Luar Biasa, Ketua DPR Sudah Lima Tahun Tak Lapor LHKPN
Kamis, 17 Maret 2016 | 15:32

[JAKARTA] Dari lima pimpinan DPR perioder 2015-2019, hanya tiga pimpinan yang patuh untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiga pimpinan DPR tersebut, yakni Taufik Kurniawan, Fahri Hamzah dan Agus Hermanto.

Sementara laporan harta kekayaan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang telah diserahkan hingga kini masih diverifikasi KPK. Sedangkan Ketua DPR Ade Komaruddin diketahui telah 5 tahun tidak melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, yakni sejak 2011 hingga 2015.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menyatakan, Ade Komaruddin atau yang biasa disapa Akom terakhir kali menyerahkan LHKPN pada 2010. Hal ini sekaligus mengklarifikasi pemberitaan yang menyebut bakal calon Ketua Umum Golkar itu belum menyerahkan LHKPN sejak 15 tahun lalu.

"Yang Akom bukan 15 tahun, tapi 5 tahun, saya sudah cek," katanya.

Meski demikian, dalam laman acch.kpk.go.id, harta kekayaan Akom hanya tercantum data yang dilaporkan pada 2001. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Pahala menyatakan, data LHKPN yang dilaporkan Akom pada 2010 belum dapat dipublikasikan. Hal ini lantaran terdapat sejumlah data yang perlu ditambahkan.

"Masih ada tambahan, jadi belum bisa menjadi barang publik," katanya.

Dari laman acch.kpk.go.id, Akom, terakhir melaporkan kekayaannya pada 2001 dengan harta yang berjumlah Rp 1.395.641.000 dan 1.459 Dollar Singapura. Fahri Hamzah diketahui sebagai pimpinan DPR yang paling rajin melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Fahri terakhir kali menyerahkan LHKPN pada 1 Agustus 2014, dengan jumlah harta Rp 7.541.876.506, ditambah 1.500 Dollar AS. Jumlah ini meningkat dibanding harta yang dilaporkan politisi PKS itu pada 30 November 2009, yakni Rp 3.164.459.559 dan 1.500 Dollar AS.

Sementara Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto diketahui telah dua kali melaporkan harta kekayaannya. Agus terakhir melaporkan hartanya pada 31 Desember 2009, dengan jumlah harta Rp 8.454.743.852 plus 16.000 Dollar AS.

Sedangkan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN, Taufik Kurniawan terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 21 Juli 2010, dengan jumlah harta Rp 2.139.864.309.
http://sp.beritasatu.com/politikdanh...r-lhkpn/111308


Ketua DPR Diminta Jadi Teladan Soal Laporan Harta Kekayaan
28 Mar 2016 at 21:52 WIB


Ketua DPR Ade Komaruddin menyampaikan SPT Tahunan Pajak (Liputan6.com/ Devira Prastiwi)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan. Meski sudah melaporkan SPT, pria yang akrab disapa Akom ini belum juga memperbaharui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak menjabat sebagai Ketua DPR.

Langkah itu dinilai akan memberikan contoh tak baik bagi pejabat lainnya. Terlebih Akom sebagai simbol DPR yang menjadi wakil rakyat di parlemen.

"Akom harus memberikan contoh teladan yang bagus. Bagaimana anggota DPR lain mau segera melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, sementara pimpinannya tidak memberikan contoh yang baik terhadap anggota," kata pengamat politik dari Indostrategi, Pangi Syarwi Chaniago di Jakarta, Senin (28/3/2016).

Walaupun tidak ada sanksi tegas bagi yang tidak melaporkan LHKPN ke KPK, imbuh Pangi, tidak ada salahnya jika kemudian pejabat ataupun elite menjadikan nilai-nilai positif tersebut.

"Inilah kebiasaan tabiat ganjil elite atau pejabat, ia patuh dan bekerja apabila ada sanksi tegas artinya sudah terbiasa dengan sanksi, belum muncul kesadaran yang kemudian menjadi habit hidup untuk tertib dan teratur dengan produk regulasi selama ini," ujar dia.

Ketidakpatuhan penyelenggara negara dalam hal penyerahan LHKPN dianggapnya sebagai bukti bahwa mereka belum siap dengan agenda revolusi mental pemerintahan Jokowi-JK. Itu sama saja tidak mendukung agenda Jokowi. Padahal, hal tersebut merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang.

"Intinya adalah penyelenggara negara sebenarnya punya kesadaran politik untuk menyerahkan LHKPN kepada KPK dalam mentradisikan pemerintahan yang baik atau good governance dan pemerintahan bersih (clean government). Jangan sampai hanya karena tidak ada sanksi jika tidak menyerahkan LHKPN, maka mereka tidak melaporkannya," ujar Pangi.
http://news.liputan6.com/read/246969...harta-kekayaan


Tanggapan KPK Terkait Laporan Harta Kekayaan Ade Komarudin
Kamis, 17 Maret 2016 − 16:16 WIB


Ketua DPR-RI, Ade komarudin

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ketua DPR Ade Komarudin (Akom).

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, bahwa Ade Komarudin belum melapor LHKPN sejak lima tahun yang lalu, bukan 15 tahun.

"Yang Akom bukan 15 tahun, tapi lima tahun, saya sudah cek," jelas Pahala, Kamis (17/3/2016).

Pahala menjelaskan, karena masih dalam tahap verifikasi, KPK belum mempublikasikan LHKPN terbaru Ade Komarudin. Diakuinya, Akom sudah melapor harta kekayaan yang dimilikinya sejak tahun 2010 lalu.

Karena itu, hingga saat ini belum bisa dipublikasikan kepada publik secara online di situs acch.kpk.go.id. "Masih ada tambahan, jadi belum bisa menjadi barang publik," pungkasnya.

Hingga saat ini, data yang tercantum dalam situs web acch.kpk.go.id, menunjukkan data terakhir penyerahan LHKPN Ade yang telah dipublikasikan KPK. Data tersebut merupakan data pelaporan pada 2001, sejak Ade menjadi anggota DPR.

Akom sempat dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran belum menyerahkan LHKPN. Saat dikonfirmasi, Akom mengakui belum sempat menyerahkan LHKPN ke KPK karena sibuk dan akan segera melaporkannya.

"Saya juga belum (serahkan LHKPN), masalah kesibukan saja, nanti saya lapor," kata Akom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 10 Maret 2016.
http://nasional.sindonews.com/read/1...din-1458206142

---------------------------

Perlu di revolusi mental dulu?