alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/56a57a80529a4549308b4568/bpjs-ketenagakerjaan-bermasalah-duit-triliunan-menguap
BPJS Ketenagakerjaan Bermasalah, Duit Triliunan Menguap
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kedapatan telah mengelola dana secara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada total uang triliunan rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan dan keberadaannya oleh BPJS.

Temuan BPK tersebut didasari oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengalihan Aset PT Jamsostek (Persero) menjadi Aset Program dan Aset BPJS Ketenagakerjaan serta Kegiatan Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua (JHT), Non JHT, dan Biaya PT Jamsostek Tahun Buku 2012 dan 2013 pada BPJS Ketenaga Kerjaan di Jakarta, Jawa Timur, Medan, Jawa Barat, dan Bali.

Anggota VI BPK Bahrullah Akbar saat dikonfirmasi menyatakan hingga saat ini belum ada pembaruan pemeriksaan dari LHP yang ditandatangani olehnya pada 21 Juli 2014 tersebut. "Tindak lanjut dari laporan ini belum saya tangani karena sempat saya lepas. Sekarang kami sedang mulai lagi melakukan pemeriksaan," kata Bahrullah saat ditemui di kantornya, Rabu (13/1).
Pemeriksaan oleh BPK dilakukan untuk menilai apakah pengendalian internal atas pelaksanaan program yang diaudit tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan, BPK mencatat sejumlah poin yang dianggap patut menjadi perhatian pihak BPJS, antara lain;

1. Pengelolaan Dana Pengembangan JHT tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 sehingga peserta Jamsostek tidak memperoleh pengembangan Dana JHT tepat waktu dan tepat jumlah sebesar RP 1.364.438.671.979,- serta berkurang sebesar Rp 25.831.029.556,- belum dapat dijelaskan;

2. Reklasifikasi Liabilitas Dana Non JHT ke Cadangan Umum (Ekuitas) sebesar 1.198.421.605.861,- tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sehingga mengurangi pengalihan Aset PT Jamsostek ke Dana Jaminan Sosial (DJS);

3. PT Jamsostek tidak membagikan hasil investasi ke Dana Pengembangan Non JHT milik peserta Jamsostek dari tahun 2011-2013 sebesar Rp 594.280.492.271,-;

4. BPJS Ketenagakerjaan kurang membagikan Dana Pengembangan Non JHT ke dalam masing-masing Program DJS sebesar Rp 1.794.835.124.409,-;

5. Pekerjaan TV Program Jamsession I dan II dilaksanakan secara swakelola tidak sesuai dengan ketentuan dan realisasi biaya senilai Rp 7.095.000.000,- belum dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil audit BPK kala itu diserahkan tembusannya kepada Menteri BUMN, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan Direksi Ketenagakerjaan. Bahrullah menyatakan respons yang diberikan oleh pihak BPJS adalah menolak hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial-ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Tak sedikit yang mempertanyakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana di BPJS, mengingat tak banyak pula pekerja yang mafhum dengan hak ataupun cara mendapatkan, terutama, jaminan hari tua sebagaimana yang dijanjikan. (pit)

http://www.cnnindonesia.com/nasional...iunan-menguap/

ERA JOKOWI kok makin amburadul?
Kowoji?
Gak pernah salah TEMPIKMU.
Harus salah NDIASMU.
enggak nguap, cuma pindah kantong aja
Quote:Original Posted By politicus
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kedapatan telah mengelola dana secara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada total uang triliunan rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan dan keberadaannya oleh BPJS.

Temuan BPK tersebut didasari oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengalihan Aset PT Jamsostek (Persero) menjadi Aset Program dan Aset BPJS Ketenagakerjaan serta Kegiatan Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua (JHT), Non JHT, dan Biaya PT Jamsostek Tahun Buku 2012 dan 2013 pada BPJS Ketenaga Kerjaan di Jakarta, Jawa Timur, Medan, Jawa Barat, dan Bali.

Anggota VI BPK Bahrullah Akbar saat dikonfirmasi menyatakan hingga saat ini belum ada pembaruan pemeriksaan dari LHP yang ditandatangani olehnya pada 21 Juli 2014 tersebut. "Tindak lanjut dari laporan ini belum saya tangani karena sempat saya lepas. Sekarang kami sedang mulai lagi melakukan pemeriksaan," kata Bahrullah saat ditemui di kantornya, Rabu (13/1).
Pemeriksaan oleh BPK dilakukan untuk menilai apakah pengendalian internal atas pelaksanaan program yang diaudit tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan, BPK mencatat sejumlah poin yang dianggap patut menjadi perhatian pihak BPJS, antara lain;

1. Pengelolaan Dana Pengembangan JHT tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 sehingga peserta Jamsostek tidak memperoleh pengembangan Dana JHT tepat waktu dan tepat jumlah sebesar RP 1.364.438.671.979,- serta berkurang sebesar Rp 25.831.029.556,- belum dapat dijelaskan;

