Dear Agan-agan
Ini ane copas tulisan disebuah media cetak
Apa saja sih yang dilakukan pengelola jalan tol untuk memberikan pelayanan bagi pengguna jalan tol?
Semoga kita bisa tahu apa saja yang mereka kerjakan

Layanan Tol Perlu Terus Dikontrol

Masyarakat perlu mengetahui kategori dan indikator standar pelayanan minimal jalan tol agar bisa ikut aktif melakukan pengontrolan.

DELAPAN peristirahatan dibangun di Jalan Tol Cikopo-Paliman atau lebih dikenal dengan sebutan Cipali. Pembangunan itu bukan untuk kepentingan bisnis semata, namun lebih mengedepankan pertimbangan keselamatan pengguna jalan. Maklum, jalanan mulus tanpa kelokan itu kerap membuat pengemudi mengantuk.

Terlepas dari itu, pembuatan rest area atau tempat istirahat (TI) dan tempat istirahat dan pelayanan (TIP) merupakan salah satu syarat tambahan standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol yang sudah diundangkan dalam Beleid SPM berbentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 16/PRT/M/2014 tertanggal 17 Oktober 2014. Peraturan itu berlaku efektif enam bulan semenjak diundangkan atau April 2015.

Standar pelayanan minimal (SPM) adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggara jalan tol yang mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, serta pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan.
"Pengusaha jalan tol harus memenuhi SPM yang baru," ungkap Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna, pekan silam.

Besaran ukuran yang harus dicapai untuk masing-masing aspek dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat. SPM jalan tol wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol.

Peraturan itu memuat dua aspek baru yang harus dipatuhi BUJT, yakni pembuatan TIP dan turunannya serta aspek lingkungan yang mencakup kebersihan, tanaman, dan rumput. Adapun indikator TIP meliputi kondisi jalan, on/off ramp, toilet, tempat makan dan minum, parkir kendaraan, penerangan, pengisian bahan bakar, dan bengkel umum.

Dalam beleid pembaruan dari peraturan tersebut indikator SPM berkembang dari 18 menjadi 42, terbanyak terdapat pada standar kondisi jalan yang semula hanya tiga indikator bertambah menjadi 15. Di antaranya tentang pengerasan jalur utama, drainaise, median, bahu jalan, dan rounding.

Dalam beleid tersebut diatur juga kecepatan minimal dalam kondisi normal, yakni 40 km/jam untuk tol dalam kota dan 60 km/jam untuk tol luar kota. Antrean di gerbang masuk diizinkan 5 detik sampai 9 detik untuk tol sistem tertutup atau bayar di pintu keluar dan 6 detik untuk sistem bayar di pintu masuk. Untuk pintu tol otomatis, BUJT diwajibkan mengatur paling lama 4 detik untuk setiap kendaraan.

Kontrol dan kewajiban

Herry menambahkan BPJT akan melakukan pengontrolan secara teratur, sehingga ketika terjadi kenaikan tarif tol, apa yang dibayarkan oleh konsumen sesuai dengan apa yang didapat.

Selain masalah jalan, kata dia, BUJT juga harus memenuhi berbagai fasilitas yang sudah ditetapkan seperti ambulan, derek, patroli, lampu, rambu, dan sebagainya. "Itu sudah kita tegaskan dari awal. Kita sangat terbuka dengan laporan dari masyarakat dan akan segera menindaklanjuti. Di luar itu, kita akan melakukan evaluasi rutin setiap sebulan dan evaluasi semester setiap enam bulan sekali."
Menurutnya, pemenuhan SPM bukan pada saat kenaikan tarif tol saja. Pemenuhan SPM adalah kewajiban BUJT setiap saat, setiap hari, sepanjang tahun.

Pemeriksaan atau evaluasi SPM oleh BPJT, juga tidak hanya dilakukan setiap semesteran, tapi setiap bulan.
Tantangan itu dijawab PT Jasa Marga Persero Tbk. "Kami memastikan bahwa seluruh petugas operasional di wilayah Jabodetabek sebanyak 4.000 orang siap melayani 2,3 juta volume lalu lintas transaksi yang melintasi jalan tol dengan aman," kata Corporate Secretary Jasa Marga, Mohammad Sofyan.

Keterbukaan soal pelayanan tol disambut baik David, warga Purwakarta, kemarin. "Dengan demikian, masyarakat bisa mengontrol implementasi SPM yang dilakukan BUJT," katanya.

Pembangunan Tol Alami Percepatan

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tugas membangun infrastruktur untuk mendukung pencapaian Nawacita 2015-2019 dalam meningkatkan daya saing nasional dengan kebijakan prorakyat.

“Tantangan kami ialah menyelesaikan kegiatan dan proyek yang belum diselesaikan hingga 2014. Setelah itu, kami mulai melaksanakan pekerjaan baru sesuai program Kabinet Kerja," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Yogyakarta, awal Desember.

