alexa-tracking

Deparpolisasi Menjauhkan Parpol dari Proses Politik

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/56e43d1cd675d4b5138b456b/deparpolisasi-menjauhkan-parpol-dari-proses-politik
Deparpolisasi Menjauhkan Parpol dari Proses Politik
Quote:

www.pikiran-rakyat.com/politik/2016/03/11/363864/deparpolisasi-menjauhkan-parpol-dari-proses-politik


Banyaknya berita soal 'mahar' politik yang banyak membuat parpol kebakaran jenggot, saya tertarik untuk membahas lebih jauh statement pak Rambe yang saya bold di atas.

Mahar tersebut ada, walaupun tidak berlaku seragam. Kemungkinan ini untuk kader partai atau vote-getter partai. Jadi kenapa parpol belagak hal itu ga ada? Ada sebabnya.

Mahar politik ini sejatinya dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai pilkada. Partai dan calon bisa terkena sanksi pidana dan sanksi administratif.

Tapi sudah jadi rahasia umum (yang artinya bukan rahasia lagi) lagi pada prakteknya hal tersebut tetap jalan, seperti yang dikonfirmasi oleh pak Rambe (dan beberapa politisi lain).

Bagaimana dengan calon yang 'tidak punya duit'? Naif sekali kalau menganggap bahwa mahar hanya bisa berupa uang tunai upfront. Mahar ini juga bisa berupa jabatan strategis kedinasan untuk kader partai, proyek (dengan mark up), atau bahkan cicilan selama masa jabatan.

Nah sekarang parpol yang tertohok minta bukti kalau ada permintaan mahar. Get real.

Mungkinkah partai dan calon usungan membuat kontrak perjanjian hitam di atas putih dengan pengesahan notaris untuk urusan mahar ini?

Nope.

Jadi tentu saja tidak ada parpol yang "meminta mahar" kepada calon.

Tidak ada "bukti" kan?

Dan ada parpol yang bilang de-parpolisasi kalau maju tidak melalui parpol (walaupun sekarang yang kader yang ngomong udah ditabokin sama rekan se-parpol nya).

Gimana rakyat masih bisa percaya kalau parpol menjadi penyambung lidah rakyat ? Berulang kali kita lihat kader parpol tertangkap korupsi (bahkan ada yang ngaku korupsi demi setoran ke parpol), tetap saja praktek "tidak minta mahar" dijalankan.

Kader sumber duit dipelihara dan dimajukan, kader lurus malah terpinggirkan.

Inilah wajah parpol sekarang.

Mau terus seperti ini? Itu terserah kita.

Sekarang ada momentum untuk menjadikan sistem politik indonesia lebih baik.

Jangan di sia-siakan.

Lenggo_pętMax
parpol busuk sebaiknya ditinggalkan..
masalah mahar aja gak berani mengakui padahal kenyataan memamng iya emoticon-Traveller
KASKUS Ads
kalau dimanfaatkan dengan baik sih boleh boleh aja, tp ada kok pihak yg udah pasti ngambil keuntungan
ga ada mahar? preketek lah emoticon-Big Grin
Peran Parpol masih diperlukanlah sebagai legislatif. Campurtangan parpol di eksekutif bakal berujung bagi-bagi kepala dinas dan SKPD.

jadi ingat pilkada DKI yang lalu saat permintaan jatah Kepala dinas oleh PKS yg ga disetujui JKW-Ahok, dan berakhir dengan melacurnya HNW ke foke emoticon-Wakaka
Quote:


Quote:

Tidak ada "bukti" nya lho gan

emoticon-Traveller


Quote:

Bisa dimanfaat kan untuk operasional partai gan, syaratnya mahar dan pungut2an lainnya terbuka dan keuangan partai diaudit. Jadi keliatan manfaatnya dan transparan.

Tapi nanti ketum dan pengurus teras ga gapet cipratan dong ya?


Quote:

Betul, partai masih dibutuhkan dalam sistem demokrasi. Cuma harus ada perbaikan dari sistem pencalonan kepala daerah. Apalagi kalau sistem pilkada tidak langsung diberlakukan, habislah. Politik uang akan meraja lela.