alexa-tracking

Konflik RR vs SS: Betulkan mereka hanya menteri "Proxy War" dari Elit Penguasa?

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/56dce8aa529a45aa548b4567/konflik-rr-vs-ss-betulkan-mereka-hanya-menteri-quotproxy-warquot-dari-elit-penguasa
Konflik RR vs SS: Betulkan mereka hanya menteri "Proxy War" dari Elit Penguasa?
Politisi PDIP:
Tak Berjasa Menangkan Jokowi, Menteri Biang Gaduh Dicurigai Punya Agenda Sendiri
Minggu, 06 Maret 2016 , 22:45:00

JAKARTA - Kegaduhan antara Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Alam, Rizal Ramli dengan Menteri ESDM Sudirman Said terkait polemik pembangunan kilang gas Blok Masela membuat PDI Perjuangan sebagai partai pengusung dan pendukung Presiden Joko Widodo ikut gerah. Pasalnya, kedua menteri itu seolah tidak patuh pada perintah presiden yang beken disapa dengan nama Jokowi itu.

Menurut politikus PDI Perjuangan, TB Hasanudin, sebenarnya bukan kali ini saja Rizal dan Sudirman terlibat polemik secara terbuka. Jokowi bahkan sudah beberapa kali mengingatkan agar para menteri tidak membuat kegaduhan di publik.

“Dulu soal proyek pembangkit, Freeport dan skarang Blok Masela. Melihat kegaduhan yang dilakukan beberapa menteri sebagai pembantu presiden, sepertinya sudah kelewat batas,” ujar Hasanuddin, Minggu (6/3).

Ia menambahkan, mestinya setiap perbedaan di antara menteri bisa diselesaikan di sidang kabinet atau dikoordinasikan secara tertutup. Hasanuddin menegaskan, Jokowi sebenarnya sudah melakukan langkah tepat karena wanti-wanti ke para menteri di Kabinet Kerja agar tidak mengumbar perbedaan di ruang publik.

Sayangnya, kata Hasanuddin, para menteri seolah cuek dan tetap membuat gaduh. “Bahkan lebih gaduh, saling serang secara terbuka maupun menggunakan sarana media sosial,” ujar mantan sekretaris militer kepresidenan itu.

Akibatnya, katanya, kesan yang muncul adalah kabinet yang tidak kompak karena masing-masing pembantu presiden jalan sendiri-sendiri. “Bahkan sering tidak sesuai dengan visi dan misi presiden,” ulasnya.

Selain itu, Hasanuddin juga menganggap kegaduhan itu bisa mengurangi kinerja kabinet dan mendegradasi kewibawaan presiden sebagai kepala pemerintahan. Karenanya, ketua DPD PDIP Jawa Barat itu menyarankan Presiden Jokowi agar bersikap tegas terhadap menteri-menteri yang sulit diatur dan bahkan terkesan punya agenda sendiri.

“Kalau sudah diperingatkan tetap gaduh terus, sebaiknya dicopot saja. Mereka pun toh bukan menteri-menteri yang pernah die hard atau berdarah-darah mendukung Jokowi saat pilpres kemarin,” cetus salah satu tokoh di PDIP yang mendorong Jokowi mau maju di pilpres itu
http://www.jpnn.com/read/2016/03/06/...genda-Sendiri-


Siapa Sudirman Said menurut info di Media?
Quote:
Sudirman Said, Sang Penjaga Kepentingan Bisnis JK
JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2015 , 15:24:00 WIB

Konflik RR vs SS: Betulkan mereka hanya menteri "Proxy War" dari Elit Penguasa?
Sudirman Said dan JK

BELAKANGAN ini hubungan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kian mesra saja. Keduanya bahu-membahu melawan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Maklum, menteri yang disebut terakhir itu rajin menggelar jurus Rajawali Ngepret sejak hari pertama jabatannya. Dan, tidak tanggung-tanggung, korban kepretan sang Rajawali adalah para petinggi negeri yang sarat dengan kepentingan pribadi dan keluarganya. Ada Menteri BUMN Rini Soemarno soal rencana pembelian pesawat berbadan lebar oleh Garuda dan, ya itu tadi, Wapres JK sendiri.

Kepretan Rizal Ramli bermula pada program pembagunan pembangkit listrik sebesar 35.000 mega watt (MW). Menurut lelaki yang telah menjadi aktivis sejak mahasiswa itu, program listrik 35.000 MW sama sekali tidak realistis selesai pada 2019. Paling banter, kalau pun dikebut, hanya bisa menyelesaikan 16.176 MW. Itu pun dengan banyak asumsi, antara lain pertumbuhan ekonomi tidak makin terpuruk seperti yang terjadi yang belakangan ini terjadi. Pasalnya, jika ekonomi terus memburuk, dipastikan kebutuhan listrik, terutama untuk industri, bakal melorot juga.

Menurut Rizal Ramli, berdasarkan kajian dari tim ahlinya, kalau program 35.000 MW dipaksakan, maka akan membahayakan keuangan PLN. Bahkan bisa berujung pada kebangkrutan. Lewat kajian tersebut, dengan asumsi ekonomi tumbuh 7,1 persen, diketahui kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai 2019 adalah sebesar 74.525 MW. Pada 2015, beban puncak mencapai 53.856 MW. Saat ini pembangunan pembangkit listrik yang tengah berlangsung sebesar 7.000 MW. Jika program listrik 35.000 MW dipaksakan ditambah 7.000 MW yang tengah berlangsung, maka akan ada ketersediaan kapasitas pembangkit sebesar 95.586 MW sampai 2019.

Padahal, kebutuhan sampai 2019 pada beban puncak hanya 74.525 MW. Itu pun dengan asusmsi ekonomi tumbuh 7,1 persen. Padahal sekarang aja ekonomi kita hanya tumbuh kurang dari 5 persen. Maka akan ada kapasitas yang idle sebesar 21.331 MW. Sesuai aturan yang ada, PLN harus membeli listrik yang dihasilkan swasta. Inilah yang Menko Maritim dan Sumber Daya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut.

