alexa-tracking

Gaji dan Tunjangan PNS Juga Kena Rasionalisasi. Termasuk Sertifikasi & Renumerasi?

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/56dcbfc0dc06bd21348b4568/gaji-dan-tunjangan-pns-juga-kena-rasionalisasi-termasuk-sertifikasi-amp-renumerasi
Gaji dan Tunjangan PNS Juga Kena Rasionalisasi. Termasuk Sertifikasi & Renumerasi?
Duh..Gaji dan Tunjangan PNS Juga Kena Rasionalisasi
Jumat, 04 Maret 2016 , 22:40:00

JAKARTA--Pemerintah menargetkan penurunan belanja pegawai secara nasional dari 33 persen menjadi 28 persen dari total APBN/APBD Rp 2.093 triliun. Sedangkan jumlah PNS, targetnya berkurang menjadi 3,5 juta PNS dari 4,093 juta.

Hanya saja, menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja, masih ada masalah baik di pusat maupun daerah. Di antaranya, APBN/APBD mayoritas digunakan untuk belanja pegawai ketimbang belanja modal.

"Pengendalian jumlah pegawai dan pendistribuannya belum sesuai arah pembangunan dan kebutuhan organisasi birokrasi," kata Setiawan, Jumat (4/3).

Terhadap masalah ini, lanjut Setiawan, pihaknya mempunya dua alternatif dalam upaya rasionalisasi belanja pegawai. Yaitu, menurunkan gaji dan tunjangan PNS, atau menurunkan jumlah pegawai sebanyak sejuta orang.

"Meski belum ada keputusan mengambil alternatif penyelesaian‎ rasionalisasi PNS, namun pemerintah lebih condong kepada pengurangan sejuta PNS. Kenapa? Kalau gaji dan tunjangan dinaikkan, akan banyak pertentangan di pusat maupun daerah," terangnya
http://www.jpnn.com/read/2016/03/04/...Rasionalisasi-


Penerimaan Tak Capai Target, Tunjangan Pegawai Pajak Dipangkas
Minggu, 3 Januari 2016 | 08:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah siap mengurangi tunjangan kinerja bagi pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tahun depan.
Pemotongan tunjangan kinerja atau remunerasi bakal dilakukan lantaran pencapaian penerimaan pajak di akhir tahun 2015 tak memuaskan.

Hingga akhir 2015, pemerintah memperkirakan penerimaan pajak gagal menyentuh target Rp 1.294,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2015.

Diperkirakan, penerimaan pajak tahun ini hanya mencapai Rp 1.098,5 triliun, atau 84,9 persen dari target.

Dampaknya, remunerasi bulanan bagi pegawai pajak pada tahun depan harus dipotong.

Sesuai aturan, dengan pencapaian target pajak hanya sebesar 84 persen, porsi remunerasi hanya sebesar 80 persen dari total besaran remunerasi tahun ini.

Plt Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menyebutkan, anggaran remunerasi bagi 35.000 pegawai Ditjen Pajak di 2015 sebesar Rp 4 triliun.

Tahun 2016, remunerasi tertinggi yang diberikan kepada direktur jenderal pajak sebesar Rp 93,9 juta per bulan, turun dari 2015 saat remunerasi diberikan penuh sebesar Rp 117,37 triliun.

Sementara remunerasi terendah 2016 bagi pegawai pajak rendah sebesar Rp 4,29 juta sebulan.

"Remunerasi siap dipotong sesuai Peraturan Presiden. Tapi menunggu realisasi penerimaan, masih ada waktu bertempur sampai 31 Desember," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu, Askolani, Selasa (29/12/2015).

Mengacu Perpres Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, plafon remunerasi terbesar ialah untuk dirjen pajak sebesar Rp 117,37 juta per bulan.

Sementara remunerasi terendah sebesar Rp 5,36 juta bagi pegawai pelaksana, peringkat jabatan ke empat.

Dalam Perpres tersebut juga diatur bahwa khusus tahun 2015, pemanis bagi kinerja pegawai pajak diberikan 100 persen.

Sementara di tahun berikutnya, diberikan berdasarkan pencapaian target pajak tahun sebelumnya.

Jika pencapaian penerimaan pajak lebih dari 95 persen, pegawai pajak masih akan menerima remunerasi secara penuh.

Jika penerimaan pajak hanya tercapai 90 persen hingga 95 persen, remunerasi hanya 90 persen.

Jika target pajak hanya 90 persen-85 persen, tunjangan dikurangi 15 persen atau hanya 85 persen.