Ia mengakui ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya ialah disparitas yang masih tinggi antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Selain itu, tingkat urbanisasi yang tinggi, yang membuat 53% penduduk tinggal di kawasan perkotaan.
Di sisi lain, untuk mengatasi ketimpangan kemajuan antardaerah, pemerintah melakukan percepatan pembangunan jalan tol. Presiden Joko Widodo menargetkan bisa membangun 1.000 kilometer tol hingga 2019.


Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, optimistis target itu bisa terpenuhi. "Bahkan akan terlampaui," tambahnya.

Ke-1.000 kilometer jalan tol itu terdiri dari 32 ruas, yang mencakup jaringan Tol Trans Jawa, Trans Sumatra, dan beberapa tol di Sulawesi serta Kalimantan.


Total panjang 32 ruas tol ini mencapai 1.520,79 Km. Pada 2015 akan terbangun 132,35 Km, 2016 terbangun 130,26 Km, pada 2017 terbangun 193,86 Km, 2018 terbangun 346,51 Km, dan 2019 terbangun sepanjang 246,84 Km. "Kami yakin target 1.000 km itu bisa tercapai, bahkan bisa lebih," jelas Herry.

Di sisi lain, pemerintah saat ini terus menggandeng badan usaha di sektor jalan tol. "Kami menyiapkan insentif sesuai tingkat kelayakan investasi masing-masing ruas," jelasnya.

Pemerintah juga menyiapkan model pelelangan baru, di antaranya performance based annuity scheme (PBAS) dan penugasan langsung kepada BUMN. Selain itu, ada dukungan fasilitas pembiayaan oleh PT SMI dan penjaminan oleh PT PII.

"Kami juga telah mengupayakan percepatan proses pelelangan. Calon investor harus sudah melibatkan pemberi pinjaman dan kontraktor."
Di Lapangan, pembangunan jalan tol terus digeber. Di Pulau Jawa, Pemprov Jawa Tengah terus mengebut penyelesaian pembebasan lahan tol Semarang-Batang. "Pada 2018, pembangunan tol ditargetkan bisa tuntas," kata Sekda Jawa Tengah Sri Puryono.

Di jalan tol Solo-Kertosono, pemerintah mempercepat proses pembangunan infrastrukturnya, dari target selesai Juli 2018 menjadi awal 2018.
Dari Riau, peletakan batu pertama tol Sumatra, ruas Pekanbaru-Dumai sepanjang 126 km akan dilajukan 2016. Sedangkan di Lampung, ruas Bakauheni-Sabahbalu diperkirakan bisa dilalui kendaraan pada arus mudik Lebaran 2016.

Meningkatkan Pelayanan Tiada Henti

JALAN tol merupakan salah satu tolak ukur pembangunan sebuah negara. World Bank dalam berbagai laporan menyebutkan jalan tol bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menutup atau mengejar jurang finasial.

Jalan tol disebut-sebut akan memberi rangsangan ekonomi wilayah yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Jalan tol juga akan meningkatkan retribusi dan pajak.

Peningkatan pelayanan di jalan tol menjadi perhatian Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Peningkatan pelayanan itu dilakukan terus-menerus untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat pengguna jalan tol.

Direktur Teknik dan Operasional PT Marga Mandalasakti (MMS) Sunarto Sastrowiyoto menyebutkan bahwa meningkatkan layanan di jalan tol sudah menjadi komitmen BUJT, khususnya MMS selaku salah satu badan usaha jalan tol.

Untuk ruas tol Tangerang-Merak misalnya, MMS melakukan peningkatan jalan dengan metode <i>overlay<p> atau pelapisan ulang jalan dengan aspal. Target 2015 ini akan dilakukan sepanjang 23,1 km.

"Ini tugas kami sebagai pengusaha jalan tol. Bukan hanya untuk memenuhi SPM (standar pelayanan minimal), melainkan juga tanggung jawab kami pada pengguna layanan," ungkap Sunarto.

Komitmen untuk meningkatkan pelayanan juga dilakukan PT Jasa Marga (Persero). Pengoperasian jalan tol yang dilakukan Jasa Marga merupakan acuan dan telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Selain itu, Jasa Marga terus meningkatkan mutu pengoperasian jalan tol berbasis sertifikasi ISO, serta penerapan Malcolm Baldridge.

"Semua bentuk pelayanan Jasa Marga merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap <i>service excellence<p> kepuasan masyarakat luas pengguna jalan tol di Indonesia, melalui pemberian jasa yang modern, berkualitas dan semakin efisien," ungkap Direktur Operasi PT Jasa Marga, Hasanudin.