2. Reklasifikasi Liabilitas Dana Non JHT ke Cadangan Umum (Ekuitas) sebesar 1.198.421.605.861,- tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sehingga mengurangi pengalihan Aset PT Jamsostek ke Dana Jaminan Sosial (DJS);

3. PT Jamsostek tidak membagikan hasil investasi ke Dana Pengembangan Non JHT milik peserta Jamsostek dari tahun 2011-2013 sebesar Rp 594.280.492.271,-;

4. BPJS Ketenagakerjaan kurang membagikan Dana Pengembangan Non JHT ke dalam masing-masing Program DJS sebesar Rp 1.794.835.124.409,-;

5. Pekerjaan TV Program Jamsession I dan II dilaksanakan secara swakelola tidak sesuai dengan ketentuan dan realisasi biaya senilai Rp 7.095.000.000,- belum dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil audit BPK kala itu diserahkan tembusannya kepada Menteri BUMN, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan Direksi Ketenagakerjaan. Bahrullah menyatakan respons yang diberikan oleh pihak BPJS adalah menolak hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial-ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Tak sedikit yang mempertanyakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana di BPJS, mengingat tak banyak pula pekerja yang mafhum dengan hak ataupun cara mendapatkan, terutama, jaminan hari tua sebagaimana yang dijanjikan. (pit)

http://www.cnnindonesia.com/nasional...iunan-menguap/

ERA JOKOWI kok makin amburadul?


Dan akhirnya anggota BPJS ketenagakerjaan yang akan mencairkan dana JHT, perlu menunggu sampai bulan September 2016 hanya untuk pengajuan klaimnya saja, sementara pencairannya entah kapan,

Bagaimana nih BPJS ketenaga kerjaan?

punya gw udah gw cairin desember kemaren.. itupun susahnya mnta ampun.. gw harus brngkat subuh spy dpet antrian.

emang bajingan ini perushaaan. mafia terang2 an.. hasil "investasi" JHT kaga ada 2% setaun. rezim bwaangsat
ANJREEEEET.. DUIT ANE BLOM DICAIRIN..!!

emoticon-Ngakak (S)
Nunggu penjelasan BPJS
wah bpjs dana yg terkumpul besar bangat tuh.. jangan sampe cuma dikorupsiin aja emoticon-Matabelo
bukan nya laporan nya selalu rugi emoticon-Malu (S)

eh ini bukan ngomongin pertamina kan emoticon-Ngakak
direktur bpjs kan tersangka korupsi ya....
pantesan pelayanan bpjs kayak kacau..

indonesia oh indonesia duit rakyat dikorup emoticon-Frown
klo sampe bangkrut.. berarti rejim ini yg harus tanggung jawab.. emoticon-Mad:
BPK kejam sekali, satu persatu borok pemerintah di ungkap di media, harus di resapel dg orang kita
Quote:Original Posted By dolsuper
punya gw udah gw cairin desember kemaren.. itupun susahnya mnta ampun.. gw harus brngkat subuh spy dpet antrian.

emang bajingan ini perushaaan. mafia terang2 an.. hasil "investasi" JHT kaga ada 2% setaun. rezim bwaangsat


Hehe setahun 2% enakan di beli in mata uang asi g di taruh di bawah bantal saja klo gitu..... emang jadi rakyat di sini harus rela di tipu dan di peras mulu....
pantes mo nyairin karena kematian aja lama banget, sudah 1 bulan kaga cair.. dipersulit pula emoticon-Mad
cuk................
ckckck jungasu bray duit trilyunan nggo plarakan emoticon-Cape d... (S)
BPJS kampreeet!!! emoticon-Marah

Gaji karyawannya kegedean!! emoticon-Marah emoticon-Marah

Duit iuran anggota diembat juga!! emoticon-Marah emoticon-Marah emoticon-Marah

Makan tuh duit haram pengantar ke kerak neraka!!

emoticon-Blue Guy Bata (L) emoticon-Blue Guy Bata (L) emoticon-Blue Guy Bata (L)
Quote:Original Posted By dolsuper
punya gw udah gw cairin desember kemaren.. itupun susahnya mnta ampun.. gw harus brngkat subuh spy dpet antrian.

emang bajingan ini perushaaan. mafia terang2 an.. hasil "investasi" JHT kaga ada 2% setaun. rezim bwaangsat


deposito aja 7%, kalo 2% main diinvestasi beresiko spt. saham, reksadana saham atau duitnya dipakeemoticon-Bata (S) , gimana pensiunnya nanti kalo hasilnya 2% duit pensiun kena inflasi, uang yang didapat tidak sesuai kebutuhan masa pensiun emoticon-Takut (S)
Quote:Original Posted By dolsuper
punya gw udah gw cairin desember kemaren.. itupun susahnya mnta ampun.. gw harus brngkat subuh spy dpet antrian.

emang bajingan ini perushaaan. mafia terang2 an.. hasil "investasi" JHT kaga ada 2% setaun. rezim bwaangsat


mksd nya mafia gimana, gan?? emoticon-Bingung (S)
kok ga pada nyerang BPK sih????

beda kalo yg diaudir Pemrpov DKI,...

emoticon-Ngacir