alexa-tracking

Konflik RR vs SS: Betulkan mereka hanya menteri "Proxy War" dari Elit Penguasa?

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/56dce8aa529a45aa548b4567/konflik-rr-vs-ss-betulkan-mereka-hanya-menteri-quotproxy-warquot-dari-elit-penguasa
Konflik RR vs SS: Betulkan mereka hanya menteri "Proxy War" dari Elit Penguasa?
Politisi PDIP:
Tak Berjasa Menangkan Jokowi, Menteri Biang Gaduh Dicurigai Punya Agenda Sendiri
Minggu, 06 Maret 2016 , 22:45:00

JAKARTA - Kegaduhan antara Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Alam, Rizal Ramli dengan Menteri ESDM Sudirman Said terkait polemik pembangunan kilang gas Blok Masela membuat PDI Perjuangan sebagai partai pengusung dan pendukung Presiden Joko Widodo ikut gerah. Pasalnya, kedua menteri itu seolah tidak patuh pada perintah presiden yang beken disapa dengan nama Jokowi itu.

Menurut politikus PDI Perjuangan, TB Hasanudin, sebenarnya bukan kali ini saja Rizal dan Sudirman terlibat polemik secara terbuka. Jokowi bahkan sudah beberapa kali mengingatkan agar para menteri tidak membuat kegaduhan di publik.

“Dulu soal proyek pembangkit, Freeport dan skarang Blok Masela. Melihat kegaduhan yang dilakukan beberapa menteri sebagai pembantu presiden, sepertinya sudah kelewat batas,” ujar Hasanuddin, Minggu (6/3).

Ia menambahkan, mestinya setiap perbedaan di antara menteri bisa diselesaikan di sidang kabinet atau dikoordinasikan secara tertutup. Hasanuddin menegaskan, Jokowi sebenarnya sudah melakukan langkah tepat karena wanti-wanti ke para menteri di Kabinet Kerja agar tidak mengumbar perbedaan di ruang publik.

Sayangnya, kata Hasanuddin, para menteri seolah cuek dan tetap membuat gaduh. “Bahkan lebih gaduh, saling serang secara terbuka maupun menggunakan sarana media sosial,” ujar mantan sekretaris militer kepresidenan itu.

Akibatnya, katanya, kesan yang muncul adalah kabinet yang tidak kompak karena masing-masing pembantu presiden jalan sendiri-sendiri. “Bahkan sering tidak sesuai dengan visi dan misi presiden,” ulasnya.

Selain itu, Hasanuddin juga menganggap kegaduhan itu bisa mengurangi kinerja kabinet dan mendegradasi kewibawaan presiden sebagai kepala pemerintahan. Karenanya, ketua DPD PDIP Jawa Barat itu menyarankan Presiden Jokowi agar bersikap tegas terhadap menteri-menteri yang sulit diatur dan bahkan terkesan punya agenda sendiri.

“Kalau sudah diperingatkan tetap gaduh terus, sebaiknya dicopot saja. Mereka pun toh bukan menteri-menteri yang pernah die hard atau berdarah-darah mendukung Jokowi saat pilpres kemarin,” cetus salah satu tokoh di PDIP yang mendorong Jokowi mau maju di pilpres itu
http://www.jpnn.com/read/2016/03/06/...genda-Sendiri-


Siapa Sudirman Said menurut info di Media?
Quote:


Siapa Rizal Ramli menurut info di Media?
Quote:


-----------------------------------------

Gua kira cerita 'proxy war' yang suka dilansir oleh Jenderal Gatot Nurmantyo (Panglima TNI) dan Pak Menhan, Ryacudu , hanya untuk kasus asing melawan internal kita. Rupanya di dalam kalangan elit internal pun, bisa jadi, mereka juga bermain "proxy war" untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing. Lhaa ... rakyatnya yang bijung jadinya!


emoticon-Ngakak:
Rizal Ramli Melawan Kapitalis Predator dan Komprador Asing demi Selamatkan Negara serta Lindungi Presiden Jokowi
Minggu, 6 Mar 2016 - 12:39

JAKARTA- Menyoal penambahan nomenklatur "Sumber Daya" apakah lantaran manuver Rizal Ramli yang dianggap menganggu kementerian di luar koordinasi dirinya? Bila yang dimaksud soal sikap Rizal Ramli yang keras dalam sejumlah isu energi seperti polemik Freeport hingga Blok Masela ini, tentu gugatan soal penambahan nomenklatur "Sumber Daya" jelas salah sasaran, ngawur.

