Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sejumlah kompleks hunian mewah di kawasan Jakarta Utara, seperti Pantai Indah Kapuk dan Pantai Mutiara, kompleks rumah pribadinya, dipastikan tidak menyalahi aturan terkait tata ruang, seperti Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).
Hunian mewah di sana telah berdiri jauh sebelum Perda terbaru tentang zonasi wilayah tersebut disahkan. Hal itu berarti, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, sebelum dia pimpin, telah menetapkan wilayah itu sebagai kawasan di mana keberadaan bangunan tidak akan mengganggu keseimbangan lingkungan.
"Dari zaman Pak Harto (Presiden ke-2 RI), itu (pengaturan tentang zonasi wilayah) sudah diselesaikan," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Cipinang Besar Utara (Cibesut), Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu, 30 Maret 2016.
Di bawah kepemimpinannya, Ahok mengatakan, Pemprov DKI akan terus mengembalikan fungsi kawasan sesuai peruntukkannya.
Pemerintah telah menertibkan kawasan Kampung Pulo dan Kalijodo karena berdiri di atas zona hijau. Pada pertengahan April 2016, kawasan permukiman liar Luar Batang juga akan ditertibkan karena berada di atas tanah milik negara.
Menurut Ahok, tidak hanya permukiman kumuh, permukiman mewah hingga Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, akan ia bongkar bila keberadaannya menyalahi aturan tentang tata ruang. "Istana salahi aturan tata ruang pun aku bongkar. Kamu kayak enggak tahu aku aja," ujar Ahok.

Ahok berani bongkar istana

SUMBER