alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/57037ad5529a45c8708b456b/ahoax-minta-media-jgn-blow-up-korupsi-reklamasi
Ahoax Minta Media Jgn Blow-Up Korupsi Reklamasi

Rimanews - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai kasus dugaan korupsi reklamasi pulau sangat rentan dipolitisasi. Terlebih, kasus ini menyeruak sebelum perhelatan Pilkada DKI, dimana dirinya pun bakal turut serta menjadi calon petahana.

Soal pengusutan kasus yang telah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi ini, kata Ahok, biar diusut secara profesional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita patuh pada hukum dan KPK. Kita kasih kesempatan KPK lakukan proses. Makanya aku juga bilang media jangan terlalu banyak mengangkat ini. Ini terlalu banyak orang pahlawan kesiangan," ujar Ahok di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (5/04/2016).

Buat dia, soal benar atau tidaknya ada oknum yang dengan sengaja mensabotase pasal guna melonggarkan kewajiban pengembang untuk melakukan pembangunan reklamasi pulau di teluk Jakarta biar diusut tuntas KPK.

"Hargai KPK yang lagi melakukan penyidikan dan meminta waktu satu minggu lagi buat panggil Sanusi yang masih shcok, ya kan? Kami juga sudah siap kalau dipanggil, termasuk data apa, kita kasih, kita tunggu aja," ungkap Ahok.

Sanusi yang juga merupakan salah satu anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta ditetapkan menjadi tersangka setelah dicokok lewat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Kamis pekan lalu.

Politisi Partai Gerindra itu diduga kuat menerima suap dari salah satu perusahaan pengembang reklamasi pulau di teluk Jakarta yang bernama Agung Podomoro Land. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, Sanusi menerima uang haram Rp2,4 miliar yang diberikan pengembang tersebut dalam dua tahapan.

Update : Febrianto
Sumber : Rimanews

http://m.nasional.rimanews.com/hukum/read/20160405/272249/Ahok-Minta-Media-Tak-Besar-besarkan-Korupsi-Reklamasi-

Mulai takut...si hoktod yang katanya bersih dan transparan itu ternyata kotor dan pengecut emoticon-Ngakak
Kita tahu Ahok luar biasa tajir. Rumah saja di Pantai Mutiara yang stratanya di atas Pondok Indah sekalipun. Rumah Ahok diperkirakan berharga puluhan miliar mungkin bisa mencapai 30-40 miliar.

Ahoax Minta Media Jgn Blow-Up Korupsi Reklamasi

Pertanyaannya, darimana uang Ahok beli rumah super mewah di Pantai Mutiara? Darimana uang perawatan rumah tersebut?

Tentu saja kemungkinan besar dari korupsi dan suap. Misalnya bisa saja Ahok terima uang dari Agung Podomoro atau Agung Sedayu atas izin reklamasi pantai utara yang diberikan (hey, booth teman ahok di mal2 APL dan ASG tidak mungkin gratis alias tanpa quid-pro-quo lah)..

Ahoax Minta Media Jgn Blow-Up Korupsi Reklamasi

Ahoax Minta Media Jgn Blow-Up Korupsi Reklamasi

Jadi di mana Ahok, si Gubernur Podomoro ini sembunyikan uang hasil korupsi dan suapnya, bila ada?

Tidak pelak lagi pasti di luar negeri menggunakan perusahaan nominee dan offshore seperti yang dijabarkan oleh Panama Papers yang sedang heboh beberapa waktu belakangan. As fate have it, ternyata adik kandung Ahok yang berprofesi lawyer memiliki beberapa perusahaan offshore. KPK harus berani meminta keterangan atas perusahaan-perusahaan ini sebab kemungkinan besar perusahaan tersebut adalah lokasi Ahok mencuci uang dengan menggunakan nama adiknya sebagai nominee.

Ada adiknya Ahok (Fifi Lety Indra) dan law firmnya emoticon-Big Grin emoticon-Big Grin emoticon-Big Grin

http://offshoreleaks.icij.org/nodes/290903

http://offshoreleaks.icij.org/nodes/52147

Keknya ini cara Ahok mencuci uang hasil korupsi dan suap dia deh emoticon-Big Grin
TAKUT KETAHUAN HOAXNYA YA ?