Rizal Ramli tidak mengada-ada. Asal tahu saja, sesuai ketentuan yang ada, PLN diwajibkan membeli 72 persen listrik yang dihasilkan swasta, baik digunakan PLN maupun tidak digunakan. Itu artinya, ada kewajiban PLN untuk membeli listrik swasta sebesar tidak kurang dari US$ 10,763 miliar per tahun. Hitung-hitungannya begini:

21.331 MW x 8760 jam x 0,72 x US$80/MW = US$10.763.110.565. Bayangkan, PLN harus membayar US$10,763 miliar/tahun! Dahsyat sekali, kan?

Sayang sekali, hitung-hitungan logis sepert ini sepertinya tidak masuk dalam benak Wapres JK. ‘Lucu’nya lagi, Sudirman Said juga ikut-ikutan kehilangan nalar karena membela JK. Dalam banyak kesempatan, kepada wartawan dia menyatakan tetap keukeuh dengan target proyek listrik yang 35.000 MW. Baik JK maupun Sudirman sepertinya tidak mau tahu dampaknya bagi PLN jika pun (sekali lagi, jika) program itu bisa direalisasikan. PLN bangkrut!!!

Ada apa gerangan? Kenapa Sudirman begitu ngotot? Ternyata, hubungan JK-Sudirman bukan sekadar relasi antara Wapres-menteri. Sudirman sudah lama menjadi ‘penjaga gawang’ kepentingan bisnis keluarga Kalla. Masih ingat, bagimana dia gigih membela pembangunan proyek gas alam cair atawa LNG Receiving Terminal di Bojanegara, Jabar? Proyek senilai Rp6,8 Triliun itu merupakan kerjasama antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Bumi Sarana Migas. Nah, perusahaan mitra Pertamina itu dimiliki oleh Solihin Jusuf Kalla.

Dikaitkan dengan posisinya sebagai Menteri ESDM yang diraihnya atas rekomendasi JK, maka terjawab sudah kenapa Sudirman ngotot. Dia ingin memberi ‘upeti’ kepada sang majikan agar posisinya aman. Untuk mengamankan posisinya, beberapa pekan silam, dia bahkan mengangkat karib JK sejak SMA, Tanri Abeng menjadi Komisaris Utama Pertamina beberapa minggu lalu, menggantikan Sugiharto. Akhirnya memang terbukti, jurus upeti itu terbukti ampuh. Sudirman lolos dari tebasan pedang reshuffle.
....................................................
http://www.rmol.co/read/2015/09/11/2...gan-Bisnis-JK-


Ini Duet Maut Jusuf Kalla-Sudirman Said Melawan Rizal Ramli
11/9/2015

Sinyalemen “gawat” dilontarkan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Energi dan Lingkungan (PKEL) Engkus Munarman, terkait “hubungan dekat” Wapres Jusuf Kalla dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Engkus menduga, Jusuf Kalla dan Sudirman Said telah bahu membahu menghadapi manuver dan serangan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli.

Kepada intelijen (11/09), Engkus mengungkapkan bahwa Sudirman Said dikenal sebagai “penjaga gawang” kepentingan bisnis keluarga besar Kalla. “Masih ingat, bagimana Sudirman gigih membela pembangunan proyek gas alam cair LNG Receiving Terminal di Bojanegara, Jabar? Proyek senilai Rp6,8 Triliun itu merupakan kerjasama antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Bumi Sarana Migas. Nah, perusahaan mitra Pertamina itu dimiliki oleh Solihin Jusuf Kalla,” ungkap Engkus. Engkus mensinyalir, Sudirman mendapatkan jabatan Menteri ESDM atas rekomendasi Jusuf Kalla. “Maka terjawab sudah kenapa Sudirman ngotot. Dia ingin memberi ‘upeti’ kepada sang majikan agar posisinya aman,” kata Engkus.

Tak hanya itu, Engkus juga menyoal penggangkatan Tanri Abeng menjadi Komisaris Utama Pertamina. “Untuk mengamankan posisinya, beberapa pekan silam, dia bahkan mengangkat karib JK sejak SMA, Tanri Abeng, menjadi Komisaris Utama Pertamina beberapa minggu lalu, menggantikan Sugiharto. Akhirnya memang terbukti, jurus upeti itu terbukti ampuh. Sudirman lolos dari tebasan pedang reshuffle,” jelas Engkus.

Menurut Engkus, setelah menjabat, perusahaan Jusuf Kalla semakin gemilang. “Itu tidak mengherankan mengingat group-group usahanya memperoleh berbagai proyek infrastruktur. Kelompok-kelompok bisnis seperti Bukaka, Bosowa , dan Intim (Halim Kalla) masuk dalam paket kontraktor pembangunan 19 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel, tanpa tender,” tuding Engkus.
https://www.intelijen.co.id/ini-duet...n-rizal-ramli/


Siapa Rizal Ramli menurut info di Media?
Quote:
Jokowi Tarik Rizal Ramli untuk Menghentikan 'Permainan' JK dan Rini Soemarno
Minggu, 23 Agustus 2015 18:11 WIB

Konflik RR vs SS: Betulkan mereka hanya menteri "Proxy War" dari Elit Penguasa?
Rizal Ramli dan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diduga sengaja menarik Rizal Ramli sebagai menteri di kabinet untuk menghentikan 'permainan' sejumlah menteri bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tiga permainan itu yakni proyek pembelian pesawat Airbus A350 oleh PT Garuda Indonesia, proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt dan pengadaan kereta cepat atau Trans Jakarta-Bandung, yang notabene akan didanai oleh utang. "Jangan-jangan Jokowi memang sebenarnya agak resah dengan tiga proyek tadi dan itulah makanya diungkapkan beliau melalui lidah Pak Rizal Ramli dan di luar itu (proyek lainnya) memang sudah tidak ada yang perlu diresahkan, sudah sampai penjelasannya ke publik," kata Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti dalam diskusi di Kedai Kopi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2015).

