Agung Podomoro Pasarkan Pulau Reklamasi di Tiongkok, Ini Iklannya
11 APR 2016 17:32



Rimanews - PT Muara Wisesa Samudra (MWS), anak perusahaan Agung Podomoro Land ngotot untuk melanjutkan proyek reklamasi pulau G. Meskipun presiden direktur (Presdir) APL, Ariesman Wijaya telah ditahan KPK lantaran terbukti menyuap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi terkait reklamasi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga tidak akan menghentikan pembangunan pulau reklamasi G di Teluk Jakarta.

"Nggak bisa dibekukan dong. Jalan saja normal," kata Ahok, beberapa waktu lalu.

Sekadar diketahui PT Muara Wisesa Samudra memegang izin seluas 161 ha untuk pulau G. Izin perusahaan ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014, tertanggal 23 Desember 2014.

Rencananya, PT Muara Wisesa akan membangun kawasan perumahan setelah reklamasi pulau tersebut rampung. Rencananya reklamasi akan rampung pada 2018.

Namun, induk perusahaan PT Muara Wisesa, Agung Podomoro Land telah memasarkan pulau reklamasi. Iklan tersebut beredar di Tiongkok. Berikut video iklannya:



http://nasional.rimanews.com/peristi...k-Ini-Iklannya


Sunny Atur Pertemuan Ahok dan Aguan Sebulan Sekali
Senin, 11/04/2016 14:06 WIB


Sunny Atur Pertemuan Ahok dan Aguan Sebulan SekaliSunny Tanuwidjaja, Staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengakui telah sering mengatur pertemuan antara Ahok dengan Aguan. (CNN Indonesia/Aghnia Adzkia)

Jakarta, CNN Indonesia -- Sunny Tanuwidjaja, Staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengakui telah sering mengatur pertemuan antara Ahok dengan Bos PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Menurut Sunny, pertemuan di antara keduanya berjalan rutin sebulan sekali.

"Kebanyakan kalau pengusaha itu persepsinya, Pak Gubernur ini dekat dengan pesiden, bisa memberi masukan ke presiden. Mereka sempat ngobrol dengan Pak Gub (gubernur) harapannya bisa disampaikan ke presiden," kata Sunny ketika diwawancarai di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/4).

Menurut Sunny, Ahok dan Aguan bertemu dengan topik bahasan beragam. Sunny tak menampik pertemuan termasuk membahas reklamasi.

Perusahaan yang dipimpin Aguan, Agung Sedayu, PT Kapuk Naga Indah merupakan pengembang reklamasi untuk lima pulau reklamasi yakni A,B,C, D dan E. Aguan juga dikenal dengan sebagai satu dari sembilan naga, sebutan bagi kelompok pengusaha di Jakarta.

Permintaan pertemuan dapat berasal dari Ahok maupun pihak pengusaha termasuk Aguan. Setelah menerima permintaan pertemuan, Sunny mencocokkan jadwal di antara keduanya.

"Saya ngatur pertemuan Pak Ahok dengan berbagai macam pengusaha, mau Pak Aguan, Pak Trihatma, siapa pun," kata Sunny.

Berdasarkan informasi yang dihimpun CNNIndonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyadap telepon seluler Sunny dan menemukan ada komunikasi antara Sunny dengan bos pengembang pulau reklamasi PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan. Menurut sumber, Sunny mengatur pertemuan antara Aguan dan Ahok melalui telepon tersebut.

Dalam sadapan telepon juga ditemukan Sunny mengisyaratkan tak akan ada kewajiban pengembang reklamasi untuk membayar kontribusi 15 persen yang diusulkan dalam Raperda Reklamasi.

Ketika dikonfirmasi, Sunny membenarkan sekaligus mengklarifikasi. Jika poin kontribusi tambahan dihapus, maka poin tersebut akan tetap ada namun termaktub dalam Peraturan Gubernur.

"Paguyuban Reklamasi (pengembang) ada perbedaan pandangan (dengan Bappeda), mereka ingin sampaikan itu, kadang ke Pak Gubernur kadang ke saya karena mungkin kenalnya dengan saya," katanya.

Poin kontribusi tambahan yang termaktub dalam Raperda Reklamasi inilah yang menjadi negosiasi alot antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Alhasil, Raperda tersebut tak kunjung disahkan.

