alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Mahar reshuffle kabinet lego
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/570b99441ee5df0b5c8b4571/mahar-reshuffle-kabinet-lego

Mahar reshuffle kabinet lego

Mahar reshuffle kabinet lego Apakah Jokowi-JK akan mengakomodasi PAN dan Golkar dalam kabinet?
Isu perombakan kabinet makin menyeruak dalam dua pekan terakhir. Wakil Presiden, Jusuf Kalla, bilang pengumuman reshuffle kabinet tinggal menunggu hari baik. JK akan mendampingi Presiden Joko Widodo saat mengumumkan.

Karenanya, banyak pihak menduga sidang kabinet pada Kamis (7 April 2016) adalah hari pamitan kabinet kerja jilid 2. Namun sampai Senin, tak ada pengumuman perombakan kabinet. Artinya hanya Jokowi yang tahu, kapan perombakan kabinet akan dilakukan.

"Semuanya fokus kerja dulu, tidak usah ada yang dorong-dorong. Tidak ada yang dikte-dikte, apalagi intervensi," begitu ucapan Jokowi setiap ditanya soal reshuffle kabinet.

Isu perombakan kabinet kali ini memang dipicu masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar sebagai pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Selama lebih dari satu tahun, kedua parpol ini berada di luar pemerintahan. Awam menyebutnya sebagai oposisi--meski sebenarnya istilah ini tak dikenal dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Parpol dan berbagai pengamat, mempertanyakan benefit apa yang diterima PAN dan Golkar dengan posisi barunya sebagai pendukung pemerintah? Reka jawaban yang paling sederhana adalah diakomodasi masuk kabinet. Apalagi ada fakta sejak Maret lalu, Jokowi menemui satu persatu pimpinan parpol pendukung pemerintah.

Pertemuan itulah yang dianggap sebagai sinyal kuat, Jokowi akan segera melakukan perombakan kabinet. Maka spekulasi dengan memasukkan nama-nama kader PAN dan Golkar dalam susunan kabinet baru pun tersebar luas.

Konstitusi memang memberikan kewenang prerogatif kepada presiden, untuk membentuk dan melakukan perubahan terhadap kabinet. Hak mutlak ada di tangannya untuk mengevaluasi kinerja para pembantunya. Bila kinerja menteri dirasa tidak sesuai harapan, kapan saja presiden bisa menggantinya. Itu pernah dilakukan Agustus tahun lalu.

Namun Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan multipartai, membuat presiden mau-tak mau mesti mempertimbangkan partai politik pendukungnya, dalam setiap perubahan kabinet. Pertimbangan politis ini kadang memunculkan kompromi, yang jauh di luar harapan publik. Bahkan bisa jadi bagi Jokowi. Tapi inilah yang sudah menjadi tradisi praktik politik di Indonesia.

Mengakomodasi orang partai pendukung pemerintah, masuk dalam kabinet, seperti menjadi sebuah keharusan. Dengan begitu diharapkan pemerintah akan mendapat dukungan dari DPR, dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Setidaknya itulah yang dikatakan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Meski parpol pendukung sudah diakomodasi di kabinet, lancarnya pembahasan kebijakan di DPR bukan jaminan. Dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak, misalnya. Saat ini pembahasan RUU tersebut terganjal di DPR bukan oleh parpol di luar pemerintah, tapi juga sebagian parpol pendukung pemerintah.

Padahal UU ini sangat dibutuhkan pemerintah untuk menambah sumber keuangan negara yang diperkirakan tekor sekitar Rp290 triliun dalam APBN 2016.

Gerindra dan PKS menolak pembahasan. NasDem, Hanura, Golkar, dan PAN setuju untuk melanjutkan pembahasan tanpa catatan. Tapi tiga partai pendukung pemerintah PDIP, PKB, PPP bersama Demokrat, meminta pembahasan RUU ini dipaketkan dengan RUU KPK. Padahal pembahasan RUU KPK sudah disepakati pemerintah dan DPR untuk ditunda.

Melihat pratik politik seperti itu di parlemen, seharusnya Jokowi pun bisa bersikap sama. Tidak ada keharusan memberi imbalan kursi kabinet terhadap partai pendukungnya. Artinya perombakan kabinet, semestinya, tidak dilakukan hanya untuk mengakomodasi dukungan baru dua parpol terhadap pemerintah.

