JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana terkait barter program pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dengan tiga program pada APBD Perubahan 2014 tidak berdasar.

Tiga program yang disebut barter dengan pengadaan UPS adalah program pembelian lahan RS Sumber Waras, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Basuki menyebut pengadaan UPS sudah dilakukan sejak 2013 lalu.

"Enggak ada barter-barteran, kalau dia ngomong barter ya enggak bisa," kata Basuki, seusai meresmikan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2016).

Basuki mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2014. Di dalam rancangan tersebut, tidak ada usulan pengadaan UPS.

"Sekarang kita ngomong, deh. Kalau dia fitnah barter, itu fitnah yang guobloknya minta ampun! Jadi itu fitnah yang agak bodoh, kasih tahu Lulung," kata Basuki.

Basuki menyebut hal itu sebagai fitnah karena seharusnya tercantum pengadaan UPS dalam KUA-PPAS Perubahan 2014. Di KUA-PPAS Perubahan 2014, kata Basuki, tercantum usulan anggaran pembelian lahan RS Sumber Waras. Sementara tidak ada usulan pengadaan UPS.

"Kalau barter, waktu kami tandatangan KUA-PPAS Perubahan 2014, ada (anggaran) UPS dong. Kenapa enggak ada?" kata Basuki. (Baca: Lulung Sebut Ada Barter Anggaran UPS dan RS Sumber Waras)

"Masa dagang barter, lo enggak mau cantumin (pengadaan UPS)? Kan penandatanganan Mou antara pemerintah sama DPRD. Kalau ada barter, bodoh enggak dia enggak masukin (UPS)? Bodooh," kata Basuki dengan ketus.

Lulung sebelumnya menyebut ada oknum DPRD DKI yang "bermain". Pada 4 Agustus 2014, oknum tersebut menghapus anggaran untuk membeli lahan RS Sumber Waras, KJP, dan KJS. Sementara itu, anggaran UPS juga tidak masuk.

Lulung mengatakan, ada barter program antara oknum eksekutif dan oknum DPRD agar anggaran RS Sumber Waras dan UPS bisa sama-sama masuk dalam APBD Perubahan 2014.

"Jadi, kalau mereka berbohong dalam memberi kesaksian, hanya satu yang saya katakan. Hanya Tuhan, Ahok, dan Ferrial Sofyan selaku Ketua DPRD yang lama yang tahu," ujar Lulung.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Khlwp

baik minta ampun