Sementara Grab dan Uber masih menjadi perdebatan di Indonesia, pemerintah Tiongkok justru sedang membuat peraturan baru untuk transportasi berbasis online seperti Uber dan Didi Kuaidi, pesaing utama Uber asal Tiongkok.

Menteri Transportasi Tiongkok Yang Chuantang mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok berencana untuk membuat regulasi mengenai pasar transportasi online yang saat ini berkembang dengan cepat.

Dengan begitu, diharapkan para sopir tranportasi berbasis online akan dapat hidup berdampingan dengan sopir taksi konvensional.

Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menyediakan lisensi kendaraan khusus untuk para pengendara Didi Kuaidi agar mereka tetap dapat beroperasi.

"Setelah melalui beberapa prosedur untuk mengesahkan mobil pribadi sebagai kendaraan umum, mobil pribadi akan dapat digunakan sebagai penyedia transportasi umum," kata Chuantang.

Mashable melaporkan, semakin menjamurnya transportasi berbasis aplikasi di Tiongkok memaksa pemerintahnya untuk menemukan cara agar transportasi berbasis online dan transportasi konvensional dapat saling hidup berdampingan.

Karena, sama seperti yang terjadi di Indonesia, para sopir taksi di Tiongkok juga merasa dirugikan dengan keberadaan transportasi berbasis online.

Satu tahun belakangan, beberapa kementerian Tiongkok bekerja sama untuk menemukan cara agar transportasi online dan konvensional dapat hidup berdampingan. Hingga kini, topik tersebut masih dibicarakan oleh pemerintah.

Kepala Departement Layanan Transportasi Liu Xiaoming mengatakan, kota-kota besar seharusnya mendukung keberadaan jaringan transportasi umum. Dengan begitu, diharapkan tingkat kemacetan di jalan-jalan besar akan dapat berkurang.

Meskipun begitu, dia juga merasa bahwa jumlah mobil yang digunakan - baik oleh perusahaan taksi maupun penyedia layanan transportasi berbasis online - harus dibatasi, sehingga mereka tidak akan mengganggu industri transportasi.

Pasar transportasi di Tiongkok saat ini dikuasai oleh Didi Kuaidi yang merupakan hasil merger dari dua aplikasi transportasi online. Mereka mengklaim bahwa mereka menguasai 87,2 persen pasar, jauh melebihi pesaing mereka, Uber. Sementara itu, setiap tahunnya, Uber justru merugi lebih dari USD1 miliar di Tiongkok.

Sementara di Indonesia, status Uber dan Grab masih dipertanyakan. Pada hari Senin (14/3/2016) kemarin, ribuan sopir angkutan umum berdemo, menuntut pemerintah untuk menutup transportasi berbasis aplikasi.

Kemarin, Selasa (15/3/2016), Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengumumkan bahwa penyelesaian mengenai Uber dan Grab sedang dicari. Salah satu penyelesaian yang ada adalah dengan menjadikan koperasi sebagai wadah dari para sopir Uber dan Grab.

http://teknologi.metrotvnews.com/rea...rbasis-aplikas