alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/56fbaf0031e2e6c2228b456e/tak-mau-terulang-peristiwa-98-dan-bank-centur-ini-senjaa-pemerintah
Tak mau terulang peristiwa 98 dan Bank Century, ini senjata pemerintah?
Jurnalekonomi.co.id

Spoiler for UU PPKSK:


Undang-undang Pencegahan dan Penangangan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang sebelumnya dikenal dengan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 17 Maret 2016. Adanya undang-undang ini dimaksudkan agar Indonesia dapat menghadapi kondisi krisis sistem keuangan seperti yang terjadi pada tahun 1998 silam dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam skema penyelamatan Bank Century pada tahun 2009.

Berdasarkan dari pengalaman yang pernah dialami Indonesia, pemerintah berusaha membangun sistem keuangan yang tangguh. Titik berat undang-undang ini adalah untuk pencegahan dan penangangan permasalahan bank sistemik yang menjadi bagian penting dalam sistem keuangan. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak langsung pada jalannya roda perekonomian. Pertimbangan kedua, sebagian besar dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan, khususnya bank sistemik. Untuk itu perlu dijaga keberlangsungan sistem fungsi dan layanan utama dari kemungkinan kegagalan. Adanya stabilitas sistem keuangan, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat terhadap sektor keuangan.

Undang-undang PPKSK mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyusun turunan dari UU tersebut. Kepala OJK, Nelson Tampubolon, menjelaskan pihaknya akan mengeluarkan paling tidak tiga peraturan OJK (POJK) untuk mewadahi penerapan UU yang membutuhkan spesifikasi lebih jauh, salah satunya adalah mengenai spesifikasi dan tata cara bail in. Sistem ini akan menghindarkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menggunakan dana negara melalui APBN untuk membantu likuiditas perbankan. Sebagai gantinya, LPS diperbolehkan untuk menerbitkan surat utang (obligasi) untuk mencari dana tambahan demi melakukan penyelamatan kegagalan bank sistemik.

Undang-undang PPKSK juga menjelaskan peran Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Berdasarkan rekomendasi dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), presiden bertindak sebagai penentu akhir untuk memutuskan kondisi stabilitas sistem keuangan.

Pengesahan RUU PPKSK diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk menjaga stabilitas keuangan Indonesia agar berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.emoticon-Ultah
Ntaps
Tak mau terulang peristiwa 98 dan Bank Centur, ini senjaa pemerintah? Tak mau terulang peristiwa 98 dan Bank Centur, ini senjaa pemerintah?
semoga bermanpaat dan berhasil guna senjatanya.
Berdampak sistemik itu kaya apa?

Kenapa yg terdampak cuma century waktu itu?? emoticon-Traveller
napa cuma century , blbi , bca gmn emoticon-Big Grin
emoticon-Shakehand2
semoga indonesia bisa
Quote:Undang-undang Pencegahan dan Penangangan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang sebelumnya dikenal dengan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 17 Maret 2016.

apa ngefek sama kurs dollar emoticon-Malu

semoga berhasil dengan usahanya emoticon-Angkat Beer
sistemik.....

Quote:Buka dulu lah siapa saja yang menyumbangkan emasnya untuk mem-backup mata uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral.

De Javasche Bank alias Bank Indonesia emoticon-Malu (S)

Tugas BI Diambil, Siapa Wakili RI di Forum Bank Sentral Dunia

JAKARTA - Undang-Undang (UU) yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan dan jasa lain memiliki dasar konstitusional yang lebih kuat, tetapi malah dinegosiasikan dan dikalahkan oleh UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sama sekali tidak memiliki landasan konstitusional.

Demikian diungkapkan, Anggota Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa, Ahmad Suryono di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2014). Menurutnya, fungsi pengawasan dan pengaturan bank sejatinya merupakan tugas konstitusional Bank Indonesia (BI), yang diturunkan langsung dari ketentuan Pasal 23D UUD 1945, yang diatur melalui UU Bank Indonesia.

Dengan demikian, Bank Indonesia lebih memiliki landasan konstitusional dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank. "Sementara itu, OJK merangkum fungsi, tugas, kewenangan, dan institusi pengaturan dan pengawasan bank bersama dengan kegiatan jasa keuangan di pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain ke dalam salah satu bagian dari keseluruhan fungsi, tugas, dan wewenang OJK sebagaimana termasuk dalam ketentuan Pasal 6 UU OJK," jelasnya.

Suryono melanjutkan, kegiatan jasa keuangan semua itu merupakan kegiatan keuangan yang bersumber dari pengaturan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam lingkup Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Dengan demikian, nilai konstitusionalnya tidak setara dengan kegiatan perbankan.

"Sifat OJK yang meleburkan tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank, kegiatan jasa keuangan di pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya menimbulkan konsekuensi terhadap aplikasi Basel II dan Basel III, serta siapa yang akan mewakili Indonesia dalam forum bank sentral seluruh dunia?," bebernya.

Dia menambahkan bahwa secara fungsi dan kewenangan, Bank Indonesia sudah tidak memiliki kelayakan untuk memerankan diri menjadi wakil Indonesia.
(rzy)


Sumber : http://economy.okezone.com/read/2014...-sentral-dunia

Karena BI alias kelanjutan DJB itu mewakili RUSI. Republic of the United States of Indonesia. emoticon-Big Grin
Ternyata ada pintu belakang
emoticon-Sundul emoticon-Sundul emoticon-Sundul emoticon-Sundul emoticon-Sundul emoticon-Sundul emoticon-Sundul