Bohongi Ratusan Ribu Guru dan Bidan, Kinerja Menteri Yuddy Jeblok
Rabu, 06 Januari 2016 10:05 WIB

Jakarta, HanTer – Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menduduki peringkat 4 terbaik dalam evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga negara periode 2015 yang dilakukan oleh kementerian itu sendiri. Penilaian tersebut menyulut kegaduhan dan membuat marah sejumlah menteri karena dinilai jauh dari unsur obyektivitas. Apalagi, kinerja Menteri PAN dan RB, Yuddy Chrisnandy diwarnai berbagai persoalan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menjabarkan sejumlah kegagalan kinerja Menteri Yuddi. Diantaranya adalah terkait batalnya rencana pemerintah mengangkat 430 ribu honorer K2 termasuk bidan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2016.

“Menteri Yuddy bekerja dan bicara tidak dengan data. Jika sudah tahu pemerintah tidak punya anggaran untuk mengangkat mereka, kenapa Menteri Yuddy berani-beraninya memberikan janji?" kritik dia di Jakarta, Selasa (5/01/2016).

Harusnya, lanjut dia, seorang menteri itu tidak asal bicara atau asal janji tanpa didukung dengan data akurat. Anggota Komisi IX itu kecewa dengan kinerja menpan-RB yang dinilainya tidak profesional.

Irma juga bercerita Komisi IX pernah menyampaikan apa yang disepakati Menpan-RB dengan menteri kesehatan terkait pengangkatan bidan PTT, bahwa menpan-RB sepakat mengangkat bidan PTT walaupun tidak seluruhnya, dan berjanji sisanya akan diangkat secara bertahap.

"Namun, apa yang terjadi, kado tahun baru yang diterima tenaga K2 dan bidan PTT malah berita yang menyedihkan. Mereka gagal diangkat dengan alasan pemerintah tidak punya dana. Memang Pak Menteri enggak lihat anggaran waktu janji memutuskan pengangkatan?" terangnya.

Untuk itu, Irma menilai Menpan-RB sangat jelas membohongi publik, terutama ribuan honorer K2 dan bidan PTT. Di satu sisi, saat rapat bersama DPR, Menpan-RB berjanji akan mengangkat ribuan honorer K2 dan bidan PTT menjadi CPNS di tahun 2016. Namun, di lain sisi, ujar Irma, Yuddy pun tidak mengangkat mereka menjadi CPNS 2016.

"Paska reses DPR, Komisi IX akan agendakan untuk panggil Menkes guna meminta keterangan atas kebijakan Menpan tersebut. Jangan sampai gegara kecerobohan Menteri Yuddy, Menkes dianggap memberi harapan palsu pada bidan PTT," pungkas dia.

Bukan Perintah Presiden

Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Jokowi tidak pernah memerintahkan menterinya untuk mempublikasikan kinerjanya ke masyarakat.

"Memang Menpan-RB sudah pernah menyampaikan, tetapi tidak pernah ada perintah dari Presiden untuk menyampaikan kepada publik," kata Pramono Anung di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Pramono menyebutkan seyogianya laporan itu tidak disampaikan ke publik karena evaluasi itu sepenuhnya dimiliki Presiden dan Wapres Jusuf Kalla sehingga kalau ada evaluasi harus disampaikan kepada Kepala Negara dan Wapres.

Menurut Pramono, apa yang sudah disampaikan ke publik bukan acuan atau referensi bagi Presiden karena masukan ke Presiden itu sudah ada mekanismenya.

"Masukan evaluasi menteri biasanya tidak disampaikan kepada publik dan ini karena sudah disampaikan kepada publik harapannya semua kembali ke bidang tugas masing-masing," katanya.

Ketika ditanya bagaimana tanggapan Presiden Jokowi dengan adanya laporan ke publik, Pramono mengatakan hal itu dianggap sebagai langkah kreatif. "Presiden tidak pernah memerintahkan Menteri menyampaikan ke publik, Presiden minta para menteri untuk fokus menyelesaikan tugas masing-masing karena tahun 2016 adalah tahun percepatan kerja," kata Pramono Anung.
http://nasional.harianterbit.com/nas...i-Yuddy-Jeblok


Hanya Bikin Gaduh, MenPAN-RB Layak di Reshuffle
Rabu, 06 Januari 2016 11:05 WIB

Kalangan pengamat politik menilai Menteri Yuddy Chrinanti bikin gaduh politik akibat mengumumkan hasil kinerja kementerian/lembaga. Padahal, hal tersebut seharusnya menjadi kewenangan Presiden. Sehingga, menteri asal Partai Hanura ini masuk daftar menteri yang layak di reshuffle oleh Jokowi.

"Saya sebenarnya lebih mendorong presiden untuk melakukan reshuffle atas dasar pertimbangan kinerja. Kecuali apabila ekspose tersebut betul-betul mengganggu soliditas kabinet dan koalisi, maka bisa saja Menpan RB direshuffle," kata Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Firman Manan kepada Harian Terbit, Selasa (5/1/2016).

Menurutnya, menteri sebagai pembantu presiden tidak boleh mempunyai agenda politik sendiri demi kepentingan pribadi. “Sebenarnya ekspose ini juga dapat dipersepsikan sebagai upaya dari Menteri Yuddy untuk memperlihatkan kepada presiden tentang kinerja kementeriannya.

Sehingga tidak masuk ke dalam list menteri yang dipertimbangkan untuk direshuffle," ujarnya.

Firman mengakui, ekspose kepada publik juga dapat mengganggu soliditas kabinet dan soliditas koalisi partai pendukung pemerintah. Sebab itu, dia menyarankan lebih baik apabila Menpan RB memberikan hasil penilaian tersebut langsung kepada presiden.

"Sebagai contoh mengapa Menko PMK Puan Maharani mendapatkan nilai lebih tinggi dari Menkopolhukam dan Menko Perekonomian atau nilai Polri yang lebih tinggi dari KPU dan sebagainya," tuturnya.

Pengamat kebijakan publik dari Unpad, Yogi Suprayogi menambahkan evaluasi ini justru menimbulkan kegaduhan, karena metode dan alat ukurnya belum jelas. Sebab itu, Yogi menilai Menteri Yuddy ini layak di reshuffle oleh Jokowi. ‎

"Iya sepertinya karena terlalu banyak offset ya pak Yuddy. Tugasnya menyusun peraturan pemerintah dari UU ASN saja belum selesai, malah mencari pekerjaan lain yang justru bukan pekerjaanya," tegasnya.
http://nasional.harianterbit.com/nas...i-Reshuffle-/2