Jadi, kata Ray, seharusnya sejumlah pihak jangan terfokus dengan gaya komunikasi Rizal saja, melainkan subtansi yang diutarakannya. Apalagi kata Ray, Rizal juga sempat mengatakan bahwa di balik proyek-proyek tersebut ada 'tangan' Jusuf Kalla. Padahal, sebelumnya juga Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pernah menolak proyek pengadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, ketika menjabat Direktur PT KAI.
"Jadi kalau soal cara komunikasinya biar saja Jokowi yang mengatasi. Kan ini anak buah dia semua. Justru dugaan saya, Jokowi memberi kesempatan kepada Rizal untuk mengungkapkan itu kepada publik," tegas Ray.

Dijelaskan Ray, wajar Jokowi resah atas tiga proyek tadi, karena tiga proyek itu bila berdasarkan peraturannya akan langsung di bawah tanggung jawab presiden. Kemudian juga bila dicermati lebih dalam memang benar apa yang dikritik Rizal mengenai tiga proyek tadi. Jelas tidak logis, apalagi bila proyeknya akan dibiayai oleh utang. Walaupun kedengarannya sangat fantastis, mengingat sudah lebih 13 tahun publik tidak mendengar proyek yang ambisius.

"Dan terbukti sekarang, alih-alih Rizal Ramli akan didepak dari kabinet karena kritikannya, yang ada Rizal ditambah lagi oleh Jokowi kewenangan barunya. Ya kan? Dalam situasi seperti itu rizal ditambah lagi kewenangan baru oleh pak Jokowi, kan kalau kita runut itu artinya, Jokowi tidak merasa terganggu, seperti asumsi kita selama ini, bahwa ini tidak etik dan sebagainya. Yang ada justru Rizal ditambah kewenangan baru. Meskipun tentu di sidang kabinet, Pak Jokowi pura-pura menertibkan," kata Ray lalu tertawa.

Bila tidak berkepentingan pribadi, harusnya lanjut Ray, JK menjawab dan menjelaskan dengan rinci alasan-alasan pemerintah merealisasikan proyek-proyek tadi. Bukan justru berdalih dengan mengatakan menteri di kabinet harus tunduk kepada presiden dan wakil presiden.

"Itu semua tidak pernah dijawab Pak JK, Karena JK pakai ajimat, ajimat apa? kabinet itu harus tunduk kepada presiden dan wakil presiden. Padahal JK juga kurang sadar bahwa tindakannya Rizal kepada beliau itu semestinya menjadi cambuk. Bahwa tindakan sama pernah dilakukan JK kepada Jokowi. Mestinya itu jadi cambuk, jangan buruk muka, cermin dibelah. Ingat ya waktu tindakan Jokowi mendukung Menpora membekukan PSSI, tiba-tiba tindakan sebaliknya dilakukan JK," kata Ray.

Begitu juga kritikan Rizal tidak pernah dijawab dengan penjelasan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno. Rini berdalih itu adalah urusan kementeriannya.

"Rini bilang jangan campuri urusan saya, jadi publik tidak dapat informasi? Mestinya Rini jelaskan kepada publik, alasan apa pembelian itu dibuat. Dia tidak bisa katakan itu urusan BUMN dong. Lah, iya kalau BUMN-nya beli sendiri itu urusan sendiri, ini kan pakai utang. Di situ konteksnya. Uangnya udah utang, kita berhak ribut, karena kasusnya bila BUMN-BUMN tidak bisa bayar, yang bayar ya kita (masyarakat). Padahal saat utang, mereka tidak mau libatkan masyarakat. Kalau uang sendiri sih silakan pakailah," kata Ray.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...-rini-soemarno


Sinyal Jokowi untuk Rizal Ramli: Di balik Gebrakan Rajawali
Rabu, 26 Aug 2015 - 05:21

KONFRONTASI- Kini tugas dan wewenang Menko Kemaritimin Rizal Ramli, sang Rajawali, bukannya dibatasi atau dipreteli Presiden Jokowi, malah ditambah oleh Presiden Jokowi sendiri. .Sinyal kuat redupnya dominasi Wapres Jusuf Kalla yang sudah sepuh dalam pemerintahan.

Benarkah Presiden Jokowi sengaja menarik Rizal Ramli masuk ke dalam lingkar kekuasaan untuk menghadapi “lawan-lawannya” dan mendobrak ketidakberesan?

Rizal Ramli memang diakui hebat. Memberikan shock therapy atau suara kritis atas Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno, tugas dan wewenang Menko Kemaritimin ini bukannya dibatasi atau dipreteli, eh malah ditambah oleh Presiden Jokowi.

Semula Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman yang dipimpin Rizal mengkoordinir kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pariwisata. Tapi kini, juga menangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) serta Kementerian Pertanian (Kemtan), yang sebelumnya di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.

“Ya, presiden menugasi saya untuk menangani juga dua kementerian itu,” kata Rizal Ramli kepada Beritasatu.com, Jumat (21/8). Rizal bilang, tugas tambahan ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pasokan bahan pangan.

Dulu, saat berada di lingkaran pemerintahan, Rizal boleh dibilang cukup sukses menjalankan tugasnya. Ketika menjadi Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Menko Perekonomian, ia melakukan sejumlah dobrakan kebijakan yang terbukti mampu menjadi solusi yang cepat dan tepat.

Di Bulog, misalnya, Rizal melakukan restrukturisasi besar-besaran. Terjadi pergantian dan mutasi lima jabatan eselon satu dan dua. Semua itu dilakukan agar Bulog menjadi organisasi yang transparan, akuntabel, dan lebih profesional.

Keberpihakan kepada para petani, diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembelian gabah, bukan beras dari petani. Bukan rahasia lagi, pembelian beras oleh Bulog kerap menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh para tengkulak. Mereka membeli beras petani, kemudian dioplos dengan beras impor, lalu dijual ke Bulog.

Cara seperti itu, tentu saja merugikan para petani karena beras yang dihasilkan di sawahnya hanya sebagian kecil yang dibeli oleh Bulog. Itulah sebabnya sebagai Kepala Bulog, Rizal kerap turun ke lapangan, ke desa-desa untuk bertemu dengan para petani.

