Pasca Rapat Kerja dengan Kejakasaan Agung , Komisi III DPR RI memberikan instruksi untuk membahas mengenai lanjutan pembentukan Panitia Kerja (Panja) mengenai penegakan hukum kasus PT Freeport Indonesia. Selain itu, akan dibahas upaya negeri ini dalam mengimplementasikan dan mewujudkan secara nyata isi dari pasal 33 UUD 1945. Pasal yang berbunyi “ Bumi, Air, dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” tersebut berkaitan dengan kasus PT Freeport Indonesia yang saat ini sedang hangat dibicarakan. Dengan alasan tersebut, saat ini tentunya sangat mendesak dari sisi aktualitas persoalan maka sangat relevan untuk diwujudkannya Pansus PT Freeport Indonesia tersebut.
Baca: http://www.pikiran-rakyat.com/nasion...ansus-freeport
Tetapi dengan adanya rencana pembentukan Panja tersebut, mendapatkan protes keras dari Jaksa Agung M. Prasetyo. Beliau menilai, dengan adanya pembentukan Panja PT Freeport Indonesia seolah-olah sebagai bentuk intervensi politik DPR terhadap Kejaksaan Agung. Akan tetapi penilaian tersebut segera di bantah oleh Sufmi Dasco Ahmad yang merupakan Anggota Komisi III DPR RI bahwa “rencana pembentukan Panja Kasus Freeport ini menitik beratkan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia.
Baca: http://www.energitoday.com/2016/01/k...asus-freeport/
Sebenarnya, pembentukan Panja Kasus Freeport tersebut akan menghusut terkait adanya dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh Setya Novanto dalam kasus “papa minta saham”.
Sebagai Komisi Hukum DPR berhak memberikan rekomendasi kepada penegak hukum, baik Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ada dugaan pelanggaran hukum dalam proses perpanjangan kontrak Freeport tersebut. Selain itu, komisi III akan mendukung statemen Presiden yang mengatakan bahwa akan menindak tegas pencatut nama Presiden tersebut.
Mengingat kinerja Kejagung yang kian menurun, Panja Freeport dirasa perlu untuk juga mengawal proses hokum terhadap segala potensi-potensi kecurangan di renegosiasi Freeport.