Reklamasi Teluk Jakarta Harus Dihentikan, Ini Dampaknya bagi Lingkungan
Sabtu, 09 April 2016 16:20

JawaPos.com - Pelaksanaan reklamasi 17 pulau di utara Jakarta terus menimbulkan polemik. Selain tersandung kasus hukum di KPK, banyak pihak menilai reklamasi itu tidak layak.

Pakar Oseanografi IPB Alan Koropitan mengatakan, reklamasi 17 pulau sebaiknya dihentikan saja. Dia pun menyontohkan dua negara yang menyesal melakukan reklamasi yaitu Korea Selatan dan Jepang.

"Seperti Korea Selatan akhirnya moratorium setelah reklamasi. Jepang juga, mereka menyesal dan melakukan restorasi setelah melakukan reklamasi masif," kata Alan dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (9/4).

‎Menurut Alan, jika dipaksakan reklamasi dilaksanakan berdampak besar bagi kerusakan lingkungan. Dampak besar akibat reklamasi itu terjadinya sedimentasi (pengendapan).

"Itu kan jadi tersumbat di muara-muara, akan membuat banjir. Karena air yang masuk dari hulu ketahan, hingga ada limpahan, jadi banjir," papar Alan.

Senada dikatakan Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Chalid Muhammad. Menurutnya, reklamasi 17 pulau di utara Jakarta itu cacat hukum, moral dan sosial.

"Karena 20 ribu nelayan yang akan teralienasi dan warga Jakarta tidak bisa menikmati pantai secara gratis. Cacat moral karena sudah koruptif," kata Chalid.

Karena itu, kata Chalid, tidak ada pilihan lagi kecuali kegiatan reklamasi harus dihentikan. "Presiden ambil alih kawasan strategis kewenangan pusat, sehingga tak ada praktik korupsi," tukasnya.
http://www.jawapos.com/read/2016/04/...agi-lingkungan


Ahli Oseanografi: Reklamasi Bisa Bikin Jakarta Terendam Banjir
Kamis, 10 Maret 2016, 16:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek reklamasi Teluk Jakarta yang masih berjalan di tengah upaya gugatan hukum para nelayan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali mendapat sorotan.

Ahli oseanografi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Alan Koropitan mengatakan, keberadaan proyek reklamasi Jakarta dapat menyebabkan sedimentasi yang terjadi di Teluk Jakarta meningkat hingga 50 sentimeter setiap tahunnya. Sebagai dampaknya, Jakarta bakal terendam banjir ketika 13 aliran sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta terhambat oleh pulau reklamasi.

Dampak buruk lainnya, kata Alan, logam berat yang ada di Teluk Jakarta sejak adanya pembangunan masif dari tahun 1970 akan mengumpul di Teluk Jakarta. Ini disebabkan kemampuan arus laut untuk mencuci secara alamiah akan jauh memburuk setelah adanya proyek reklamasi. Akibatnya, Teluk Jakarta akan menjadi comberan berisikan limbah mengandung logam berat.

Ia menambahkan, beberapa negara seperti Korea Selatan dan Jepang menyesal melakukan reklamasi karena ternyata mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan hidup. “Solusi revitalisasi lingkungan Teluk Jakarta yang sudah sangat tercemar bukan reklamasi, melainkan restorasi dari hulu sungai sampai hilirnya,” ujar Alan.

Ahok sempat mengatakan bahwa reklamasi di Teluk Jakarta sudah berdasarkan kajian panjang. Bahkan, ia menyebut hasil kajian tersebut sudah menentukan jumlah dan posisi pulau yang bakal direklamasi. Menurut Ahok, proyek rekla
http://nasional.republika.co.id/beri...erendam-banjir


Ahok Harus Belajar Banyak dari Jepang dan Korsel Perihal Reklamasi
09 APR 2016 20:31

Rimanews - Pakar Oseanografi Institut Pertanian Bogor (IPB) Alan Koropitan menilai Pemprov DKI jangan gegabah dengan terus memaksakan pembangunan 17 pulau buatan di pesisir pantai Utara Jakarta. Menurutnya, dari berbagai aspek reklamasi 17 pulau di Utara Jakarta tak layak diteruskan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus belajar dari Jepang dan Korea Utara yang menyesal telah melakukan reklamasi.

