alexa-tracking

Ahok: Raperda Reklamasi Susahkan Pengusaha

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/57035cd5925233ad5e8b457c/ahok-raperda-reklamasi-susahkan-pengusaha
Ahok: Raperda Reklamasi Susahkan Pengusaha
Ahok: Raperda Reklamasi Susahkan Pengusaha

Metrotvnews.com, Jakarta: Rancangan Peraturan Daerah (raperda) dinilai mempersulit pengusaha yang berencana mengembangkan proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Sebab, di Perda yang lama, pengembang hanya berkewajiban memberikan 5 persen dari total NJOP yang digarap.

 

Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama mengatakan, dalam Perda DKI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI, pengembang hanya berkewajiban memberi kontribusi 5% x NJOPx luas area yang berpotensi dijual.

 

“Dalam draft raperda yang baru, saya masukkan 15%. Pengembang sebenarnya lebih suka kalau enggak ada raperda ini. Mereka lebih susah dengan raperda baru," kata Ahok di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jalan Prapanca, Selasa (5/4/2016).

 

Ahok tak masalah jika raperda yang berkaitan dengan reklamasi diberhentikan. Namun, dia mengingatkan ada pihak yang diuntungkan jika raperda dihentikan.

 

"Pengembang lebih suka pakai (perda) yang lama. Perda yang lama, lebih enak (enggak ada 15 persen)," kata Ahok.

 

Ahok mengungkapkan, jika raperda berhenti, kemungkinan dirinya memasukkan tambahan kontribuai 15 persen tersebut di Peraturan Gubernur (pergub). Jadi, pengembang tidak akan bisa lari dari kewajibannya di DKI.

 

"Saya bilang kepada pengembang, kamu kerja dulu deh enggak usah stress (Raperda berhenti). Pasti lu ngutang ke kita lebih banyak kok (saat Pergub dikeluarkan)," katanya.

 

Fraksi PDI Perjuangan mendapat mandat dari DPD PDIP DKI untuk menghentikan dua raperda tentang reklamasi. Dua raperda itu adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) DKI Jakarta dan Raperda Rancangan Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

 

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, permintaan PDIP DKI ini berhubungan erat dengan kasus suap Sanusi (Ketua Komisi D DPRD) yang diduga menjadikan raperda reklamasi sebagai objek suap sebesar Rp2 miliar.

 

"Kondisi sekarang ada masalah Sanusi, jadi PDIP memutuskan instruksikan fraksi untuk hentikan pembahasan," kata Pras.

 

Menurut Pras, penghentian pembahasan raperda ini untuk menghormati kasus Sanusi yang sedang berjalan. Dia bakal menggelar rapat khusus soal penghentian pembahasan raperda.

 

"Kita akan menghentikan raperda ini. Kebetulan saya Ketua DPRD saya akan rapimkan dengan yang lain untuk hentikan ini," ujarnya.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...hkan-pengusaha

---

Kumpulan Berita Terkait KPK TANGKAP LEGISLATOR DKI :

- Ahok: Raperda Reklamasi Susahkan Pengusaha Ahok: Raperda Reklamasi Susahkan Pengusaha

- Ahok: Raperda Reklamasi Susahkan Pengusaha NasDem Tunggu Sikap Ahok Soal Pembahasan Raperda Reklamasi

- Ahok: Raperda Reklamasi Susahkan Pengusaha M Sanusi Jalani Pemeriksaan di KPK