''Rizal Ramli (RR) berjuang menyelamatkan negara dan rakyat serta melindungi Presiden Jokowi dari penjarahan oleh modal asing yang predatoris, kapitalisme predatoris,'' kata Herdi Sahrasad, dosen Universitas Paramadina. Menurut pengamat ekonomi politik itu, jelas Rizal Ramli akan dilawan dan dimusuhi oleh komprador asing dan antek asing yang ingin menjarah sumber daya rakyat dan negara , karena mereka itu para pihak kapitalis predator. ''Kapitalisme predator dan pejabat pelayan kapitalis predator dan para koruptor alias komprador asing itu yang dihadang dan dikoreksi oleh Menko Rizal,'' katanya Minggu ini. Menko RR tidak mau Jokowi terjerumus dan bertanggung jawab dunia akhirat bersama para menteri Kabinetnya.

Merujuk di Pasal 4 Perpres No 10 Tahun 2015 secara nyata disebutkan kementerian yang di bawah koordinasi Menko Rizal Ramli. Sedikitnya empat kementerian yang ada di bawah koordinasi Rizal Ramli yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata serta instansi lain dianggap perlu.

Merujuk di Pasal 4 Perpres No 10 Tahun 2015 secara nyata disebutkan kementerian yang di bawah koordinasi Menko Rizal Ramli. Sedikitnya empat kementerian yang ada di bawah koordinasi Rizal Ramli yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata serta instansi lain dianggap perlu.

Merujuk pasal tersebut, tentu tidak ada kendala bagi Menko Rizal melakukan koordinasi sekaligus mengontrol kementerian di bawah kendali dirinya. Di saat bersamaan, menggugat penambahan nomenklatur "Sumber Daya" di Kementerian Maritim menjadi tak relevan bila disandingkan dengan debat untung rugi pembangunan kilang apakah di laut lepas atau di darat.

- See more at: http://www.konfrontasi.com/content/t...-padahal-pe...

Oleh sebab itu Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai kegaduhan yang dibuat Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli adalah kegaduhan putih. Kegaduhan yang dibuat Rizal, menurut Adhi, sebagai usaha menyelamatkan negara dari kerugian.

“Dia (Rizal) gaduh tapi memberikan masukan, solusi, agar negara tidak mengalami kerugian,” ujar Adhie dalam acara diskusi “Menteri Ribut Bikin Ribet” di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Maret 2016.

Adhie menyatakan kegaduhan yang buat Rizal membawa manfaat. Dia memberi contoh kegaduhan Rizal Ramli yang mempersoalkan rencana pembelian Airbus Garuda. "Rizal saat memberikan sambutan kan bilang bahwa pembelian Airbus akan mubazir dan mangkrak, sehingga merugikan negara," ucap Adhie.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, tutur Adhie, tanggap dan mengevaluasi rencana tersebut, sehingga akhirnya pembelian itu dibatalkan. Adhie mengatakan kegaduhan Rizal tadi telah menyelamatkan uang negara sebanyak US$ 1 miliar.

Rizal, kata Adhie, juga pernah membuat gaduh dengan mengkritisi program listrik 35.000 watt. "Ini kan 35.000 watt, pasti akan dipecah-pecah pembagiannya. Jadi mending targetnya direvisi," ujarnya. Namun Jokowi enggan mendengarkan dan tetap menargetkan 35.000 watt. "Setelah dijalankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Sudirman Said malah pesimis bisa 35.000 watt," ucap Adhie.

Kegaduhan menteri di era Jokowi selalu terjadi. Kini kembali ramai diperbincangkan ketika Rizal dan Sudirman Said saling sindir di media sosial.

Lewat cuitannya, Rizal menyindir Sudirman dengan mengatakan sibuk menganalisis kelakuan sendiri. Lewat akun Twitter-nya, Rizal menulis, “Walah.. Walah.. Kok sibuk analisa kelakuan sendiri.. Lucu deh ..,” pada Senin, 29 Februari 2016.
http://www.konfrontasi.com/content/t...amatkan-negara


Letjen TNI (Purn) Soeharto: Kita Akan Dibohongi Kalau Kilang Masela Di Laut
Minggu, 06 Maret 2016 , 20:08:00 WIB

Konflik RR vs SS: Betulkan mereka hanya menteri "Proxy War" dari Elit Penguasa?