Dia juga melakukan sejumlah perubahan radikal. Antara lain, merapikan rekening-rekening ‘liar’ yang jumlahnya mencapai 119 rekening menjadi hanya 19 rekening saja. Rizal pun memerintahkan sistem akuntansi Bulog diubah supaya lebih transparan dan accountable. Dana off budget harus menjadi on budget. Dia mewariskan Rp 1,5 Trilliun dari Bulog hasil penghematan dan effisiensi.

Dia juga pernah merestrukturisasi seluruh kredit properti, UKM, dan petani tahun 2000. Rizal berhasil menggaet dana hingga Rp 4,2 triliun tanpa menjual selembar pun saham BUMN. Caranya, dia menghapus cross ownership alias kepemilikan silang dan manajemen silang (cross management) antara PT Telkom dan PT Indosat di puluhan anak perusahaannya.

Lewat kebijakan ini, negara memperoleh pendapatan berupa penjualan silang saham dan pajak revaluasi aset kedua perusahaan senilai Rp 4,2 triliun. Dan yang tidak kalah pentingnya, kedua perusahaan tersebut jadi bisa bersaing secara sehat. Ujung-ujungnya, konsumen juga diuntungkan.

Tentu masih ada beberapa kisah sukses Rizal lainnya. Misalnya, dia melakukan operasi penyelamatan PLN dari bayang-bayang kebangkrutan karena mark up puluhan proyek pembangkit listri swasta. Dia mengambil inisiatif untuk melakukan revaluasi aset BUMN. Hasilnya, aset sebelumnya hanya Rp 52 triliun melambung menjadi Rp 202 triliun. Sedangkan modal dari minus Rp 9 triliun menjadi Rp 119,4 trilliun. Dia juga mengarahkan negosiasi utang listrik swasta PLN dari US$ 85 miliar turun menjadi US$ 35 miliar. Ini menjadi sukses negosiasi utang terbesar dalam sejarah Indonesia.

Sederet sukses inikah yang kemudian membuat Presiden Jokowi kesengsem sehingga memperluas tugas dan wewenang Rizal sebagai Menko Kemaritiman? Bisa jadi demikian. Tapi di tengah perseteruannya dengan Jusuf Kalla dan Rini Soemarno yang baru adem tiga hari, penambahan tugas yang diberikan Jokowi kepada Rizal tentu saja mengundang pertanyaan publik. Ada apa di balik semua ini? Benarkah Jokowi sengaja menarik Rizal masuk ke dalam lingkar kekuasaan untuk menghadapi “lawan-lawannya” dan mendobrak ketidakberesan?

Keberanian Rizal menantang Jusuf Kalla untuk berdebat di depan umum tentang proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt, juga menyimpan pertanyaan. Seberani itukah Rizal? Pepatah bilang, tak ada asap kalau tak ada api.

Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui juru bicaranya Husain Abdullah mengatakan, ucapan analis politik Tjipta Lesmana, yang menyebut dirinya bakal mundur jika Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli tak dicopot, hanyalah fantasi. "Tidak benar dan tanpa dasar. Itu imajinatif," kata Husain di Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2015.

Menurut Husain, Jusuf Kalla sempat menegur Rizal saat sidang kabinet. "Wapres Jusuf Kalla meminta RR (Rizal Ramli) sebagai bawahan agar patuh pada atasan," ujarnya. Husain menuturkan kondisi pemerintahan saat ini berjalan bagus meski beberapa hari lalu sempat terjadi reshuffle kabinet. "Konsolidasi dan roda pemerintah berjalan baik,"ujarnya.
http://www.konfrontasi.com/content/p...rakan-rajawali


-----------------------------------------

Gua kira cerita 'proxy war' yang suka dilansir oleh Jenderal Gatot Nurmantyo (Panglima TNI) dan Pak Menhan, Ryacudu , hanya untuk kasus asing melawan internal kita. Rupanya di dalam kalangan elit internal pun, bisa jadi, mereka juga bermain "proxy war" untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing. Lhaa ... rakyatnya yang bijung jadinya!


emoticon-Ngakak:
Rizal Ramli Melawan Kapitalis Predator dan Komprador Asing demi Selamatkan Negara serta Lindungi Presiden Jokowi
Minggu, 6 Mar 2016 - 12:39

JAKARTA- Menyoal penambahan nomenklatur "Sumber Daya" apakah lantaran manuver Rizal Ramli yang dianggap menganggu kementerian di luar koordinasi dirinya? Bila yang dimaksud soal sikap Rizal Ramli yang keras dalam sejumlah isu energi seperti polemik Freeport hingga Blok Masela ini, tentu gugatan soal penambahan nomenklatur "Sumber Daya" jelas salah sasaran, ngawur.

''Rizal Ramli (RR) berjuang menyelamatkan negara dan rakyat serta melindungi Presiden Jokowi dari penjarahan oleh modal asing yang predatoris, kapitalisme predatoris,'' kata Herdi Sahrasad, dosen Universitas Paramadina. Menurut pengamat ekonomi politik itu, jelas Rizal Ramli akan dilawan dan dimusuhi oleh komprador asing dan antek asing yang ingin menjarah sumber daya rakyat dan negara , karena mereka itu para pihak kapitalis predator. ''Kapitalisme predator dan pejabat pelayan kapitalis predator dan para koruptor alias komprador asing itu yang dihadang dan dikoreksi oleh Menko Rizal,'' katanya Minggu ini. Menko RR tidak mau Jokowi terjerumus dan bertanggung jawab dunia akhirat bersama para menteri Kabinetnya.

Merujuk di Pasal 4 Perpres No 10 Tahun 2015 secara nyata disebutkan kementerian yang di bawah koordinasi Menko Rizal Ramli. Sedikitnya empat kementerian yang ada di bawah koordinasi Rizal Ramli yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata serta instansi lain dianggap perlu.