"Ada 2 negara menyesal. Korea Selatan setelah 3 kali melakukan reklamasi, mereka langsung moratorium," ujar Alan di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2016)

Sementara Jepang, langsung melakukan restorasi usai melakukan restorasi yang masif dibeberapa bibir pantainya. "Jadi 17 ini tidak layak dan sebaiknya dihentikan," pungkas Alan.

Sementara itu, penolakan juga datang dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang menilai pembangunan pulau buatan akan mematikan perekonomiam nelayan tradisional yang setiap hari mencari ikan didaerah perairan Jakarta.

Bahkan, kampung-kampung nelayan juga akan terancam tergenang sebagai dampak reklamasi pulau di pesisir Jakarta.

"Dengan adanya reklamasi membuat laju arus semakin melambat sehingga potensial genangan air makin tinggi sehingga kampung-kampung nelayan akan tergenang," tandas Ketua Dewan Pembina KNTI, Chalid Muhammad.

Tak hanya itu, akan ada kesenjangan sosial antara nelayan tradisional dengan penghuni pulau nantinya.

"Secara sosial akan terjadi kontras sosial antara nelayan dengan orang-orang kaya dipulau itu. Akan meimbulkan kecemburuan sosial," tutup Chalid.
http://nasional.rimanews.com/peristi...ihal-Reklamasi





Pemerintah dituntut hentikan proyek reklamasi Teluk Benoa
Isyana Artharini, Wartawan BBC Indonesia
21 Maret 2016


Dasar hukum reklamasi Teluk Benoa adalah Perpres 51 tahun 2014 yang meliputi kawasan seluas 700 hektar.

Aksi penolakan terhadap proyek reklamasi Teluk Benoa Minggu (20/03) berlangsung di Bali dan Jakarta untuk menuntut pemerintah menghentikan rencana tersebut, namun pemerintah masih akan menunggu sampai proses AMDAL selesai.

Di Bali, media melaporkan, aksi penolakan diikuti oleh ribuan warga dari 27 desa adat yang turun ke jalan dengan membawa ogoh-ogoh raksasa untuk menyatakan penolakan.

Koordinator aksi di Bali I Wayan Gendo Suardana mengatakan, warga masih meminta agar pemerintah menghentikan rencana tersebut, termasuk menghentikan proses Amdal dan mencabut Perpres nomor 51 tahun 2014 yang menjadi dasar hukum untuk mengatur soal reklamasi.

"Penolakan itu kan bagian dari aspek yang dinilai dalam AMDAL, yaitu aspek sosial budaya. Dan pendapat masyarakat sudah jelas, hampir semua menolak reklamasi Teluk Benoa, pendapat rakyat itu kan menjadi pertimbangan yang sangat signifikan dan sangat urgen dalam proses AMDAL, dan itu sudah cukup untuk membatalkan AMDAL," kata Gendo.

Lewati media playerBantuan media playerDi luar media player. Tekan enter untuk kembali atau tab untuk melanjutkan.
Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat dimintai tanggapan mengenai aksi penolakan dan posisi kementeriannya, mengatakan, akan tetap menunggu sampai AMDAL proyek reklamasi selesai.

"Posisi KKP harus apa, kan AMDAL-nya belum jadi, belum tahu, ya sudah. Kan kita tidak bisa, kita di posisi yang menunggu. Bertemu (dengan kelompok yang menolak) sudah, bertemu sudah, kita kan menunggu saja. Kan bukan kami yang mengerjakan (AMDAL). Kan belum dilaksanakan kan (proyek reklamasinya)?" kata Susi.


Dokumen rencana induk reklamasi Teluk Benoa yang beredar, tampak logo Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terlepas dari persoalan selesai atau tidaknya atau keputusan soal AMDAL, pakar kelautan dari ITB Muslim Muin menyatakan bahwa, kalau pun Teluk Benoa menghadapi persoalan seperti sampah dan pendangkalan - yang menjadi dasar reklamasi - dia tak melihat reklamasi sebagai solusi tepat.