RMOL. Skema kilang darat (onshore) merupakan pilihan terbaik untuk pengembangan Blok Masela di Maluku yang akan dijalankan oleh Inpex dan Shell.

‎"Logika sederhana saja, kalau di laut kemampuan kita kontrol tidak ada. Siapa yang tahu gas kita disedot berapa, kecuali mereka (Inpex dan Shell)," ujar mantan Komandan Korps Marinir (Dankomar) Letjen TNI (purn) Soeharto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/3).

Ketua Presidium Front Nasional itu mengatakan, pengawasan produksi dan ke negera mana saja gas Masela diangkut bisa lebih mudah dilakukan apabila skema yang dipilih di darat. Paling tidak karena kapal-kapal yang akan mengangkut gas dari sumur Masela harus bersandar terlebih dahulu ke darat.

"‎Kalau di laut kita cuma dibohongin aja. Berapa yang digondol kita tidak tahu," imbuh dia.

‎Lebih lanjut dia berpandangan, alasan biaya lebih murah yang dikampanyekan pendukung kilang di laut sangat aneh.

"‎Teknologi di laut bukan main tinggi, kita dibohongi," tukasnya
http://m.rmol.co/read/2016/03/06/238...asela-Di-Laut-
agen buat bikin gaduh.
Menko Rizal Ramli Bongkar Tabir Gelap di Kabinet: Sudirman Said dan Rini Soemarno Terdampak
Sabtu, 3 Oct 2015 - 07:51

KONFRONTASI-Masuknya Rizal Ramli (RR) dalam Kabinet Jokowi membuat publik terkejut. Rizal Ramli, Menko Kemaritiman yang baru, sehari setelah diangkat langsung menggebrak. Ia membawakan sifat aslinya sebagai orang Minang yaitu “tembak Langsung”. Tanpa tedeng aling-aling, Rizal Ramli langsung menembak dua menteri sekaligus, Rini Sumarno (Menteri BUMN) dan Sudirman Said (Menteri ESDM). Tidak hanya itu, pelurunya ternyata juga melenting ke Wapres JK yang merasa gerah. Bahkan Rizal Ramli memberikan respon yang dinilai kurang tepat, karena meminta Wapres JK menemuinya untuk suatu diskusi (terbuka) di depan publik. Akibatnya, Wapres JK semakin marah dan mendampratnya di depan Presiden Jokowi dan Menko Polhukam.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa Rizal Ramli menjadi senekad itu, pada hal ia baru sehari dilantik menjadi Menko. Saya menarik kesimpulan bahwa Rizal Ramli hendak membuktikan kritiknya tidak lama setelah Kabinet Kerja terbentuk. Ia menyindir bahwa para menteri yang diangkat Presiden Jokowi umumnya KW3. Istilah itu biasanya ditujukan pada matrial bangunan kualitas rendah.

Ternyata, kedua menteri tidak menjawab substansi pernyataan Rizal Ramli tentang rencana yang mereka buat. Rini Sumarno justru menjawab dari sisi kewenangan Rizal Ramli. Sedangkan Sudirman Said mencoba berlindung di balik “jubah” presiden, yang menyatakan tetap mendukung rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Presiden meminta Menko membantu mencari solusi jika proyek itu mengalami hambatan. Di sini, Rizal Ramli berhasil membuktikan bahwa kedua menteri tersebut memang KW3.

Ternyata ekonom Faisal Basri, mantan Ketua Tim Anti Mafia Migas menyatakan sepaham dengan Rizal Ramli, terkait dengan rencana Garuda yang akan membeli puluhan pesawat baru untuk penerbangan jarak jauh tujuan Eropa dan Amerika. Faisal setuju dengan pandangan Rizal Ramli bahwa reute penerbangan tersebut tidak menguntungkan, bahkan bisa membawa kebangkrutan kepada Garuda. Sedangkan Rizal Ramli sendiri mempunyai alasan emosional untuk menjadikan Garuda tetap survive dan berjaya. Ia menjadi penyelamat Garuda pada saat mengalami krisis pada 2000, sewaktu menjabat Menko Perekonomian di pemerintahan Gusdur.