Merujuk di Pasal 4 Perpres No 10 Tahun 2015 secara nyata disebutkan kementerian yang di bawah koordinasi Menko Rizal Ramli. Sedikitnya empat kementerian yang ada di bawah koordinasi Rizal Ramli yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata serta instansi lain dianggap perlu.

Merujuk pasal tersebut, tentu tidak ada kendala bagi Menko Rizal melakukan koordinasi sekaligus mengontrol kementerian di bawah kendali dirinya. Di saat bersamaan, menggugat penambahan nomenklatur "Sumber Daya" di Kementerian Maritim menjadi tak relevan bila disandingkan dengan debat untung rugi pembangunan kilang apakah di laut lepas atau di darat.

- See more at: http://www.konfrontasi.com/content/t...-padahal-pe...

Oleh sebab itu Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai kegaduhan yang dibuat Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli adalah kegaduhan putih. Kegaduhan yang dibuat Rizal, menurut Adhi, sebagai usaha menyelamatkan negara dari kerugian.

“Dia (Rizal) gaduh tapi memberikan masukan, solusi, agar negara tidak mengalami kerugian,” ujar Adhie dalam acara diskusi “Menteri Ribut Bikin Ribet” di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Maret 2016.

Adhie menyatakan kegaduhan yang buat Rizal membawa manfaat. Dia memberi contoh kegaduhan Rizal Ramli yang mempersoalkan rencana pembelian Airbus Garuda. "Rizal saat memberikan sambutan kan bilang bahwa pembelian Airbus akan mubazir dan mangkrak, sehingga merugikan negara," ucap Adhie.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, tutur Adhie, tanggap dan mengevaluasi rencana tersebut, sehingga akhirnya pembelian itu dibatalkan. Adhie mengatakan kegaduhan Rizal tadi telah menyelamatkan uang negara sebanyak US$ 1 miliar.

Rizal, kata Adhie, juga pernah membuat gaduh dengan mengkritisi program listrik 35.000 watt. "Ini kan 35.000 watt, pasti akan dipecah-pecah pembagiannya. Jadi mending targetnya direvisi," ujarnya. Namun Jokowi enggan mendengarkan dan tetap menargetkan 35.000 watt. "Setelah dijalankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Sudirman Said malah pesimis bisa 35.000 watt," ucap Adhie.

Kegaduhan menteri di era Jokowi selalu terjadi. Kini kembali ramai diperbincangkan ketika Rizal dan Sudirman Said saling sindir di media sosial.

Lewat cuitannya, Rizal menyindir Sudirman dengan mengatakan sibuk menganalisis kelakuan sendiri. Lewat akun Twitter-nya, Rizal menulis, “Walah.. Walah.. Kok sibuk analisa kelakuan sendiri.. Lucu deh ..,” pada Senin, 29 Februari 2016.
http://www.konfrontasi.com/content/t...amatkan-negara


Letjen TNI (Purn) Soeharto: Kita Akan Dibohongi Kalau Kilang Masela Di Laut
Minggu, 06 Maret 2016 , 20:08:00 WIB

Konflik RR vs SS: Betulkan mereka hanya menteri "Proxy War" dari Elit Penguasa?

RMOL. Skema kilang darat (onshore) merupakan pilihan terbaik untuk pengembangan Blok Masela di Maluku yang akan dijalankan oleh Inpex dan Shell.

‎"Logika sederhana saja, kalau di laut kemampuan kita kontrol tidak ada. Siapa yang tahu gas kita disedot berapa, kecuali mereka (Inpex dan Shell)," ujar mantan Komandan Korps Marinir (Dankomar) Letjen TNI (purn) Soeharto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/3).

Ketua Presidium Front Nasional itu mengatakan, pengawasan produksi dan ke negera mana saja gas Masela diangkut bisa lebih mudah dilakukan apabila skema yang dipilih di darat. Paling tidak karena kapal-kapal yang akan mengangkut gas dari sumur Masela harus bersandar terlebih dahulu ke darat.

"‎Kalau di laut kita cuma dibohongin aja. Berapa yang digondol kita tidak tahu," imbuh dia.

‎Lebih lanjut dia berpandangan, alasan biaya lebih murah yang dikampanyekan pendukung kilang di laut sangat aneh.

"‎Teknologi di laut bukan main tinggi, kita dibohongi," tukasnya
http://m.rmol.co/read/2016/03/06/238...asela-Di-Laut-
agen buat bikin gaduh.
Menko Rizal Ramli Bongkar Tabir Gelap di Kabinet: Sudirman Said dan Rini Soemarno Terdampak
Sabtu, 3 Oct 2015 - 07:51

KONFRONTASI-Masuknya Rizal Ramli (RR) dalam Kabinet Jokowi membuat publik terkejut. Rizal Ramli, Menko Kemaritiman yang baru, sehari setelah diangkat langsung menggebrak. Ia membawakan sifat aslinya sebagai orang Minang yaitu “tembak Langsung”. Tanpa tedeng aling-aling, Rizal Ramli langsung menembak dua menteri sekaligus, Rini Sumarno (Menteri BUMN) dan Sudirman Said (Menteri ESDM). Tidak hanya itu, pelurunya ternyata juga melenting ke Wapres JK yang merasa gerah. Bahkan Rizal Ramli memberikan respon yang dinilai kurang tepat, karena meminta Wapres JK menemuinya untuk suatu diskusi (terbuka) di depan publik. Akibatnya, Wapres JK semakin marah dan mendampratnya di depan Presiden Jokowi dan Menko Polhukam.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa Rizal Ramli menjadi senekad itu, pada hal ia baru sehari dilantik menjadi Menko. Saya menarik kesimpulan bahwa Rizal Ramli hendak membuktikan kritiknya tidak lama setelah Kabinet Kerja terbentuk. Ia menyindir bahwa para menteri yang diangkat Presiden Jokowi umumnya KW3. Istilah itu biasanya ditujukan pada matrial bangunan kualitas rendah.

