Dalam memilih direksi atau komisaris di BUMN, Komisi VI DPR menantang Kementerian BUMN menjalankan proses seleksi yang transparan dan terbuka. Agar BUMN bisa lebih profesional.

"Kita ingin proses rekrutmen direksi dan komisaris dilakukan terbuka terutama pada BUMN strategis, mulai dari penentuan nama calon hingga hasil dari seleksi," kata Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir di Komplek DPR, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Menurut Hafisz, tujuan proses seleksi yang transparan, agar publik bisa ikut menilai, siapakah figur atau sosok yang layak terpilih menjadi pengambil keputusan di BUMN.

"Kita tidak ingin mencampuri keputusan pemegang saham BUMN, karena itu merupakan kewenangan eksekutif. Tapi parlemen sebagai lembaga yang mengawasi kekayaan negara juga harus mengetahui track record orang yang akan ditempatkan pada BUMN," ujar Hafisz.

Selama ini, ujar Hafisz, Komisi VI DPR yang merupakan mitra kerja dari Kementerian BUMN, ujug-ujug mendapat informasi atau laporan terkait susunan direksi atau komisaris baru di BUMN. Banyak sekali nama aneh karena tidak kompeten atau sosok bermasalah bisa masuk BUMN.

"Betul. Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan merupakan pemegang saham yang berhak melakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon direksi, namun tidak ada salahnya publik melalui DPR diberikan kesempatan untuk memberikan masukan-masukan," kata Hafisz.

Ya, politisi asal PAN ini, benar. Belakangan pada susunan direksi dan komisaris beberapa BUMN terdapat figur yang dinilai tidak memiliki kompetensi dalam menangani sebuah perusahaan.

"Pada jabatan komisaris, beberapa nama berasal dari kalangan relawan dan pengamat. Padahal maju mundurnya sebuah korporasi terletak pada manajemen dan fungsi pengawasan, sehingga kalau tidak profesional akan memberatkan perusahaan itu sendiri," tegas Hafisz.

Hafisz menjelaskan, laporan Kementerian BUMN kepada DPR tersebut bersifat pemberitahuan saja, karena memang bukan ranah legislatif untuk mencampuri urusan fit and proper test. [tar]http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2271798/jejak-politik-balas-budi-jokowi-di-sekujur-bumn