Tanpa basa-basi, Rizal langsung menyemprot Menteri Rini agar Garuda Indonesia membatalkan pembelian sejumlah pesawat untuk penerbangan jarak jauh. Proyek ini tidak layak. Menurut Rizal penerbangan jarak jauh Garuda, Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa tidak laku dan telah menjadi sumber kerugian banyak perusahaan penerbangan termasuk Singapura. Rini diam, tak bisa membalas argument Rizal. Rini hanya membungkam mulut Rizal dengan berkata bahwa proyek Garuda bukan urusan Ramli.

Kontroversi Rizal Ramli juga terus berlanjut. Program Listrik 35 Ribu Mega Watt yang digagas Jokowi dan Jusuf Kalla dan kini menjadi Proyek Menteri Sudirman Said tak ketinggalan disemprot Ramli. Ramli mengatakan bahwa target pengembangan listrik 35 ribu MW itu harus direvisi. Alasannya menurut Ramli adalah target itu tidak realistis karena terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya target itu dipatok dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,6 persen per tahun. Semprotan Rizal itu ditentang ole Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman kukuh tidak akan merevisi target tersebut dan berkelit bahwa target tersebut adalah proyeksi kebutuhan listrik nasional hingga 2019.

Selain Garuda dan Listrik 35 Ribu MW, proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung juga tak ketinggalan disemprot Rizal. Rizal yang menjabat sebagai penasehat ekonomi PBB itu menduga ada kepentingan bisnis pribadi pejabat dalam “perang” proposal pengadaan kereta api cepat yang sedang diperebutkan Jepang dan Cina. Informasi adanya backing dan pejabat yang bermain dalam proyek kereta api cepat itu diperoleh Rizal dari Jokowi.

Akan tetapi meski adanya permainan di balik proyek tersebut, ujar Rizal, pemerintah tidak akan terpengaruh dan tetap akan memilih yang terbaik. Namun, menurut Mantan Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang kini menjabat Kepala Bappenas, lamaran Jepang dan Cina sedang dinilai konsultan independen. Ditargetkan nama pemenang sudah keluar akhir Agustus mendatang.

Garangnya Rizal Ramli juga bisa dilihat perseteruannya dengan Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani yang masih penuh kebencian. Rizal pernah menuduh Sri Murlyani sebagai orang yang tidak memiliki nasionalisme sama sekali. Sri Mulyani, katanya di berbagai kesempatan, adalah kaki tangan kapitalis global. Rizal juga giat membangun opini publik bahwa doktor ekonomi lulusan University of Illinois itu sesungguhnya kriminal yang bertanggungjawab dalam ‘skandal’ Bank Century.

Tak hanya Sri mulyani, Partai Demokrat dan bahkan mantan presiden SBY serta keluarganya juga menjadi sasaran tembak Rizal dan kawan-kawan. Mereka seolah menerima aliran dana haram dari Bank Century. Ketika itu mereka tampak sangat kompak dengan Golkar dan PKS, yang juga sangat rajin menggempur pemerintah meski keduanya bagian dari koalisi.

Rizal Ramli juga gencar menyerang neo liberalisme, dan menawarkan ‘ekonomi kerakyatan’ sebagai konsep terbaik bagi pembangunan Indonesia. Sayang sampai sekarang tak jelas, apakah konsep tersebut sesungguhnya nama baru dari sosialisme atau bukan. Atau proteksionisme ala Soeharto, yang membatasi jumlah pemain dalam perekonomian nasional dengan alasan untuk menumbuhkan industri dalam negeri.

Terlepas dari hal tersebut, yang pasti pemerintah sekarang sedang butuh banyak uang untuk merealisasikan program-program pembangunannya. Sebuah kenyataan yang memaksa pemerintah berulang kali menerbitkan surat utang meski baru 8 bulan berkuasa. Demikian besarnya nafsu berutang tersebut, bila digabung dengan swasta, kini sekitar 56,8% dari nilai total ekspor Indonesia per tahun dipakai untuk mencicil utang!

