alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/56e4066d902cfe51418b4568/hah--curiga-ada-yang-tak-beres-dengan-mrt
[HAH ??] Curiga Ada yang Tak Beres dengan MRT
JAKARTA - Penegak hukum diminta mengusut dugaan penyelewengan dalam megaproyek mass rapid transit (MRT). Terutama terkait penunjukan konsorsium yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Menurut pengamat transportasi Budyatna, dugaan penyelewengan tersebut tidak bisa dibiarkan, terlebih nilai megaproyek yang sangat fantastis yakni mencapai Rp 15 triliun. “Dugaan penyelewengan ini bisa mengarah pada korupsi," tegasnya, Jumat (11/3).

Dia menegaskan, penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera melakukan pengusutan. Guru besar Universitas Indonesia itu mengatakan, kalau benar terjadi penyelewengan, akan sangat berbahaya dan berdampak buruk bagi kualitas MRT.

Jika pada tahap penunjukkan konsorsium saja sudah melanggar hukum, bisa diperkirakan pengerjaan yang dilakukan
akan mengorbankan kualitas dan keamanan. “Kalau kelak sudah jadi dan tiba-tiba ambruk bagaimana? Masyarakat juga yang
menjadi korban kan?” kata dia.

Ia mengatakan, menteri dan pejabat terkait harusnya belajar dari kasus Hambalang yang menyeret Menpora kala itu, Andi Alfian Mallarangeng. "Jangan mengulangi hal-hal yang tidak baik. Penunjukan pelaksana proyek yang tidak sesuai aturan dan prosedur, pasti terjadi karena proses yang juga ilegal,” ujarnya.

Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII) Dadang Trisasongko juga menegaskan dugaan penyelewengan proyek MRT harus diusut tuntas. Termasuk di antaranya, jika terdapat dugaan penyelewengan dalam penunjukan konsorsium pelaksana proyek.

Dalam hal ini, baik yang berupa penyelewengan dalam proses lelang atau pun jika dilakukan melalui mekanisme
penunjukkan langsung yang tidak sesuai aturan. “Terkait proyek MRT di Jakarta, harus dicek, apakah betul merupakan penunjukan langsung. Kalau iya, apa alasannya, untuk paket pekerjaan yang mana karena di proyek itu ada beberapa paket yang dilelang," paparnya.

Selama ini, kata dia, publik mengetahui bahwa ada proses lelang terhadap pekerjaan proyek MRT. "Dan ada beberapa perusahaan yang ikut lelang,” katanya.

Dadang menambahkan, setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, harus mengacu pada aturan yang ada. Termasuk di antaranya, Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Batang/Jasa Pemerintah dan juga beberapa Perpres revisi setelahnya.

Terkait hal ini, untuk proyek yang nilainya besar, normalnya harus melalui proses tender, yakni lewat Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE). Namun presiden bisa memberi izin untuk pengadaan langsung, jika disertai alasan yang jelas. Misalnya seberapa mendesak proyek tersebut dan jika dianggap tidak lagi vendor lain yang bisa melakukan. (boy/jpnn)

SUMBER

waduh.... kok bisa ?? udah setengah jalan terus muncul kaya gini ??? hmmmmm
ya udah laporin ke KPK tolol! susah?emoticon-Ngakak
apa2an nih yang penting cepat kelar besok ngecor, tender2 apaaan ...


[HAH ??] Curiga Ada yang Tak Beres dengan MRT





emoticon-Wakaka
memang seharusnya kpk memantaunya emoticon-Big Grin
Laporin aja..
Malah koar2...
lelang yang mana/apa kok tidak disebutkan ? emoticon-Cape d... (S)
anehnya sampe skrg kok gk ada yang lapor KPK... masalahnya besar ini 15 T masa KPK diem aja ???emoticon-Wakaka
double

Foke Mana Foke... emoticon-Ngacir
Jangan jangan ada sabotase lagi, proyek besar kok maen tunjuk