Quote:Original Posted By bolehkritikan
MARI KITA LIHAT KEBOHONGAN AHOK YANG LAIN

AHOK: DPRD Minta Kewajiban Pengembang dari 15% Diturunkan Jadi 5%.

Lha Yg Menerapkan kewajiban Kontribusi sebesar minimal 5%
Pada 4 KEPGUB Reklamasi Prop DKI, seperti no. 2238 TAHUN 2014 - ttg - PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU G KEPADA PT MUARA WISESA SAMUDRA (Member Agung Podomoro)

Siapa COBA ?

Lihat baik2x Halaman 2 KepGub diatas.

Jangan menunjuk orang padahal dirinya sendiri yg telah membuat keputusan

Lihat juga ‪#‎Halaman_3‬ pada KETIGA KepGub pemberian ijin reklamasi lainnya :

--- KepGub No. 2268/· 2015, PEMBERlAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASl PULAU F - PT JAKARTA PROPERTINDO

--- KepGub No. 2269 TAHUN 2015, PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU I, PT JALADRI KARTlKA PAKSI

--- KepGub 2485 / 2015, PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU K, PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk

Ahoax Minta Media Jgn Blow-Up Korupsi Reklamasi

Ahoax Minta Media Jgn Blow-Up Korupsi Reklamasi

Ahoax Minta Media Jgn Blow-Up Korupsi Reklamasi

Ahoax Minta Media Jgn Blow-Up Korupsi Reklamasi

Ahoax Minta Media Jgn Blow-Up Korupsi Reklamasi


Quote:Original Posted By bolehkritikan
Suny adalah direktur AHOK CENTRE cikal akal temen Ngehek

Namun, promosi, survei, dan strategi yang diciptakan saat itu meraih apresiasi positif dari masyarakat Bangka Belitung. Di dalam situs itu tertulis lima anggota CDT, dengan Direktur Eksekutif Sunny Tanuwidjaja, dan researcher yang terdiri dari empat anggota, yakni YF Ansy Lema, E Sakti Budiono, Michael Victor Sianipar, dan Muhammad Iqbal Lubekran.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...enter.dan.CDT.

Ahoax Minta Media Jgn Blow-Up Korupsi Reklamasi





Quote:Original Posted By bolehkritikan
lima pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemprov DKI ( AHOK) dalam
menerbitkan Izin Pelaksanaan proyek reklamasi
.

1.Menerbitkan izin reklamasi diluar kewenangannya . Karena Jakarta telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional maka kewenangan pengelolaa danpemanfaatannyaberada di Pemerintah Pusat.

2.Menerbitkan izin reklamasi tanpa adanya Perda Rencana Zonasi.
Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 sebagai aturan yang secara khusus mengatur pengelolaan sumber daya dan wilayah pesisir laut dibawah 12 mil. Ketentuan Pasal 9 UU No. 27 Tahun 2007 memandatkan adanya Peraturan Zonasi sebagai arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau
-Pulau Kecil. Peraturan tersebut untuk meminimalkan konflik pemanfaatan sumber daya.

3.Menerbitkan izin Reklamasi tanpa didasarkan kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, KLHS wajib dilakukan dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Termasuk dalam kasus ini proyek reklamasi yang
mengubah bentang alam dan telah mendapatkan penolakan karena berisiko merusak lingkungan.

4. Menerbitkan Izin Reklamasi dengan penilaian lingkungan hidup secara parsial tanpa melalui kajian kawasan terpadu dan kajian yang dilakukan secara holistik. Telah ada kajian yang menyatakan reklamasi akan menimbulkan tiga dampak utama yaitu sedimentasi, eutrofikasi dan penumpukan logam berat(Alan Koropitan, 2015).Reklamasiakan meningkatkan laju sedimentasi dari tahun 1960 mencapai 0,2 m/tahun meningkat menjadi 0,5-0,8 m/tahun. Penumpukan sedimentasi akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi atau meningkatnya konsentrat alga beracun serta menurunkan kandungan oksigen yang berbahaya bagi biota perikanan. Akumulasi logam berat menjadikan biota- biota laut yang ada berbahaya untuk dikonsumsi karena akan berdampak jangka
panjang bagi generasi mendatang. Ketiga dampak tersebut disebabkan oleh perubahan pola sirkulasi arus di Teluk Jakarta yang memburuk dan melambatkanwaktu retensi teluk dalam melakukan pencucian alami (natural flushing) terhadap bahan-bahan pencemar yang bermuara dari 13 sungai di Teluk Jakarta.