Sebelum menjadi menteri, Rizal berulang kali menyatakan, menutup kekurangan dana APBN dengan berutang adalah perbuatan bodoh. “Semua orang bisa,” katanya. Berutang kepada lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia dan IMF, menurutnya, juga konyol. Lembaga-lembaga tersebut, katanya, selalu mengajukan berbagai persyaratan yang akhirnya hanya menguntungkan mereka sendiri.

Maka, meski suarannya sangat tajam dan menggelegar, kehadiran Rizal Ramli di kabinet mungkin tidak akan mengubah haluan kebijakan ekonomi pemerintah. Jokowi akan tetap berburu utang, apalagi bila aliran dana dari Cina benar-benar anjlok; dan ia menjadikan “ekonomi kerakyatan” sekadar pemanis bibir karena tak bisa diandalkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Jokowi sendiri tampaknya juga tak ingin Rizal Ramli menjadi paling dominan di kabinet. Inilah mengapa ia menempatkan mantan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, sebagai Menko Perekonomian. Sejauh ini Darmin tak pernah berbicara soal pro atau kontra neoliberalisme.

Darmin tampaknya seia-sekata dengan Index of Economic Freedom 2015, yang dirilis oleh The Wall Street Journal dan The Heritage Foundation. Dalam index ini perekonomian Indonesia berada dalam peringkat 105 dari 165 negara yang disurvei. Ini berarti Indonesia masuk dalam jajaran negara yang perekonomiannya “mostly unfree (hampir sepenuhnya tidak bebas)” atau sangat jauh dari liberal. Peringkat Indonesia jauh berada di bawah para tetangga. Lihat saja, Filipina di peringkat 76, Thailand 75, Malaysia 31, dan Singapura di peringkat 2. Peringkat teratas diduduki oleh Hongkong. Akankah keberadaan Rizal memperkuat kabinet Jokowi? Hampir pasti demikian, sebab gebrakan RR, sang Rajawali itu, membuka mata hati publik bahwa selain menghadapi Neoliberalisme dan beban utang, ekonomi Indonesia juga menghadapai bahaya KKN, kartelisme dan kapitalisme perkoncoan.
http://www.konfrontasi.com/content/o...ini-soemarno-0


Ini Alasan Politisi PDIP, TB Hasanuddin, Kenapa Sudirman Said Dan Rizal Ramli Layak Dipecat
3/06/2016

NBCIndonesia.com - Kader PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanudin, menilai perseteruan antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli merupakan kegaduhan.

Menurutnya, rakyat menjadi bingung mengenai konsep berbangsa dan bernegara di Republik ini akibat ulah kedua pembantu presiden tersebut.


"Situasi gaduh ini juga dapat mendegradasi kewibawaan pemerintah dan presiden. Selain itu juga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, itu tidak bagus," kata Tubagus kepada wartawan di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Jalan Pelajar Pejuang 45, Kota Bandung, Minggu (6/3/2016).

Pria yang juga Ketua DPD PDI P Jabar ini mengaku mendapat banyak masukan dari masyarakat mengenai perseteruan kedua menteri tersebut.

Menurutnya, masyarakat menginginkan kedua menteri tersebut dicopot dari jabatannya. Sebab kedua menteri tersebut juga membangkang dan tidak mau mendengar arahan presiden.

"Sudah dipecat saja, dan kedua orang itu bukan menteri yang berdarah-darah untuk memenangkan Pak Jokowi pada pelaksanaan pemilihan presiden kemarin," ujar Tubagus.

Belakangan, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli tengah berseteru soal soal Blok Masela, Maluku. Dalam perseteruan itu, Rizal menginginkan skema darat (onshore) dalam pengembangan blok migas.

Sedangkan Sudirman berbeda pendapat dengan mengedepankan skema pembangunan di laut (offshore)
http://www.nbcindonesia.com/2016/03/...rman-said.html
Perseteruan Antara Rizal Ramli-Sudirman Said karena Kepemimpinan Jokowi
3/06/2016

NBCIndonesia.com - Perseteruan antara Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dinilai ‎karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memiliki leadership yang kuat.

Diketahui, perseteruan antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said belakangan ini dipicu perbedaan pendapat mengenai rencana pembangunan kilang gas Blok Masela.


‎"Jadi ini masalah leadership, leadership itu enggak ada sekolahannya, itu (kepemimpinan) dari suatu proses," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 3 Maret 2016.