Baik Sunny maupun Aguan telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak April 2016. Keduanya bakal diminta keterangan soal penyidikan kasus suap Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Kasus ini telah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi yang diduga menerima suap dari Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dna karyawannya Trinanda sebanyak Rp2 miliar. Duit diduga terkait Raperda Reklamasi
http://www.cnnindonesia.com/nasional...ebulan-sekali/


Raperda Reklamasi, Sunny Tanuwidjaja Ungkap 'Cek Kosong' Ahok
Senin, 11/04/2016 13:37 WIB

Peta Rencana Reklamasi Pantai Utara Jakarta


Jakarta, CNN Indonesia -- Sunny Tanuwidjaja, Staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dicegah KPK ke luar negeri, mengemukakan soal 'cek kosong' bosnya yang didapat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait reklamasi Pantai Utara di Jakarta.

Cek kosong yang dimaksud yakni terkait kesempatan pemerintah DKI Jakarta untuk menarik konstribusi tambahan sebanyak 15 persen dari para pengembang 17 pulau reklamasi.

"Kalau hapus (poin kontribusi tambahan di Raperda) dan Raperda tetap lolos ya tidak apa-apa, gue dapat cek kosong. Di Pergub gue bisa masukin, kan begitu logikanya," kata Sunny menirukan perkataan Ahok ketika berbicang dengannya, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/4).

Dalam Raperda yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada tiga kewajiban pengembang. Pertama, perlu menyediakan ruang terbuka hijau beserta fasilitas sosial dan umum.

Kedua, wajib memberikan lahan sebanyak lima persen dari total yang dapat dijual agar pemrintah dapat membangun rumah susun. Ketiga, wajib membayar uang untuk kas daerah dengan penghitungan 15 persen dari total lahan yang dijualbelikan dikali dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Kewajiban yang ketiga inilah yang belum disepakati oleh DPRD DKI Jakarta. Legislatif ingin kewajiban ketiga dihapus dan diganti dengan konversi uang dari kewajiban kedua.

Namun Ahok berniat tetap mempertahankan ketiga kewajiban tersebut. Apabila poin ketiga dihapus, maka ia akan mencari solusi melalui penetapan kewajiban pengembang di Peraturan Gubernur.

Sunny menjadi jembatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pengembang maupun DPRD. Menurut sumber CNNIndonesia.com, dalam sebuah pesan singkat kepada Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, Sunny menyebut, "Koko sudah deal lima persen."

Hal yang sama disebut ia ucapkan kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi yang kini telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini.

Sunny menegaskan meski raperda macet, aturan soal kontribusi 15 persen akan tetap ada.

"Saya bilang Koko setuju, memang saat itu Pak Gubernur terserah mau dihapus (kewajiban kontribusi 15 persen) atau mau bikin deadlock, terserah. Ketika bikin deadlock, digunakan Perda lama yang tidak ada kontribusi tambahan. Jadi kontribusi tambahan akan masuk Pergub juga," kata Sunny.

Ahok telah menjelaskan sebelumnya, uang yang didapat dari kontribusi tambahan akan dimasukkan dalam kas daerah. Uang digunakan untuk membangun daratan pantai utara Jakarta agar tak terlihat kumuh. Sisa pembangunan juga akan digunakan untuk pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Jakarta.

"Yang 15 persen ini juga untuk membangun LRT (di Jakarta) dan fasilitas umum serta fasilitas sosial di pulau reklamasi," kata Ahok belum lama ini.

Raperda reklamasi diduga menjadi objek suap antara Sanusi dengan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan karyawannya, Trinanda. Sanusi diduga menerima suap Rp2 miliar dari PT APL. Kini KPK tengah mengusut kasus ini.
http://www.cnnindonesia.com/nasional...k-kosong-ahok/

-----------------------------------------------

Pulau Jawa mau dibeli China, di mulai dari Jakarta dulu. Makanya isu pemindahan ibukota RI dari Jakarta ke luar Jawa atau jauh dari kota Jakarta sekarang, dicurigai memang disengaja untuk menguasai kota Jakarta secara total untuk kepentingan bisnis para Hoakiau itu, yang bermaksud membangun Singapura atau Hong Kong kedua di pulau Jawa. Nah lhooooo ...