5.Menerbitkan Izin Reklamasi Tanpa Mengikuti Prosedur perizinan lingkungan hidup berdasarkan PP No. 27 Tahun 2007.Perizinan lingkungan hidup berupa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan dan Dokumen AMDAL (terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL, ANDAL dan RKL/RPL) tidak pernah diumumkan kepada masyarakat luas termasuk yang
terdampak langsung: n elayan tradisional.

6. Pelanggaran prosedur hukum terbitnya reklamasi. Prosedur perizinan reklamasi adalah Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi. Izin Lokasi tidak hanya terkait lokasi reklamasi, termasuk juga izin lokasi untuk wilayah sumber daya material untuk melakukan reklamasi.

D.PERIHAL TINDAK PIDANA KORUPSI
Delik korupsi yang berkaitan dengan perbuatan memperkaya diri dan/atau orang lain atau suatu badan (korporasi) yang dapat merugikan keuangan negara dengan cara melawan hukum, tercantum dalam P asal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dalam UU No. 20 tahun 2001 yang berbunyi:

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana korupsi terkait unsur “memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi“ tersebut, antara lain:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Dalam konteks ini, telah terjadi pelanggaran hukum baik administratif dalam ijin pelaksanaan r eklamasi; maupun pelanggaran terhadap upaya perlindungan lingkungan. Maka, patut diduga telah terjadi perlawanan hukum.

2. Menyalahgunakan kewenangan dan/atau jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Terkait ini, keputusan Pemrpov DKI Jakarta menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi telah melampaui kewenangannya. Terbitnya izin pelaksanaan reklamasi diduga telah menjadi alat untuk memperkaya orang lain diantarany para pengembang proyek reklamas

http://knti.or.id/wp-content/uploads...si-Jakarta.pdf

#CIDUKGUBERNURPODOMORO
Ahoax Minta Media Jgn Blow-Up Korupsi Reklamasi
si ahok paling demen bikin ramw tong emoticon-Stick Out Tongue
emoticon-Wakaka
terus coli, panasbung panasbung, kami mendukung mu!
maksudnya mungkin: blow up si sanusi aja, jangan sampe menyeret ane emoticon-Big Grin
Klo gencar diberitakan, si mahox teriak dijolimi media, politisasi dll.
Gubernur suci mana mungkin korupsi, hanya junnjungan Nasbung yg korupsi dan munapig,

emoticon-Bettyemoticon-Betty
Quote:Original Posted By bakanola
Kita tahu Ahok luar biasa tajir. Rumah saja di Pantai Mutiara yang stratanya di atas Pondok Indah sekalipun. Rumah Ahok diperkirakan berharga puluhan miliar mungkin bisa mencapai 30-40 miliar.

Ahoax Minta Media Jgn Blow-Up Korupsi Reklamasi

Pertanyaannya, darimana uang Ahok beli rumah super mewah di Pantai Mutiara? Darimana uang perawatan rumah tersebut?

Tentu saja kemungkinan besar dari korupsi dan suap. Misalnya bisa saja Ahok terima uang dari Agung Podomoro atau Agung Sedayu atas izin reklamasi pantai utara yang diberikan (hey, booth teman ahok di mal2 APL dan ASG tidak mungkin gratis alias tanpa quid-pro-quo lah)..

Ahoax Minta Media Jgn Blow-Up Korupsi Reklamasi

Ahoax Minta Media Jgn Blow-Up Korupsi Reklamasi

Jadi di mana Ahok, si Gubernur Podomoro ini sembunyikan uang hasil korupsi dan suapnya, bila ada?

Tidak pelak lagi pasti di luar negeri menggunakan perusahaan nominee dan offshore seperti yang dijabarkan oleh Panama Papers yang sedang heboh beberapa waktu belakangan. As fate have it, ternyata adik kandung Ahok yang berprofesi lawyer memiliki beberapa perusahaan offshore. KPK harus berani meminta keterangan atas perusahaan-perusahaan ini sebab kemungkinan besar perusahaan tersebut adalah lokasi Ahok mencuci uang dengan menggunakan nama adiknya sebagai nominee.