Perombakan kabinet diperlukan bila dalam evaluasi, ditemukan kinerja yang tidak sesuai dengan capaian yang sudah ditetapkan. Apa pun saat ini bangunan Kabinet Kerja sudah terbentuk cukup rapi. Secara umum berjalan cukup baik dalam beberapa hal. Persoalan kebijakan ekonomi yang terseok-seok di kabinet jilid 1, sudah teratasi pada kabinet jilid 2.

Aneka kebijakan ekonomi sampai paket ke XI, memberikan solusi pada persoalan SDM, kemudahan perizinan sampai pasar bebas. Keberhasilan paket ekonomi inilah yang akan sangat menentukan pencapaian pertumbuhan ekonomi 5,1 persen pada akhir 2016 dan 5,3 persen pada 2017.

Kerja sama antar-kementeriaan juga sudah menghasilkan berbagai proyek infrastruktur. Misalnya saja 5 pelabuhan di Maluku, satu pelabuhan di Papua, dan pembangunan jalan darat. Di Kalimantan Tengah telah diresmikan jembatan Kapuas Tayan, sepanjang 5,3 km, terpanjang di pulau itu. Di pulau itu juga tengah digarap jalan tol yang bakal selesai 2018.

Aneka infrastruktur itu muaranya tak sekadar konektivitas, tapi juga bisa menekan biaya logistik. Dan itu adalah bukti-bukti kecil pemerataan pembangunan, yang dijanjikan pemerintahan Jokowi. Janji itu masih harus dilanjutkan dengan memberikan bukti-bukti yang lebih besar lagi.

Mempertimbangkan beberapa fakta kinerja pemerintah tersebut, kalau pun presiden tetap menginginkan perombakan kabinet, pilihannya jadi lebih fokus. Yaitu mengganti figur menteri yang selama ini hanya sibuk diskusi dan berwacana, tapi lupa dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Ibaratnya, kabinet saat ini sudah seperti lego yang tersusun dalam bentuk yang rapi. Penggantian perlu dilakukan bila ada bagian lego yang mengganggu atau bahkan merusak bentuk lego secara keseluruhan.

Artinya penggantian menteri mesti dilakukan agar postur kabinet menjadi bagus dan efektif. Tujuannya, tentu saja untuk mempercepat terwujudnya janji pemerintah Jokowi-JK: memajukan tingkat pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Apakah figur dari parpol pilihan yang tepat, bila reshuffle harus dilakukan? Bisa jadi. Meskipun tidak harus. Toh selama ini semua parpol pendukung pemerintahan Jokowi-JK, selalu bilang memberikan dukungan tanpa syarat. Yaitu tanpa imbalan jabatan apapun.

Parpol memang memiliki beberapa kader yang punya kapasitas menjadi menteri. Namun harus diakui, para menteri dari parpol (khususnya yang menjadi pengurus partai), hanya optimal bekerja 3 tahun di awal masa pemerintahan.

Padahal pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki tahun ke-3 pemerintahannya. Artinya bila kader parpol baru masuk kabinet saat ini, hanya akan punya waktu efektif bekerja selama satu tahun.

Dua tahun tersisa, para pengurus parpol ini akan disibukkan dengan urusan internal partai, menyambut pemilu yang akan datang. Kesibukan mereka tak hanya pembekalan kader tapi termasuk pencarian dana untuk konsolidasi partai.

Bila sudah begitu, sering kali terjadi bias antara kedudukan sebagai pejabat pemerintah dengan posisinya sebagai pengurus partai. Buntutnya pemerintah juga yang repot.

Masyarakat tentu masih mencatat, saat deklarasi dukungan parpol dalam pencalonan presiden. Ketika itu Jokowi selalu menekankan koalisi dukungan tanpa syarat, alias tanpa pamrih.

"Saya adalah orang yang sangat berbahagia. Karena kemurnian kerja sama antar partai sampai detik ini tidak pernah berbicara soal menterinya siapa dan cawapresnya siapa. Ini kemurnian kerja sama yang akan terus kita kawal," kata Jokowi, saat deklarasi dukungan 3 parpol (14/5/2014).

Bisa jadi yang dimaksud parpol dengan dukungan tanpa syarat terhadap pemerintah selama ini, adalah koalisinya yang tanpa syarat. Tapi merawat dukungan, inilah

Baca Selengkapnya : https://beritagar.id/artikel/editori...e-kabinet-lego

---

Urutan Terlama
ndak ada makan siang geratis
Quote:


pasukan nasi bungkus? hadir
Post ini telah dihapus oleh Kaskus Support 06
Post ini telah dihapus oleh Kaskus Support 06


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di