Jakarta - KPK berencana akan mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon pemimpin yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Langkah ini diharapkan dapat mendorong para pejabat negara lebih rajin melaporkan LHKPN-nya sebagai langkah mencegah korupsi.

"Nanti kita mau bikin tuh, bila perlu orang yang nggak lapor harta kekayaanya nggak usah dipilih gitu. Kalau KPK ngomong gitu aja, mungkin rakyat bisa ngikut," kata Saut usai mengikuti talkshow dan peluncuran Lagu Anak Hebat bersama ICW di FX Senayan, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016).

Saut mengatakan 37,25 persen anggota DPR yang tak melaporkan LHKPN, dapat merusak citra anggota DPR secara umum. Perilaku tak disiplin itu juga dapat mempengaruhi anggota DPR lain. Apalagi jika yang bersangkutan menduduki jabatan penting.

"Kalau 30 persen itu jabatannya penting, anak buahnya akan ngikut kan. Ini yang harus dicegah," katanya.

Menurut Saut, KPK telah berulang kali menegur pejabat yang tak melaporkan LHKPN. Bahkan teguran tertulis juga sudah dilayangkan. Seharusnya hal itu menimbulkan rasa malu bagi pejabat yang lalai tersebut.

"Teguran sudah sering. Tapi kita hanya bisa sanksi administrasi, belum sampai sanksi pidana," katanya.

Berbagai alasan disampaikan oleh pejabat yang tak lapor LHKPN. Antara lain, kata Saut, karena yang bersangkutan lengah dan mengira anak buahnya telah menyampaikan laporan tersebut.

"Tapi sebenarnya itu sudah kelihatan kepatuhan orang seperti apa," ucap Saut.

Cepat atau lambat KPK akan menghukum orang-orang yang tidak melaporkan LHKPN. KPK akan memetakan perilaku-perilaku tidak disiplin tersebut hingga dampak yang ditimbulkannya.
(khf/dra)

Sumber

kurang sangar nih kpk,
harusnye jgn pilih pemimpin nyang gak mau pembuktian harta terbalik