliun itu adalah bentuk penghapusan utang, sehingga tetap dikenakan pajak sebesar Rp 375 miliar. Dari perdebatan itulah, Hadi Purnomo mendadak mengambil alih dan perintahkan menerima keberatan pajak BCA Rp 375 miliar.

Menurut BCA, setelah krisis moneter 1998, akhirnya BCA berhasil membukukan laba fiskal sebesar Rp 174 miliar di tahun 1999. Kemudian pada tahun 2002, lanjut BCA, setelah pemeriksaan oleh Ditjen Pajak, angka itu direvisi. Ditjen Pajak memutuskan bahwa laba fiskal BCA pada tahun 1999 adalah sebesar Rp 6,78 triliun. Dari Rp 174 miliar menjadi Rp 6,78 triliun.
Perubahan itu ada salah satunya karena adanya pengalihan utang kepada pemerintah menjadi saham BCA Rp 5,7 triliun. Karena adanya konversi utang jadi saham BCA untuk pemerintah itu, BCA mencatat laba fiskal tahun 1999 sebesar Rp 6,78 triliun.

Hadi Poernomo
Hadi Poernomo mendapatkan suatu bentuk ucapan “terima kasih” karena telah muluskan permohonan keberatan pajak Bank BCA. Sebab tidak mungkin Hadi melakukan aksinya secara cuma-cuma. Terlebih lagi apa yang dilakukan Hadi Poernomo tergolong tindak kejahatan yang beresiko tinggi karena telah melakukan penyalahgunaan wewenang selaku direktur jendral pajak BPK RI.

Hadi Poernomo memanipulasi hasil telaah direktorat PPH atas permohonan keberatan pajak yang dilayangkan pihak Bank BCA dengan membuat surat keputusan (SK) yang menyalahi ketentuan yang berlaku mengenai keberatan SKPN PPH BCA. BCA mengajukan permohonan keberatan wajib pajak dengan besaran pajak yang cukup fantastis yakni sebesar Rp 5,7 triliun atas kredit bermasalah-nya atau non performance loan (NLP) kepada direktorat PPH Ditjen Pajak pada 17 Juli 2003.

Hasil putusan direktorat PPH Ditjen Pajak yang semula menolak permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank BCA diubah oleh Hadi Poernomo sehari sebelum masa jatuh tempo pemberian keputusan menjadi berstatus “disetujui”. Dengan bantuan Hadi Poernomo, BCA mampu menekan pengeluarannya dengan tidak membayarkan pajak kepada negara sebesar Rp 375 miliar.
Atas kejahatan tersebut, Hadi Poernomo memang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Melalui Juru bicara KPK – Johan Budi mengatakan, lantaran telah berhasil meloloskan permohonan keberatan pajak Bank BCA, Hadi Poernomo mendapat jatah saham lewat salah satu perusahaan kongsian dia dengan salah satu petinggi BCA. Jatah Saham yang diterima Hadi Poernomo adalah bentuk “pelicin” saat Hadi masih menjabat sebagai dirjen pajak untuk meloloskan permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank BCA.

Penggelapan Pajak BCA
Sesuai Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 1999 dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, BCA dapat menggunakan kerugian fiskal tersebut sebagai kompensasi kerugian (tax loss carry forward) yang berlaku selama 5 tahun. Artinya, BCA dapat menggunakan kompensasi kerugian tersebut terhadap keuntungan yang diperoleh mulai dari 1999 hingga 2003 dalam menghitung kewajiban pajaknya.

Dirjen Pajak telah menerbitkan penetapan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, sehingga tax loss carry forward Bank BCA menjadi Rp 22,2 triliun dari posisi semula Rp 29,17 trilliun.

Setelah digunakan sebagai Kompensasi Kerugian, pada akhir 2003 BCA masih memiliki sisa tax loss carry forward sebesar Rp 7,81 triliun. Namun pihak BCA pada waktu itu tidak menyampaikan apakah tax loss carry forward sebesar Rp 7,81 triliun itu sudah diselesaikan atau belum. Sisa tersebut tidak dapat digunakan lagi setelah tahun 2003 karena melebihi waktu 5 tahun.

Selain melakukan transaksi penjualan kredit bermasalah dan penghapusan pajak, pemerintah juga selalu menganakemaskan BCA dari jerat hukum. Salah satunya soal kasus BLBI yang ada di BCA tidak pernah tersentuh. Artinya, pemerintah selalu melindungi bank tersebut. Atas tindakan tersebut, diduga pemerintah mengalami kerugian cukup besar.

Jadi, bukan hanya penghapusan pajak saja yang terjadi di BCA. Tapi, kerugian negara akibat menyelamatkan BCA pun nilainya cukup besar. BCA telah melakukan penggelapan pajak atas transaksi penjualan kredit bermasalah. Khusus Skandal Pajak BCA ini saja ditengarai negara mengalami kerugian sebesar Rp 5,5 triliun dalam tiga tahun.

Sumber:
http://www.tribunnews.com/nasional/2...l-blbi-dan-bca
http://news.liputan6.com/read/223764...ya-dengan-blbi
https://bagjasiregar.wordpress.com/2...hadi-poernomo/
pertamaxxemoticon-Wow
ayo dong dibuka lagi, biar ga ada lagi suudzon pada mantan pejabat yg mungkin benar2 bersih emoticon-Request
nyimak dulu ah
hmmm baru tau nih ternyata berawal dari BLBI ya
Berani gak kpk buka lagi kasus bca
wow masalah BCA lagi, ternyata BLBI jadi pemicunya.
nah loh KPK gimana nih?
masalah tersebut masih mau diabaikan saja pak KPK?
udah 2 tahun ga d usut, di tambah lagi masalah baru itu bersumber dari BLBI, KPK masih diem saja.
yang Haram jadi Harum ya gan?emoticon-Turut Berduka
semoga diusut yang jelas ini BLBI .............. bisa-bisa habis kader senior GOLKAR kalau clear ini barang emoticon-Takut
PAN, PDIP, PPP pasti kena imbas juga emoticon-Cape d...

Dana BLBI adalah Sumber Skandal Pajak BCA
retweet yang diatas tuh emoticon-Sundul Gan (S)
pak KPKnya diem melulu tuh, belum mau bahas masalah pajak BCA
ikut baca dulu deh, biar ga salah komentar.hehee
bagaimana ini kelanjutannya pak?
wah baru tau kronologinya seperti ini, tetapi kenapa blm ada penyelesaiannya ya?
Banyak yang kelojotan
silahkan dibaca gan!

Quote:Original Posted By tedy06
pertamaxxemoticon-Wow


Monggo Mas!

Quote:Original Posted By satyadimitri
nyimak dulu ah