Ada adiknya Ahok (Fifi Lety Indra) dan law firmnya emoticon-Big Grin emoticon-Big Grin emoticon-Big Grin

http://offshoreleaks.icij.org/nodes/290903

http://offshoreleaks.icij.org/nodes/52147

Keknya ini cara Ahok mencuci uang hasil korupsi dan suap dia deh emoticon-Big Grin


Quote:Original Posted By bolehkritikan
TAKUT KETAHUAN HOAXNYA YA ?


Gile Lu Drone

Fanboi hoktod enggak berani kemari yak? emoticon-Ngakak
Quote:Original Posted By bolehkritikan
TAKUT KETAHUAN HOAXNYA YA ?





minta dikeluarin dari spoiler dong jadi bisa gw kopas buat bahan di masa depan..

males kopi satu per satu
Gw jg bosan denger berita ini2 terus pagi siang malam.. Tanpa ad perkembangan dan penuh dengan asumsi..emoticon-Wakaka
Bongkar!!
mulai bergetaremoticon-Ngakak
Ahoax Minta Media Jgn Blow-Up Korupsi Reklamasi

Yaiyalah, banyak yang gak tau tentang reklamasi ini, reklamasi ini dibilang rumit ya rumit sekali, dari perpres hingga keppres harus dipahami, raperda dan izin2 tetek bengek nya juga harus di pahami, baru bisa komentar. Banyak nya pahlawan kesiangan yg gak tau apa2 bs berakibat penggiringan opini publik.

Lagian kan Ahok sudah bilang, bahwa dia siap kalau dimintai keterangan oleh KPK dan siap memberikan data-data yang dibutuhkan oleh KPK.
Quote:Pertanyaannya, darimana uang Ahok beli rumah super mewah di Pantai Mutiara? Darimana uang perawatan rumah tersebut?

Tentu saja kemungkinan besar dari korupsi dan suap. Misalnya bisa saja Ahok terima uang dari Agung Podomoro atau Agung Sedayu atas izin reklamasi pantai utara yang diberikan (hey, booth teman ahok di mal2 APL dan ASG tidak mungkin gratis alias tanpa quid-pro-quo lah)..


kemungkinan,barangkali,bisa saja,mungkin saja emoticon-Ngakak

tar palingan bos2 nasbung yang ditangkep KPK emoticon-Ngakak

emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak
Berita serupa tapi tak sama.

Quote:Jakarta - Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) ingin agar semua pihak tak kelewat spekulatif beropini soal reklamasi Teluk Jakarta, terlebih setelah Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi dicokok KPK. Soalnya, isu reklamasi bisa berubah menjadi sarana penggiringan opini terkait Pilgub DKI 2017.

"Ini ditumpangi Pilkada, (jadi) masalah ini," kata Ahok di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jl Prapanca Raya, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Alih-alih beropini liar, lebih baik semua pihak menghargai kerja-kerja KPK dalam mengusut kasus suap pembahasan Raperda terkait reklamasi Teluk Jakarta itu.

"Hargai KPK lagi penyidikan minta waktu satu pekan lagi buat panggil Sanusi yang masih syok, ya kan?" kata Ahok.

Bilapun ada pihak-pihak yang mempermasalahkan reklamasi Teluk Jakarta, maka lebih baik tak perlu perang wacana di depan publik. Mereka dipersilakan Ahok agar memperkarakan di meja hijau.

"Begini saja, kita enggak usah opini di media. Kalau orang yang anggap ini (reklamasi) ilegal silakan bawa ke PTUN. Anda berdebat di situ, kami siap meladeni. Kami ada tim dari Bappeda yang siap meladeni," kata Ahok.


SAMA

emoticon-Traveller
Quote:Original Posted By yusuko


kemungkinan,barangkali,bisa saja,mungkin saja emoticon-Ngakak

tar palingan bos2 nasbung yang ditangkep KPK emoticon-Ngakak

emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak


goblok...kalo pake bahasa afirmatif maka si hoktod bisa bungkam kritikusnya pake SE Kapolri dong...
Ahoax Minta Media Jgn Blow-Up Korupsi Reklamasi

×