Terlebih lanjut Fadli, kegaduhan di internal Kabinet Kerja itu bukan pertama kali. Menurutnya, perseteruan antarmenteri bisa terulang kembali ke depan.

"Saya kira ini masalah leadership saja kok, bagaimana melakukan suatu manajemen terhadap kabinet yang saya kira sangat simpel, karena mereka mempunyai mekanisme untuk melakukan rapat kabinet," ucapnya.
http://www.nbcindonesia.com/2016/03/...-sudirman.html
nabok nyilih tangan lagi?
#2periode
Trik Politik Megawati Semakin Lihai, Posisi Kalla, Paloh dan Luhut Semakin Terkunci
06 November 2015 10:39:42

[img[http://cdn.tmpo.co/data/2012/11/22/id_152279/152279_620.jpg[/img]
Konflik RR vs SS: Betulkan mereka hanya menteri "Proxy War" dari Elit Penguasa?
Megawati


Akhir-akhir ini, Megawati terlihat semakin lihai dan lugas memainkan trik politiknya di istana. Belajar dari pengalaman politik masa lalunya, kini Megawati semakin matang dan lihai dalam memainkan pion kekuasaannya. Hal itu terlihat dari gerak-gerik partainya, PDIP, yang lihai bermanufer.

Sampai awal November 2015 ini, penulis melihat sepak terjang PDIP terus berusaha memanfaatkan semua celah untuk memaksa Jokowi kembali melakukan perombakan kabinetnya. Isu reshuffle kabinet Jilid II sengaja dihembus terus-menerus oleh PDIP untuk menggoyang kelompok Kalla, Paloh dan Jokowi. Tentu saja tujuan goyangan itu bukanlah untuk kepentingan bangsa tetapi kepentingan partai dan elit PDIP itu sendiri. Namanya juga kekuasaan. Kekuasaan itu bisa dikamuflasekan dengan memakai jargon rakyat, demi kepentingan rakyat. Sebelumnya pada reshuffle kabinet JIlid I, posisi-posisi menteri yang diincar oleh PDIP belum memuaskan alias masih kurang.

Dalam penyusunan kabinet sebelumnya dan juga sesudah reshuffle kabinet Jilid I, PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan pendukung utama Presiden Jokowi terlihat masih kecewa besar. PDIP merasa belum mendapat posisi Menteri yang strategis. Hampir semua posisi menteri strategis diambil oleh kelompok Kalla, Paloh dan Jokowi. Sebagai contoh, Kementerian BUMN yang merupakan ‘lahan sangat basah’ diambil oleh kelompok Jusuf Kalla, Rini Soemarno. Menko Polhukam, dan Jaksa Agung diambil oleh Tedjo dan Prasetyo, orangnya Surya Paloh. Sekretaris Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan diambil oleh kelompok Jokowi.

Kekecewaan PDIP itu semakin terlihat kepada Jokowi terjadi ketika mereka gagal menempatkan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Sejak saat itu, para politisi PDI-P dengan arahan Megawati mulai berusaha menjatuhkan menteri atau pejabat kelompok Jokowi, Surya Paloh dan Jusuf Kalla dari berbagai sudut. Maka tak heran serangan gencar dari Effendi Simbolon, Dyah Pitaloka dan Masinton Pasaribu, datang silih berganti menyerang para menteri Jokowi. Serangan-serangan itu kemudian membuahkan hasil dengan memaksa Presiden Jokowi mereshuffle kabinetnya, yang dikenal dengan reshuffle kabinet Jilid I.

Dalam reshuffle kabinet Jilid I itu, orang-orang dari kelompok Jokowi yang terlihat banyak tertendang keluar. Mereka adalah Andrinof Chaniago yang tersingkir dari posisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andi Widjajanto dari kursi Sekretaris Kabinet, dan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo. Luhut Pandjaitan juga direposisi dari Kepala Staf Kepresidenan menjadi Menko Polhukam. Luhut menggantikan Tedjo Edhie Wibowo, orangnya Surya Paloh.

Pada perombakan kabinet Jilid I itu, orangnya Kalla lebih beruntung. Menteri BUMN Rini Soemarno lolos dari lubang jarum dan tidak ikut menjadi korban. Sementar orang Kalla lainnya, Sofjan Djalil hanya direposisi dari Menko Perekonomian menjadi Menteri PPN / Kepala Bappenas. Lalu bagaimana PDIP atau orangnya Megawati?