Jika hanya tercapai 80 persen hingga 85 persen, potongan tunjangan 20 persen atau hanya diterima 80 persen.

Dan jika realisasi hanya 70 persen hingga 80 persen, tunjangan disunat sampai 50 persen.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, Presiden perlu merevisi Perpres No 37 Tahun 2015 dan menyempurnakan struktur remunerasi.

Pemotongan tunjangan kinerja di Ditjen Pajak akan mengurangi semangat pegawai pajak.
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...ajak.Dipangkas


Tunjangan Profesi Guru Segera Dihapus
26-09-2015

JAKARTA– Pemerintah berencana menghapus tunjangan profesi guru (TPG). Dengan peniadaan itu, ke depan guru hanya akan menerima tunjangan kinerja setelah melalui pengujian.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata mengatakan, dasar penghapusan TPG karena tidak semua guru berkinerja bagus meskipun telah mendapat tunjangan itu. Kemendikbud pun menggariskan bahwa insentif kepada guru akan diberikan sesuai dengan kompetensi dan kinerja.

”Ini artinya TPG harus disesuaikan. Pemerintah ingin secepatnya insentif berbasis kompetensi dan kinerja itu( direalisasi),” katanya di Jakarta kemarin. Pranata menerangkan, penghapusan TPG sah dilakukan mengingat dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disebutkan bahwa besaran gaji PNS tergantung pada kinerja. ”Ke depan, tunjangan harus disesuaikan dengan tiga komponen uji yang akan dilakukan Kemendikbud, yakni penilaian kinerja guru (PKG), uji kompetensi guru (UKG), dan prestasi siswa,” ujarnya.

Pranata melanjutkan, reformasi tunjangan guru akan dimulai tahun ini dengan penerapan UKG pada 19 November- 27 November. Selain itu akan dilaksanakan pula penilaian kinerja guru untuk memastikan kualitas dan transparansi evaluasi kinerja mereka. Dua hal itu akan menjadi menu pada pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). ”Jadi rapor guru nantinya harus terdiri atas PKG, UKG, dan prestasi belajar. Adanya PKB ini merupakan terobosan baru pelatihan guru,” ujarnya.

Guru besar FakultasI lmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Hafid Abbas menilai sertifikasi guru melalui portofolio dan pelatihan 90 jam tak lebih dari formalitas belaka. Guru tidak dilatih, melainkan hanya diberi sertifikat secara cuma-cuma. Hafid mendukung revisi sertifikasi guru karena tidak memberi dampak perbaikan atas mutu pendidikan nasional.

Padahal penyelenggaraannya telah menguras 2/3 dari total anggaran pendidikan yang mencapai 20% APBN. ”Pada 2010 biaya sertifikasi mencapai Rp110 triliun. Namun Bank Dunia memublikasi guru yang sudah sertifikasi dan yang belum ternyata menunjukkan prestasi yang relatif sama,” tuturnya.

Hafid menegaskan, ada tiga implikasi dari program sertifikasi yang mesti dibenahi. Pertama, Kemendikbud harus menghilangkan pola formalitas penyelenggaraan program sertifikasi guru. Kedua, kaitkan sertifikasi dengan pembenahan mekanisme pengadaan dan perekrutan calon guru di perguruan tinggi. Ketiga, sertifikasi guru harus diselenggarakan berbasis kelas.

Selama ini mereka yang mengikuti pelatihan tidak dirancang untuk mengamati kompetensinya mengajar di kelas. ”Akibatnya sertifikasi guru tidak berdampak pada peningkatan mutu,” urainya.
http://www.koran-sindo.com/news.php?...ate=2015-09-26


Tunjangan Profesi Guru Dihapus 2017
02-10-2015

JAKARTA – Pemerintah merencanakan tunjangan kinerja guru pegawai negeri sipil (PNS) baru akan diberikan pada 2017.

Selain tahun depan tunjangan profesi guru (TPG) masih dianggarkan, peraturan perundangan mengenai tunjangan kinerja juga belum ditetapkan hingga kini. Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata memperkirakan peraturan pemerintah (PP) mengenai sistem penggajian baru bagi guru PNS diberlakukan 2017.

”Jadi, saya tidak mau menjawab itu (perubahan TPG ke tunjangan kinerja) karena peraturannya belum ada,” katanya seusai penandatanganan nota kesepahaman Ditjen GTK Kemendikbud dengan BNI, BRI, Mandiri mengenai penyaluran tunjangan guru melalui perbankan di Kantor Kemendikbud di Jakarta baru-baru ini. Menurut dia, tahun depan pemerintah menganggarkan TPG sebesar Rp80 triliun.