"Ya sumber pendangkalannya yang harus dikendalikan. Saya nggak lihat banyak sedimen yang masuk ke sana (Teluk Benoa). Sampah? Sampahnya yang dikendalikan," ujar Muslim.

Muslim juga menegaskan bahwa reklamasi tak selalu buruk, namun dia melihat Teluk Benoa sebagai ekosistem laut yang sehat.
"Di sini kan ada mangrove, tempat ikan bertelur, jadi kita memutus mata rantai. Sumber daya lautnya ada di situ, kenapa harus diuruk?" kata Muslim lagi.

Keputusan untuk melakukan reklamasi Teluk Benoa didasari oleh Perpres 51 tahun 2014. Dalam perpres tersebut, proyek reklamasi rencananya akan meliputi kawasan seluas 700 hektar di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Provinsi Bali.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_...eklamasi_benoa


Reklamasi Teluk Benoa Bali, Pro dan Kontra Tak Kunjung Usai
24 Mei 2015 at 20:06 WIB


Gendo dan kawan-kawan meyakini 13 alasan menolak proyek reklamasi Telok Benoa. Pertama proyek ini diyakini menghilangkan fungsi konservasi.

Liputan6.com, Denpasar - Hari menjelang malam. Cahaya matahari telah redup. Namun tangan terampil sekumpulan anak muda terus menggores kertas karton berwarna merah. Sesekali mereka bersenda gurau. Namun, konsentrasi mereka tak buyar.

Esok harinya, Sabtu 23 Mei 2015, kala hari beranjak siang, sekumpulan anak-anak muda itu berkerumun di samping Kantor Pemadam Kebakaran Renon. Mereka mengenakan kaos seragam putih bertuliskan "Bali Tolak Reklamasi", dengan simbol tangan kiri terkepal.

Kala matahari tepat di atas kepala, seorang pria berperawakan tegap di atas mobil komando menginstruksikan kepada rekannya untuk berbaris rapi. Rambutnya ikal panjang. Suaranya lantang.

"Tolak reklamasi berkedok revitalisasi Teluk Benoa," teriak Gendo, pemilik rambut ikal bernama lengkap I Wayan Suardana itu saat berdiri di mobil komando, Denpasar.

Siang itu, ribuan anak muda yang tergabung dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) tengah berunjuk rasa. Meski keringat bercucuran, Gendo tak henti-henti memaparkan tekad mereka menolak reklamasi Teluk Benoa yang digagas PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI).

Meski tak ada tanggapan dari Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, mereka tetap berkerumun di depan kantor orang nomor satu di Pulau Dewata itu. Keyakinan mereka cuma satu: menolak keras proyek bernilai Rp 30 triliun itu di kawasan yang dianggap suci, Teluk Benoa.

Reklamasi pada dasarnya adalah proses pembuatan daratan baru di lahan yang tadinya tertutup air, seperti bantaran sungai atau pesisir. Reklamasi Teluk Benoa, pada pokoknya mengubah peruntukan perairan Teluk Benoa, dari kawasan konservasi menjadi zona budi daya.

Teluk Benoa terletak di sisi tenggara Pulau Bali, tepatnya di Pulau Pudut. Reklamasi ini rencananya seluas 700 hektare, dengan izin pengelolaan PT TWBI selama 30 tahun, dan pembangunan berbagai objek wisata di atasnya.
http://news.liputan6.com/read/223841...k-kunjung-usai

------------------------------------------

Merubah-rubah bentuk ekosistem alam ... demi kepentingan bisnis ... apa tak dipikirkan nasib anak cucu kita kelak yang akan mengalami bencana ekosistem akibat perubahan bentuk toografi pantai dan daratan seperti itu kelak hanya demi melayani nafsu serakah para pemilik modal besar di jakarta yang tak pernah puas merusak alam negeri ini demi keuntungan dirinya semata?