Ternyata, kedua menteri tidak menjawab substansi pernyataan Rizal Ramli tentang rencana yang mereka buat. Rini Sumarno justru menjawab dari sisi kewenangan Rizal Ramli. Sedangkan Sudirman Said mencoba berlindung di balik “jubah” presiden, yang menyatakan tetap mendukung rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Presiden meminta Menko membantu mencari solusi jika proyek itu mengalami hambatan. Di sini, Rizal Ramli berhasil membuktikan bahwa kedua menteri tersebut memang KW3.

Ternyata ekonom Faisal Basri, mantan Ketua Tim Anti Mafia Migas menyatakan sepaham dengan Rizal Ramli, terkait dengan rencana Garuda yang akan membeli puluhan pesawat baru untuk penerbangan jarak jauh tujuan Eropa dan Amerika. Faisal setuju dengan pandangan Rizal Ramli bahwa reute penerbangan tersebut tidak menguntungkan, bahkan bisa membawa kebangkrutan kepada Garuda. Sedangkan Rizal Ramli sendiri mempunyai alasan emosional untuk menjadikan Garuda tetap survive dan berjaya. Ia menjadi penyelamat Garuda pada saat mengalami krisis pada 2000, sewaktu menjabat Menko Perekonomian di pemerintahan Gusdur.

Tanpa basa-basi, Rizal langsung menyemprot Menteri Rini agar Garuda Indonesia membatalkan pembelian sejumlah pesawat untuk penerbangan jarak jauh. Proyek ini tidak layak. Menurut Rizal penerbangan jarak jauh Garuda, Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa tidak laku dan telah menjadi sumber kerugian banyak perusahaan penerbangan termasuk Singapura. Rini diam, tak bisa membalas argument Rizal. Rini hanya membungkam mulut Rizal dengan berkata bahwa proyek Garuda bukan urusan Ramli.

Kontroversi Rizal Ramli juga terus berlanjut. Program Listrik 35 Ribu Mega Watt yang digagas Jokowi dan Jusuf Kalla dan kini menjadi Proyek Menteri Sudirman Said tak ketinggalan disemprot Ramli. Ramli mengatakan bahwa target pengembangan listrik 35 ribu MW itu harus direvisi. Alasannya menurut Ramli adalah target itu tidak realistis karena terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya target itu dipatok dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,6 persen per tahun. Semprotan Rizal itu ditentang ole Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman kukuh tidak akan merevisi target tersebut dan berkelit bahwa target tersebut adalah proyeksi kebutuhan listrik nasional hingga 2019.

Selain Garuda dan Listrik 35 Ribu MW, proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung juga tak ketinggalan disemprot Rizal. Rizal yang menjabat sebagai penasehat ekonomi PBB itu menduga ada kepentingan bisnis pribadi pejabat dalam “perang” proposal pengadaan kereta api cepat yang sedang diperebutkan Jepang dan Cina. Informasi adanya backing dan pejabat yang bermain dalam proyek kereta api cepat itu diperoleh Rizal dari Jokowi.

Akan tetapi meski adanya permainan di balik proyek tersebut, ujar Rizal, pemerintah tidak akan terpengaruh dan tetap akan memilih yang terbaik. Namun, menurut Mantan Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang kini menjabat Kepala Bappenas, lamaran Jepang dan Cina sedang dinilai konsultan independen. Ditargetkan nama pemenang sudah keluar akhir Agustus mendatang.

Garangnya Rizal Ramli juga bisa dilihat perseteruannya dengan Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani yang masih penuh kebencian. Rizal pernah menuduh Sri Murlyani sebagai orang yang tidak memiliki nasionalisme sama sekali. Sri Mulyani, katanya di berbagai kesempatan, adalah kaki tangan kapitalis global. Rizal juga giat membangun opini publik bahwa doktor ekonomi lulusan University of Illinois itu sesungguhnya kriminal yang bertanggungjawab dalam ‘skandal’ Bank Century.

Tak hanya Sri mulyani, Partai Demokrat dan bahkan mantan presiden SBY serta keluarganya juga menjadi sasaran tembak Rizal dan kawan-kawan. Mereka seolah menerima aliran dana haram dari Bank Century. Ketika itu mereka tampak sangat kompak dengan Golkar dan PKS, yang juga sangat rajin menggempur pemerintah meski keduanya bagian dari koalisi.

Rizal Ramli juga gencar menyerang neo liberalisme, dan menawarkan ‘ekonomi kerakyatan’ sebagai konsep terbaik bagi pembangunan Indonesia. Sayang sampai sekarang tak jelas, apakah konsep tersebut sesungguhnya nama baru dari sosialisme atau bukan. Atau proteksionisme ala Soeharto, yang membatasi jumlah pemain dalam perekonomian nasional dengan alasan untuk menumbuhkan industri dalam negeri.

Terlepas dari hal tersebut, yang pasti pemerintah sekarang sedang butuh banyak uang untuk merealisasikan program-program pembangunannya. Sebuah kenyataan yang memaksa pemerintah berulang kali menerbitkan surat utang meski baru 8 bulan berkuasa. Demikian besarnya nafsu berutang tersebut, bila digabung dengan swasta, kini sekitar 56,8% dari nilai total ekspor Indonesia per tahun dipakai untuk mencicil utang!

Sebelum menjadi menteri, Rizal berulang kali menyatakan, menutup kekurangan dana APBN dengan berutang adalah perbuatan bodoh. “Semua orang bisa,” katanya. Berutang kepada lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia dan IMF, menurutnya, juga konyol. Lembaga-lembaga tersebut, katanya, selalu mengajukan berbagai persyaratan yang akhirnya hanya menguntungkan mereka sendiri.

Maka, meski suarannya sangat tajam dan menggelegar, kehadiran Rizal Ramli di kabinet mungkin tidak akan mengubah haluan kebijakan ekonomi pemerintah. Jokowi akan tetap berburu utang, apalagi bila aliran dana dari Cina benar-benar anjlok; dan ia menjadikan “ekonomi kerakyatan” sekadar pemanis bibir karena tak bisa diandalkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Jokowi sendiri tampaknya juga tak ingin Rizal Ramli menjadi paling dominan di kabinet. Inilah mengapa ia menempatkan mantan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, sebagai Menko Perekonomian. Sejauh ini Darmin tak pernah berbicara soal pro atau kontra neoliberalisme.