Dana itu terbagi antara Rp73 triliun untuk TPG PNS daerah dan Rp7 triliun untuk TPG bukan PNS. Dengan sudah diketuk palunya anggaran TPG untuk 2016, tidak mungkin TPG dihapuskan. Dia berharap tidak akan lagi ada keresahan guru mengenai isu penghapusan sehingga dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh situasi. Ketika ditanya apakah nanti tunjangan kinerja akan sama sistemnya dengan TPG yang dibayar satu kali gaji pokok, dikatakan dia, belum ada penjelasan mengenai sistem itu.

Pranata hanya menjelaskan, tunjangan kinerja itu diatur Pasal 79-80 Undang- Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan TPG diatur Pasal 15 UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen. ”TPG tetap akan ada dan dibayar satu kali gaji pokok, disesuaikan dengan UU Nomor 14/2005. Jadi, kalau ada perubahan ya dilihat saja nanti. Yang penting (TPG) masih ada duitnya,” imbuhnya.

Terkait dengan penyaluran tunjangan guru, Kemendikbud merasa perlu melakukan nota kesepahaman dengan tiga bank pemerintah karena ada masalah yang timbul ketika pencairan TPG. Kemendikbud juga meminta ketiga bank yang bekerja sama itu untuk memperlakukan khusus guru-guru berprestasi. Caranya dengan membuat kartu khusus kepada guru agar bisa mendapat potongan harga untuk naik kereta atau belanja di toko tertentu.

”Selama ini bank hanya memberikan perlakuan khusus kepada orang kaya yang punya tabungan miliaran. Mengapa tidak memberikannya kepada guru yang sudah membuat orangorang itu kaya,” tukasnya. Direktur Jaringan dan Layanan Bank BNI Adi Sulistyowati menerangkan, ke depannya perbankan milik pemerintah ini akan meningkatkan layanan kepada guru.

Mereka akan mengeluarkan produk untuk kesejahteraan guru, misalnya kredit tanpa agunan (KTA) hanya dengan gaji sebagai jaminannya. Lalu kemudahan perumahan bagi guru serta pelatihan perbankan bagi guru. Pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Said Hamid Hasan mengatakan, bila pemerintah benar mengubah TPG ke tunjangan kinerja berarti pelanggaran hukum.

UU Guru dan Dosen sudah mengatur secara tegas mengenai TPG dan UU tersebut adalah lex specialis yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat. Dia pun menyarankan jika rencana perubahan itu jadi dilaksanakan maka seharusnya ada organisasi yang melakukan gugatan kepada pemerintah.
http://www.koran-sindo.com/news.php?...ate=2015-10-02

----------------------------

Pemerintah memang lagi klepek-klepek soal duit APBN tahun ini dan tahun-tahun yad. Defisitnya pasti lebih besar di tahun-tahun yad, melebihi batas yang wajar. Penyebabnya, apalagi kalau bukan krisis ekonomi yang berakibat melemahnya expor sumber daya alam Indonesia sehingga pemasukan APBN dari pajak dan hasil pengelolaan kekayaan alam itu, jadi jeblog (apalagai sejak harga minyak jatuh).

Sementara menutupi defisit APBN dengan mencetak SUN, sudah sulit lakunya di pasar modal internasional, karena investor asing juga sedang kesulitan duit segar. Lalu kenapa nggak utang saja ke World Bank, IMF atau China. Sudah dilakukan Jokowi! tapi itu duit utangan dari China terutama, masuknya juga seret. Dan China nggaklah bodoh dengan memasukkan modal mereka ke Indonesia, tanpa sarat-sarat ketat, seperti harus memakai tenaga keja China dan barang modalnya harus pakai 'made in China", sehingga pada akhirnya, itu duit utangan dari China pada kembali masuk ke negerinya lagi. Kita nggak dapat apa-apa dari arus aliran uang dari mereka, kalau mau jujur lho!

Makanya, penghematan ala Jokowi kali ini cukup menarik. Dia berani memotong biaya pengeluaran APBN untuk Belanja pegawai. Sebab memotong pengeluaran APBN untuk cicilan utang luar negeri, nggak bakalan berani dilakukan pemerintah kita, bahkan sejak Soeharto dulu jadi presiden. Hal lain, yaaa menunda semua proyek-proyek Pemerintah yang nggak terlalu urgent, seperti membangun kantor-kantor baru atau pemekaran wilayah baru. Belanja modal pada akhirnya pasti kena sunat pulalah!

