JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan mengesampingkan perkara atau deponering merupakan kewenangan prerogatif Jaksa Agung.

Hal tersebut diungkapkan Prasetyo menyikapi keputusan Komisi III DPR yang menolak rencana pemberian deponering terhadap kasus dua mantan komisioner KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (BW).

"Itu kewenangan preogatif dari Jaksa Agung, tentunya kita juga perlu mendapat pertimbangan dari para pakar dan intansi pemerintahan, itu yang kita kerjakan tapi itu adalah hak preogatif Jaksa Agung," kata Prasetyo di Gedung Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Prasetyo juga menegaskan keputusan yang dia ambil akan mengacu aspirasi masyarakat yang berkembang. Menurut dia, masukan ataupun pendapat tidak akan menjadi penentu utama, termasuk dari DPR.

Dia menegaskan Jaksa Agung memiliki hak penuh atas deponering kasus bekas pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. "Meski begitu, kita perlu mendapatkan pertimbangan dari badan-badan lain dan lembaga pemerintahan," katanya.

Sebelumnya, Komisi III DPR kompak menolak ‎deponering terhadap kasus Samad dan BW. ‎Hal itu merupakan keputusan dalam rapat Komisi III membahas surat Kejagung yang meminta pertimbangan kepada komisi hukum DPR itu mengenairencana deponering Samad dan BW

Sembilan fraksi menolak deponering, sedangkan Fraksi Nasdem tak hadir dalam rapat. "Intinya adalah menolak, dengan berbagai pertimbangan," ujar Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo‎ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 11 Februari 2016.

Dia menjelaskan, Komisi III DPR tidak melihat adanya kepentingan umum yang mendukung pemberian deponering kasus keduanya.

"Komisi III menilai bahwa tidak ada kepentingan umum yang mendukung pemberian deponering sehingga kami merekomendasikan ke pimpinan DPR, mengembalikan ke Kejaksaan," kata Bambang.

(dam)