Liputan6.com, Jakarta - Isu reshuffle kabinet jilid II
kembali menyeruak beberapa waktu lalu, terlebih ada
beberapa partai politik yang tadinya berada di luar
pemerintahan menyatakan bergabung dengan pemerintah.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Agung Suprio
berharap, Presiden Jokowi diminta tetap objektif dan tidak
terpengaruh tekanan partai politik pendukungnya dalam
menentukan menteri yang akan terkena reshuffle maupun
penggantinya.

Ia percaya, pertimbangan Jokowi sepenuhnya didasarkan
pada penilaian terhadap kinerja menteri yang
bersangkutan dan tidak perlu menghiraukan permintaan
partai.

"Ketua Partai pasti sekuat tenaga mengamankan posisi
menteri maupun berusaha mengajukan kadernya menjadi
pengganti. Presiden Jokowi jangan terpengaruh dan harus
tetap objektif menyusun kabinet," kata Agung di Jakarta,
Jumat (22/1/2016).

Agung berpandangan, jika pun Jokowi melakukan reshuffle
jilid II salah satu solusi untuk memperbaiki kinerja
pemerintah adalah dengan menambah tokoh non-parpol
dalam kabinet khususnya untuk kementerian-kementerian
strategis.

"Jalurnya bisa melalui birokrat karir maupun profesional
yang sudah berpengalaman. Sekarang era meritokrasi.
Presiden jangan ragu menunjuk birokrat karir maupun
profesional untuk menjadi menteri walaupun mendapat
penolakan dari partai koalisi. Kalau terbukti jejak rekamnya
baik, kinerja pemerintah pun akan ikut membaik," ujar dia.

Agung menambahkan bahwa dalam penyusunan kabinet
awal dan reshuffle pertama, masih sangat kuat kesan
kompromi Presiden terhadap kepentingan partai politik
pengusungnya. "Kompromi ini justru membuat kinerja
pemerintah tersendat karena lemahnya kepemimpinan
kader partai di kabinet," ucap dia.

Agung mencontohkan kinerja Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yang menurutnya kewalahan
menangani bencana kebakaran hutan dan asap tahun 2015
lalu. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan juga dianggap belum mampu mengikuti ritme
kerja Presiden yang cepat dan taktis.

"Contohnya adalah perbedaan pandangan Menteri LHK
dan jajarannya mengenai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Amdal) Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
Direktur Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK bilang
data Amdal tidak lengkap dan tidak valid. Dirjen Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan juga menyatakan detail
trase jalur kereta cepat tersebut tidak ada dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah," papar Agung.

"Padahal syarat utama izin lingkungan adalah kegiatan
tersebut berada pada lokasi sesuai peruntukan dalam Tata
Ruang. Tapi tiba-tiba Menteri LHK sampaikan bahwa Amdal
tersebut layak. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi di
Kementerian LHK," ujar dia.


sumber http://m.liputan6.com/news/read/2418863/reshuffle-kabinet-jokowi-diminta-tak-terpengaruh-tekanan-parpol



kalo gak terpengaruh parpol pasti puan udah diganti, ini kabinet profesional dan gak ada yg namanya bagi bagi kursi, koalisi ramping ini sudah sepakat