Termasuk untuk biaya pendidikan dan kesehatan masyarakat Indonesia kelak. Untuk anggaran kesehatan, SBY sudah berjasa menolong Jokowi, dengan membebaskan kewajiabn APBN menanggung biaya pengobatan rakyatnya karena sudah di "transfer" ke BPJS. Rakyat disuruh menanggung sendiri biaya kesehatannya via assuransi BPJS itu. Subsidi? BBM sudah nggak disubsidi lagi tuh, sebab harga keekonomian BBM sudah dibawah harga pasar untuk saat ini, termasuk premium itu. Listrik juga, yang KVA diatas 900, sudah bayar full secara ekonomi tanpa subsidi lagi



emoticon-Angkat Beer
image-url-apps
PNS kan sudah enak, dipangkas dikit tak apalah.. itung itung sedekah emoticon-Embarrassment
image-url-apps
Bijimane gak banyak pns...la setingkat penjaga kantor, tukang kebun dll aja diangkat jadi pns...kebanyakan mah karena hubungan kerabat
KASKUS Ads
image-url-apps
baguslah

pendapatan di sesuaikan dengan kinerja

kalau kagak terima ya tinggal pindah ke swasta
image-url-apps
gapapa kena potong, pan gajinya udah gede 😝
pns dipangkas, buruh dinaikin....
image-url-apps
Kambingbitemnya melemahnya sda yah sekarang? emoticon-Big Grin
Liat sektor mikro deh, udah babak belur tuh emoticon-Big Grin
Gaji guru dipotong? Siap2 tambah ancur ekonomi mikro emoticon-Big Grin
MAMPUS


KERJAAN SEHARI HARI MAIN GAME, KALO GA SOLITAIRE YA FM DAPAT TUNJANGAN GEDE BANGET

MASIH MENDING PNS GURU YANG MASA BAKTINYA UDAH DIATAS 15 TAHUN, RAMBUT SAMPAI PUTIH NGELADENIN MURID MURID BANDEL
image-url-apps
Duit nya ada tinggal mau apa ndak
image-url-apps
sebagian diisi tenaga asing sajalah,
upah sedikit lebih tinggi tapi kinerja jauh lebih baik.
supaya ada iklim persaingan yg ketat,
image-url-apps
ditunggu komplainnya.
tapi yg santun yah.
image-url-apps
Quote:


Sebagian PNS sih sebenarnya kagak masalah, soalnya cuma anggap PNS sebagai pekerjaan sampingan atau status doang, pekerjaan utamanya justru pada dagang.
image-url-apps
g usah dipotong, yang g produktif dipecat aja
image-url-apps
Gak ngaruh, males komentar macam-macam
Ntar dibilang iri gak lulus pns.






Wakakakak
image-url-apps
Bener nih, pns bisa dipecat
Terkait dengan penyaluran tunjangan guru, Kemendikbud merasa perlu melakukan nota kesepahaman dengan tiga bank pemerintah karena ada masalah yang timbul ketika pencairan TPG. Kemendikbud juga meminta ketiga bank yang bekerja sama itu untuk memperlakukan khusus guru-guru berprestasi. Caranya dengan membuat kartu khusus kepada guru agar bisa mendapat potongan harga untuk naik kereta atau belanja di toko tertentu.

solusi rezim ini... KARTU MANING
Sekalian saja:
1. Anggota MPR dan DPRD seluruh Indonesia
2. Presiden, Wapres, Anggota kabinet, ketua (dan komisioner) lembaga-lembaga negara
3. Gubernur, Bupati, Walikota se Indonesia
4. Dirut BUMN
penghasilannya (gaji + tunjangan) dipotong ngga usah banyak-banyak 25% aja pertahun. Berapa triliun tuh penghematannyaemoticon-Smilie emoticon-Smilie
Gaji dan Tunjangan PNS Juga Kena Rasionalisasi. Termasuk Sertifikasi & Renumerasi?kementerian ababil emoticon-Wkwkwk
image-url-apps
memang kerja favorit skrg tu jadi buruh, dikit2 demo, minta UMP dinaikin.
makanya buat aturan, pns ga bener bisa dipecat.

emoticon-Wakaka

kalo kayak sekarang, kupret lah...

di dki aja banyak guru kerjanya seenak jidat malah ada yang jarang masuk.

di kelurahan juga sama kancrutnya, dicariin dia malah lagi keluar, kalo mau janjian dulu.

emoticon-Najis emoticon-Tai