Serahkan ke ahok, dia pandai mengendus siapa yg menyabotase
banyak bacot
laporin aja jokowi
kalau jokowi tersangka 2019 gua nyoblos pks
Quote:Original Posted By fuckbp3
ya udah laporin ke KPK tolol! susah?emoticon-Ngakak

lapor k orang kitak emoticon-Busa

Trs gunanya kpk apaan? Laporin lah ribet amat
Quote:Original Posted By vilenox
JAKARTA - Penegak hukum diminta mengusut dugaan penyelewengan dalam megaproyek mass rapid transit (MRT). Terutama terkait penunjukan konsorsium yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Menurut pengamat transportasi Budyatna, dugaan penyelewengan tersebut tidak bisa dibiarkan, terlebih nilai megaproyek yang sangat fantastis yakni mencapai Rp 15 triliun. “Dugaan penyelewengan ini bisa mengarah pada korupsi," tegasnya, Jumat (11/3).

Dia menegaskan, penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera melakukan pengusutan. Guru besar Universitas Indonesia itu mengatakan, kalau benar terjadi penyelewengan, akan sangat berbahaya dan berdampak buruk bagi kualitas MRT.

Jika pada tahap penunjukkan konsorsium saja sudah melanggar hukum, bisa diperkirakan pengerjaan yang dilakukan
akan mengorbankan kualitas dan keamanan. “Kalau kelak sudah jadi dan tiba-tiba ambruk bagaimana? Masyarakat juga yang
menjadi korban kan?” kata dia.

Ia mengatakan, menteri dan pejabat terkait harusnya belajar dari kasus Hambalang yang menyeret Menpora kala itu, Andi Alfian Mallarangeng. "Jangan mengulangi hal-hal yang tidak baik. Penunjukan pelaksana proyek yang tidak sesuai aturan dan prosedur, pasti terjadi karena proses yang juga ilegal,” ujarnya.

Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII) Dadang Trisasongko juga menegaskan dugaan penyelewengan proyek MRT harus diusut tuntas. Termasuk di antaranya, jika terdapat dugaan penyelewengan dalam penunjukan konsorsium pelaksana proyek.

Dalam hal ini, baik yang berupa penyelewengan dalam proses lelang atau pun jika dilakukan melalui mekanisme
penunjukkan langsung yang tidak sesuai aturan. “Terkait proyek MRT di Jakarta, harus dicek, apakah betul merupakan penunjukan langsung. Kalau iya, apa alasannya, untuk paket pekerjaan yang mana karena di proyek itu ada beberapa paket yang dilelang," paparnya.

Selama ini, kata dia, publik mengetahui bahwa ada proses lelang terhadap pekerjaan proyek MRT. "Dan ada beberapa perusahaan yang ikut lelang,” katanya.

Dadang menambahkan, setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, harus mengacu pada aturan yang ada. Termasuk di antaranya, Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Batang/Jasa Pemerintah dan juga beberapa Perpres revisi setelahnya.

Terkait hal ini, untuk proyek yang nilainya besar, normalnya harus melalui proses tender, yakni lewat Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE). Namun presiden bisa memberi izin untuk pengadaan langsung, jika disertai alasan yang jelas. Misalnya seberapa mendesak proyek tersebut dan jika dianggap tidak lagi vendor lain yang bisa melakukan. (boy/jpnn)

SUMBER

waduh.... kok bisa ?? udah setengah jalan terus muncul kaya gini ??? hmmmmm



wah ya bisa... wong namanya menduga2... nanti deket pilkada, pengadaan PPSU aja bisa diduga korupsi... ups, usb, keluar semua duga2nya
Tuh kan bener, parah dah negara korupsi emoticon-Cape d...
Quote:Original Posted By arif.begog

lapor k orang kitak emoticon-Busa



kudu ngitung sek cok, cuan opo malah isok2 bangkrot emoticon-Ngakak
wah baru tau ane gan emoticon-Bingung (S)
besok ngecrottt,
Quote:Original Posted By wahyu.arifianto
wah baru tau ane gan emoticon-Bingung (S)


sama tuh gan ane jg baru tau... klo emang ada pelanggaran mah laporkan aja ke KPK.... kok malah koar2 di media itu lho
Ini mah biasa persaingan bisnis,
ada aja pihak yang gak suka emoticon-Big Grin