SALAM SEJAHTERA AGAN SEKALIAN

Yusril sentil Surya Paloh dan Hary Tanoe gunakan media untuk politik. Demikian saya baca dalam sebuah media online di negeri ini. Agan sekalian tentu sudah bosan dengan berita yang memihak salah satu dari polarisasi politik di Indonesia. Seakan tiada hentinya media masa terutama stasiun televisi memberitakan hal secara memihak baik itu mendukung atau mengkritik berlebihan. Tentu saja kritik itu baik asal tidak berujung fitnah, di satu sisi media lain menjunjung terus polarisasi lainnya. Hal ini tentu saja kurang baik karena seakan membawa kenangan media masa pada jaman orde baru. Di negara seperti rusia pada pemerintahan putin juga mempolitisir media guna kepentingan pemerintah. Di negeri ini kebebasan pers adalah salah satu keberhasilan reformasi yang paling jelas kelihatan. Hendaknya kebebasan ini dipelihara dengan menjadikannya sebagai kebebasan yang bertanggung jawab.





KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) menyebut keberpihakan Metro TV dan TV One terhadap dua pasangan capres-cawapres kontestan laga Pilpres 9 Juli yang lalu sangat berlebihan. Kedua stasiun tersebut direkomendasikan KPI agar tak beroleh perpanjangan izin siaran. Ancaman pemberhentian izin siaran itu agar keberpihakan kedua stasiun televisi tersebut tak kebablasan. Tak hanya itu, keduanya juga memberitakan secara negatif calon presiden yang tak mereka dukung.

Surya Paloh, misalnya, mendapat porsi pemberitaan paling banyak di Metro TV. Dalam periode penelitian, tercatat ada 15 judul berita dengan durasi 6.297 detik (30.6% dari seluruh pemberitaan tokoh politik) yang memberitakan Surya Paloh. Jumlah ini hampir dua kali lipat dari jumlah durasi yang didapat oleh Mahfud MD yang ada di urutan kedua tokoh politik paling banyak diberitakan, yaitu sebesar 3.955 detik (19.8%).

Penelitian ini juga mencatat variabel “durasi penonjolan”, yakni pencatatan yang dihitung ketika terdapat suara dan gambar kontestan politik yang secara bersamaan muncul di dalam tayangan, baik diwawancarai langsung maupun ketika sedang berpidato atau beraktivitas lainnya. Dalam konteks ini, Metro TV memberikan “durasi penonjolan” kepada Surya Paloh sebanyak 43.6%, sementara Mahfud MD hanya ditonjolkan sebesar 19.8%.

Keberpihakan Metro TV terhadap Surya Paloh kian kentara dengan fakta bahwa tidak ada satu pun berita negatif mengenainya. Dari 15 berita mengenai Ketua Umum Partai NasDem ini, 10 berita bernada positif dan 5 lainnya netral. Tidak hanya itu, selama periode penelitian, juga ditemukan setidaknya 5 berita yang berjudul sama dengan slogan NasDem, yaitu “Gerakan Perubahan” dan “Restorasi Indonesia”, dan ini berpotensi mengaburkan judul berita degan slogan parpol. Sementara tokoh politik yang mendapat porsi pemberitaan negatif tertinggi adalah Hidayat Nur Wahid (27.2%), disusul Mahfud MD (27.2%), dan kemudian Luthfi Hasan Ishaaq (18.2%) (Data penelitian diambil ketika kasus korupsi impor daging sapi yang melibatkan petinggi PKS terkuak).



Sebagai warga negara kami harus memberi masukan kepada partai politik, calon presiden, serta pemilik televisi pengguna frekuensi publik untuk tidak merampas hak publik atas informasi yang benar. Frekuensi yang dipakai stasiun TV untuk bersiaran adalah milik publik, dan penggunaannya pun harus untuk kepentingan publik. Dan di saat Pemilu sekarang ini, tidak ada yang lebih dibutuhkan publik kecuali informasi yang benar, berimbang, dan relevan.

Politisi yang mampu berpikir bersih, meski berbagai cibiran "pasukan pendukung online" yang membabi buta melahap aktivitasnya membrikan argumentasi logisnya. Yusril Ihza Mahendra geram dengan perilaku politisi yang kerap menggunakan media massa untuk menjatuhkan lawan politik atau untuk propaganda partai. Menurutnya, cara atau strategi yang diambil pemilik media yang juga politisi, sangat tidak mendidik, masyarakat pun dirugikan.
"Kita lihat sekarang tvOne dan Metro TV, itu enggak pantas lah. Apalagi (media) cetak, si Hary Tanoe juga,"

Yusril menuturkan, seharusnya orang yang berpolitik mundur dari kepemilikan media dan tidak lagi menggunakan kekuatan media sebagai alat propaganda. Sebab, media sepenuhnya digunakan untuk kepentingan publik, bukan partai atau kepentingan politik."Media itu kan media komersial orang beli. Saya langganan Koran Sindo, langganan koran Media Indonesia, isinya dicekokin mulu sama Surya Paloh. Kan kesel juga. Sudah saya bayar juga, dicekokin lagi,". Dari kondisi itu Yusril memberi gambaran sudah terlalu banyak kepentingan yang saling mendompleng. bahkan, penegakan hukum bisa disusupi kepentingan politik. Karena itu, posisi Jaksa Agung di pemerintahan Jokowi-JK rawan jika diisi orang berlatar belakang politik.

"Ya harus steril betul dari politik. Kalau hukum ya hukum saja, jangan campur aduk hukum dengan politik,"

Sudah saatnya media melakukan reformasi pada dirinya sendiri agar fungsi media mencerdaskan bangsa bisa terwujud. Meskipun mereka yang memiliki media besar tersebut tapi tak eleok lah jika barang pribadi kita mengganggu kepentingan orang di sekitar kita. Jika ada yang salah bisa agan sekalian memberikan masukan.

Ane tidak menolak cendol gan