Nasib PDIP dalam reshuffle Jilid I itu lumayan meningkat. Tak ada satu pun menteri dari PDIP yang tergusur dari posisi menteri. Bahkan kader PDIP Teten Masduki berhasil menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Pramono Anum, menjadi Sekretaris Kabinet dan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman dan Sumber Daya. Rupanya keberhasilan menempatkan tiga orang pion itu belumlah memuaskan PDI-P. Buktinya sampai sekarang PDIP terus menggoyang posisi menteri kelompok Kalla, Paloh dan Jokowi. Caranya dengan menciptakan dan memanfaatkan berbagai isu.

Kelompok Kalla adalah kelompok yang pertama diserang oleh grup elit PDIP dengan memainkan isu korupsi di Pelindo II. Alasannya, Dirut Pelindo II RJ Lino adalah orang kesayangan Kalla. Ketika Bareskrim menggeledah kantor Pelindo, RJ Lino terlihat mengadu kepada Menteri PPN Sofjan Dalil lewat telepon. Buntut dari penggeledahan kantor Pelindo II, Kabareskrim Budi Waseso berulang kali ditelepon oleh Wapres Kalla. Budi Waseso pun akhirnya dirotasi menjadi Kepala BNN. Karena isu Pelindo II sedemikian lezat, para elit PDI-P terus menggoreng kasus Pelindo II. Para anggota PDIP-lah yang menjadi pelopor pembentukan Pansus Pelindo II. Dalih dibentuknya pansus Pelindo II adalah untuk menyelediki kasus korupsi. Tetapi sebetulnya, Pansus Pelindo II bertujuan untuk menyudutkan Kalla melalui RJ Lino, Sofjan Djalil dan Rini Somarno.

Sementara kelompok Paloh tidak luput juga dari sasaran serangan grup elit PDIP. Diciduknya, pengacara terkenal sekaligus Ketua Mahkamah Partai Nasdem OC Kaligis oleh KPK dalam kasus penyuapan hakim PTUN Medan, membuat posisi Partai Nasdem babak belur. Perkembangan kasus OC Kaligis membawa Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella menjadi tersangka. Karena, Jaksa Agung M. Prasetyo berasal dari partai sama, mulailah ada spekulasi bahwa Jaksa Agung terlibat dalam kasus tersebut. Tentu saja kasus tersebut dimanfaatkan oleh kelompok PDIP yang menginginkan posisi Jaksa Agung.

Selain kelompoknya Kalla dan Paloh, kelompok Jokowi juga tidak ketinggalan dari serangan. Menko Polkam, Luhut Panjaitan, juga terus digoyang. Momentum untuk menggoyang Luhut tercipta ketika kebakaran hutan melanda Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Politisi PDI-P membonceng usul anggota DPR dari fraksi lain agar dibentuk pansus kebakaran hutan. Tujuan dari pansus kebakaran hutan jelas ingin menyudutkan Luhut Panjaitan. Karena, banyak isu yang beredar bahwa Luhut dekat dengan salah satu pemilik lahan kelapa sawit terbesar di Indonesia

Selain serangan dari grup elit PDIP, serangan juga datang dari dalam menteri Jokowi, Rizal Ramli yang pro-PDIP atau mantan Menteri Megawati. Rizal dengan gigihnya menyerang Menteri BUMN Rini Soemarno, RJ Lino, Kalla, Sudriman Said dan Soyan Basir. Karena kegigihan Rizal mengkritisi kebijakan pemerintah, membuat nama Rizal semakin populer. Bantahan yang telah dilontarkan oleh Jusuf Kalla, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Dirut PLN Sofyan Basir, dan Dirut Pelindo II R.J. Lino tidak dipercayai publik.

Dari penerawangan di atas, terlihat bahwa dewi fortuna memihak PDIP kali ini. Trik politik lihai yang dimainkan Megawati lewat PDIP-nya dan orang-orangnya, semakin membuat posisi Kalla, Paloh dan Luhut semakin terkunci. Apakah reshuffle kabinet yang bakal diadakan pekan depan membuat Kalla, Paloh dan Luhut semakin terkunci atau kuncinya kembali terbuka? Mari kita tunggu lanjutannya.
http://www.kompasiana.com/lahagu/tri...23bd35059498f0