Darmin tampaknya seia-sekata dengan Index of Economic Freedom 2015, yang dirilis oleh The Wall Street Journal dan The Heritage Foundation. Dalam index ini perekonomian Indonesia berada dalam peringkat 105 dari 165 negara yang disurvei. Ini berarti Indonesia masuk dalam jajaran negara yang perekonomiannya “mostly unfree (hampir sepenuhnya tidak bebas)” atau sangat jauh dari liberal. Peringkat Indonesia jauh berada di bawah para tetangga. Lihat saja, Filipina di peringkat 76, Thailand 75, Malaysia 31, dan Singapura di peringkat 2. Peringkat teratas diduduki oleh Hongkong. Akankah keberadaan Rizal memperkuat kabinet Jokowi? Hampir pasti demikian, sebab gebrakan RR, sang Rajawali itu, membuka mata hati publik bahwa selain menghadapi Neoliberalisme dan beban utang, ekonomi Indonesia juga menghadapai bahaya KKN, kartelisme dan kapitalisme perkoncoan.
http://www.konfrontasi.com/content/o...ini-soemarno-0


Ini Alasan Politisi PDIP, TB Hasanuddin, Kenapa Sudirman Said Dan Rizal Ramli Layak Dipecat
3/06/2016

NBCIndonesia.com - Kader PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanudin, menilai perseteruan antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli merupakan kegaduhan.

Menurutnya, rakyat menjadi bingung mengenai konsep berbangsa dan bernegara di Republik ini akibat ulah kedua pembantu presiden tersebut.


"Situasi gaduh ini juga dapat mendegradasi kewibawaan pemerintah dan presiden. Selain itu juga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, itu tidak bagus," kata Tubagus kepada wartawan di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Jalan Pelajar Pejuang 45, Kota Bandung, Minggu (6/3/2016).

Pria yang juga Ketua DPD PDI P Jabar ini mengaku mendapat banyak masukan dari masyarakat mengenai perseteruan kedua menteri tersebut.

Menurutnya, masyarakat menginginkan kedua menteri tersebut dicopot dari jabatannya. Sebab kedua menteri tersebut juga membangkang dan tidak mau mendengar arahan presiden.

"Sudah dipecat saja, dan kedua orang itu bukan menteri yang berdarah-darah untuk memenangkan Pak Jokowi pada pelaksanaan pemilihan presiden kemarin," ujar Tubagus.

Belakangan, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli tengah berseteru soal soal Blok Masela, Maluku. Dalam perseteruan itu, Rizal menginginkan skema darat (onshore) dalam pengembangan blok migas.

Sedangkan Sudirman berbeda pendapat dengan mengedepankan skema pembangunan di laut (offshore)
http://www.nbcindonesia.com/2016/03/...rman-said.html
Perseteruan Antara Rizal Ramli-Sudirman Said karena Kepemimpinan Jokowi
3/06/2016

NBCIndonesia.com - Perseteruan antara Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dinilai ‎karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memiliki leadership yang kuat.

Diketahui, perseteruan antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said belakangan ini dipicu perbedaan pendapat mengenai rencana pembangunan kilang gas Blok Masela.


‎"Jadi ini masalah leadership, leadership itu enggak ada sekolahannya, itu (kepemimpinan) dari suatu proses," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 3 Maret 2016.

Terlebih lanjut Fadli, kegaduhan di internal Kabinet Kerja itu bukan pertama kali. Menurutnya, perseteruan antarmenteri bisa terulang kembali ke depan.

"Saya kira ini masalah leadership saja kok, bagaimana melakukan suatu manajemen terhadap kabinet yang saya kira sangat simpel, karena mereka mempunyai mekanisme untuk melakukan rapat kabinet," ucapnya.
http://www.nbcindonesia.com/2016/03/...-sudirman.html
nabok nyilih tangan lagi?
#2periode
Trik Politik Megawati Semakin Lihai, Posisi Kalla, Paloh dan Luhut Semakin Terkunci
06 November 2015 10:39:42

[img[http://cdn.tmpo.co/data/2012/11/22/id_152279/152279_620.jpg[/img]
Konflik RR vs SS: Betulkan mereka hanya menteri "Proxy War" dari Elit Penguasa?
Megawati


Akhir-akhir ini, Megawati terlihat semakin lihai dan lugas memainkan trik politiknya di istana. Belajar dari pengalaman politik masa lalunya, kini Megawati semakin matang dan lihai dalam memainkan pion kekuasaannya. Hal itu terlihat dari gerak-gerik partainya, PDIP, yang lihai bermanufer.

Sampai awal November 2015 ini, penulis melihat sepak terjang PDIP terus berusaha memanfaatkan semua celah untuk memaksa Jokowi kembali melakukan perombakan kabinetnya. Isu reshuffle kabinet Jilid II sengaja dihembus terus-menerus oleh PDIP untuk menggoyang kelompok Kalla, Paloh dan Jokowi. Tentu saja tujuan goyangan itu bukanlah untuk kepentingan bangsa tetapi kepentingan partai dan elit PDIP itu sendiri. Namanya juga kekuasaan. Kekuasaan itu bisa dikamuflasekan dengan memakai jargon rakyat, demi kepentingan rakyat. Sebelumnya pada reshuffle kabinet JIlid I, posisi-posisi menteri yang diincar oleh PDIP belum memuaskan alias masih kurang.

Dalam penyusunan kabinet sebelumnya dan juga sesudah reshuffle kabinet Jilid I, PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan pendukung utama Presiden Jokowi terlihat masih kecewa besar. PDIP merasa belum mendapat posisi Menteri yang strategis. Hampir semua posisi menteri strategis diambil oleh kelompok Kalla, Paloh dan Jokowi. Sebagai contoh, Kementerian BUMN yang merupakan ‘lahan sangat basah’ diambil oleh kelompok Jusuf Kalla, Rini Soemarno. Menko Polhukam, dan Jaksa Agung diambil oleh Tedjo dan Prasetyo, orangnya Surya Paloh. Sekretaris Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan diambil oleh kelompok Jokowi.

