Metrotvnews.com, Jakarta: Terpidana kasus terorisme Umar Patek menawarkan diri untuk menjadi negosiator dalam membebaskan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Penawaran itu bisa terjadi, asalkan disetujuinya remisi yang ditawarkan ke pemerintah Indonesia.


Namun, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menilai penawaran tersebut sulit diterima pemerintah Indonesia. Terlebih, lokasi penyanderaan itu di luar kewenangan pemerintah Indonesia, karena berada di wilayah Filipina.


"Itu agak sulit kami koordinasi. T‎entu pemerintah Filipina tak mau memberikan otoritas kepada yang lain," ujar Badrodin, di bilangan Gandaria, Jakarta, Minggu (10/4/2016).


Menurut Badrodin, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sampai saat ini masih terus berdialog dengan pemerintah Filipina. Di luar dialog, kata dia, upaya pembebasan sulit dilakukan. 


‎"Pemerintah Filipina tidak mau memberikan otoritas kepada yang lain. Tetapi melalui jalur resmi. Sehingga berkomunikasi dengan pihak lain, saya pikir tidak memungkinkan,"‎ pungkas Badrodin.


Sekedar informasi, pentolan Jamaah Islamiyah Umar Patek  dikabarkan menawarkan bantuan untuk membebaskan 10 WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menanggapi tawaran tersebut.


"Iya menawarkan diri, tapi kita tak ingin negosiasi seperti itu. Jadi lewat pemerintah Filipina," kata Kalla belum lama ini.


Kalla mengatakan, pemerintah Indonesia selalu berkoordinasi dengan pemerintah Filipina terkait kasus ini. Upaya negosiasi dan diplomasi masih dikedepankan. Bahkan pemerintah pun tak pernah menyinggung rencana pembayaran uang tebusan yang dipatok Abu Sayyaf.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...ntah-indonesia

---

Kumpulan Berita Terkait WNI DISANDERA ABU SAYYAF :

- Pemerintah Percayakan Proses Pembebasan 10 WNI Kepada Filipina

- Kapolri: Penawaran Umar Patek Sulit Diterima Pemerintah Indonesia

- Instruktur Bom Kelompok Abu Sayyaf Tewas di Tangan Militer Filipina