Kekecewaan PDIP itu semakin terlihat kepada Jokowi terjadi ketika mereka gagal menempatkan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Sejak saat itu, para politisi PDI-P dengan arahan Megawati mulai berusaha menjatuhkan menteri atau pejabat kelompok Jokowi, Surya Paloh dan Jusuf Kalla dari berbagai sudut. Maka tak heran serangan gencar dari Effendi Simbolon, Dyah Pitaloka dan Masinton Pasaribu, datang silih berganti menyerang para menteri Jokowi. Serangan-serangan itu kemudian membuahkan hasil dengan memaksa Presiden Jokowi mereshuffle kabinetnya, yang dikenal dengan reshuffle kabinet Jilid I.

Dalam reshuffle kabinet Jilid I itu, orang-orang dari kelompok Jokowi yang terlihat banyak tertendang keluar. Mereka adalah Andrinof Chaniago yang tersingkir dari posisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andi Widjajanto dari kursi Sekretaris Kabinet, dan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo. Luhut Pandjaitan juga direposisi dari Kepala Staf Kepresidenan menjadi Menko Polhukam. Luhut menggantikan Tedjo Edhie Wibowo, orangnya Surya Paloh.

Pada perombakan kabinet Jilid I itu, orangnya Kalla lebih beruntung. Menteri BUMN Rini Soemarno lolos dari lubang jarum dan tidak ikut menjadi korban. Sementar orang Kalla lainnya, Sofjan Djalil hanya direposisi dari Menko Perekonomian menjadi Menteri PPN / Kepala Bappenas. Lalu bagaimana PDIP atau orangnya Megawati?

Nasib PDIP dalam reshuffle Jilid I itu lumayan meningkat. Tak ada satu pun menteri dari PDIP yang tergusur dari posisi menteri. Bahkan kader PDIP Teten Masduki berhasil menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Pramono Anum, menjadi Sekretaris Kabinet dan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman dan Sumber Daya. Rupanya keberhasilan menempatkan tiga orang pion itu belumlah memuaskan PDI-P. Buktinya sampai sekarang PDIP terus menggoyang posisi menteri kelompok Kalla, Paloh dan Jokowi. Caranya dengan menciptakan dan memanfaatkan berbagai isu.

Kelompok Kalla adalah kelompok yang pertama diserang oleh grup elit PDIP dengan memainkan isu korupsi di Pelindo II. Alasannya, Dirut Pelindo II RJ Lino adalah orang kesayangan Kalla. Ketika Bareskrim menggeledah kantor Pelindo, RJ Lino terlihat mengadu kepada Menteri PPN Sofjan Dalil lewat telepon. Buntut dari penggeledahan kantor Pelindo II, Kabareskrim Budi Waseso berulang kali ditelepon oleh Wapres Kalla. Budi Waseso pun akhirnya dirotasi menjadi Kepala BNN. Karena isu Pelindo II sedemikian lezat, para elit PDI-P terus menggoreng kasus Pelindo II. Para anggota PDIP-lah yang menjadi pelopor pembentukan Pansus Pelindo II. Dalih dibentuknya pansus Pelindo II adalah untuk menyelediki kasus korupsi. Tetapi sebetulnya, Pansus Pelindo II bertujuan untuk menyudutkan Kalla melalui RJ Lino, Sofjan Djalil dan Rini Somarno.

Sementara kelompok Paloh tidak luput juga dari sasaran serangan grup elit PDIP. Diciduknya, pengacara terkenal sekaligus Ketua Mahkamah Partai Nasdem OC Kaligis oleh KPK dalam kasus penyuapan hakim PTUN Medan, membuat posisi Partai Nasdem babak belur. Perkembangan kasus OC Kaligis membawa Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella menjadi tersangka. Karena, Jaksa Agung M. Prasetyo berasal dari partai sama, mulailah ada spekulasi bahwa Jaksa Agung terlibat dalam kasus tersebut. Tentu saja kasus tersebut dimanfaatkan oleh kelompok PDIP yang menginginkan posisi Jaksa Agung.

Selain kelompoknya Kalla dan Paloh, kelompok Jokowi juga tidak ketinggalan dari serangan. Menko Polkam, Luhut Panjaitan, juga terus digoyang. Momentum untuk menggoyang Luhut tercipta ketika kebakaran hutan melanda Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Politisi PDI-P membonceng usul anggota DPR dari fraksi lain agar dibentuk pansus kebakaran hutan. Tujuan dari pansus kebakaran hutan jelas ingin menyudutkan Luhut Panjaitan. Karena, banyak isu yang beredar bahwa Luhut dekat dengan salah satu pemilik lahan kelapa sawit terbesar di Indonesia

Selain serangan dari grup elit PDIP, serangan juga datang dari dalam menteri Jokowi, Rizal Ramli yang pro-PDIP atau mantan Menteri Megawati. Rizal dengan gigihnya menyerang Menteri BUMN Rini Soemarno, RJ Lino, Kalla, Sudriman Said dan Soyan Basir. Karena kegigihan Rizal mengkritisi kebijakan pemerintah, membuat nama Rizal semakin populer. Bantahan yang telah dilontarkan oleh Jusuf Kalla, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Dirut PLN Sofyan Basir, dan Dirut Pelindo II R.J. Lino tidak dipercayai publik.

Dari penerawangan di atas, terlihat bahwa dewi fortuna memihak PDIP kali ini. Trik politik lihai yang dimainkan Megawati lewat PDIP-nya dan orang-orangnya, semakin membuat posisi Kalla, Paloh dan Luhut semakin terkunci. Apakah reshuffle kabinet yang bakal diadakan pekan depan membuat Kalla, Paloh dan Luhut semakin terkunci atau kuncinya kembali terbuka? Mari kita tunggu lanjutannya.
http://www.kompasiana.com/lahagu/tri...23bd35059498f0