Jasa Marga menargetkan secara bertahap mampu meningkatkan pelayanan transaksi tol di seluruh ruas yang dioperasikan kurang dari satu detik. Transaksi ini berarti jauh lebih baik dari kondisi saat ini yang rata-rata mencapai 5-6 detik.

Penuhi SPM

Seperti halnya MMS dan Jasa Marga, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yang mengoperasikan jalan tol ruas Cawang–Tanjung Priok– Pluit/ Jembatan Tiga, juga memiliki perhatian besar terhadap pemenuhan SPM. Selama 10 tahun sejak pemberlakuan SPM pada 2005, jalan tol Ir Wiyoto Wiyono itu selalu memenuhi standar pelayanan. Direktur CMNP Suarmin Tioniwar menyatakan pihaknya secara komprehensif memastikan setiap indikator SPM termonitor dan tertangani dengan baik.

Jalan tol sepanjang 34 km, yang 92% di antaranya berupa struktur layang (<i>elevated<p> tersebut memang menuntut keandalan yang perlu perhatian ekstra jika dibandingkan dengan struktur jalan biasa (<i>at grade<p>.

"Berbasis hasil penelitian, pekerjaan perkuatan struktur dan pemeliharaan jalan menjadi program prioritas yang tidak boleh diabaikan. Ini demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan," ujar Suarmin.

Penyebaran informasi kondisi lalu lintas jalan tol diupayakan seluas mungkin melalui VMS, Mini VMS, dan media sosial lain. Peningkatan kenyamananan pengguna jalan juga tidak luput dari perhatian melalui penyediaan <i>public rest room<p> yang bersih dan layak di setiap gerbang tol.

Daerah pun Memetik Berkah Jalan Tol

TOL Cikopo-Palimanan mulai dioperasikan menjelang Lebaran 2015 lalu. Dua wilayah di Jawa Barat, Cirebon dan Subang, pun seakan-akan mendapat durian runtuh.

Rezeki datang dari kunjungan wisata. Di Cirebon, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Cirebon Reza Hakiki mengakui beroperasinya Cipali membuat tingkat hunian hotel melonjak.

"Sebelumnya, saat akhir pekan, Kota Cirebon sepi. Kini, tingkat hunian hotel di Kota Cirebon bisa mencapai 80%-90%," lanjutnya.

Bahkan saat long weekend bisa mencapai 100%. Wisawatan datang dari Jakarta dan Bandung. Dengan luas hanya 37 kilometer persegi, Kota Cirebon memiliki 40 hingga 50 hotel. Jumlah yang cukup besar. Itu sebabnya, ia meminta pemerintah kota bisa mengelola tujuan dan agenda wisata dengan lebih serius. "Saat ini daya tarik Cirebon hanya kuliner dan batik saja."

Pemerintah kota, kata dia, harus menyusun agenda wisata agar wisatawan bisa tertarik dan tidak bosan berkunjung ke Cirebon.
Pada kesempatan berbeda, Sekda Kota Cirebon Asep Dedi mengakui destinasi wisata, baik wisata bahari, maupun situs sejarah, jumlah pengunjungnya meningkat pesat. "Selain meningkatkan pariwisata, Tol Cipali juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga sampai kisaran 20%."

Kota Cirebon juga lebih sering dipilih sebagai lokasi kegiatan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. "Akses ke Cirebon yang sudah semakin cepat membuat kota ini dijadikan tuan rumah beberapa Rakor," imbuh Asep.
Setali tiga uang, dioperasikannya Tol Cikopo-Palimanan pada 14 Juni lalu juga membawa berkah bagi warga Kabupaten Subang. "Perekonomian warga Subang menunjukkan peningkatan," ungkap Bupati Subang Ojang Sohandi.

Sejak dioperasikannya Tol Cipali, paparnya, perkembangan sektor industri di Kabupaten Subang sangat menggembirakan. Sejumlah investor menyatakan minatnya untuk membangun industri di daerah ini. Padahal, sebelum ada tol, sangat sedikit pengusaha yang ingin membuka usaha di Subang.

"Kami menyediakan lahan 10 ribu hektare untuk kawasan industri. Saat ini, sudah mau habis," lanjut Ojang.
Selain industri, dampak positif juga dirasakan daerah ini di sektor pariwisata. "Kunjungan ke sejumlah objek wisata bertambah, salah satunya ke pemandian air panas Sari Ater, meningkat tajam."

Kondisi serupa juga terjadi pada Tol Jakarta-Cikampek. Karawang kini memiliki nilai jual untuk menarik investasi. "Tol Jakarta-Cikampek ini tentu sangat membantu perekonomian di Karawang untuk mengundang investor. Bukan hanya Karawang saja, tetapi juga daerah lain yang dilaluinya," kata Asisten Daerah (Asda)-II Bidang Pembangunan dan Daerah, Karawang, Hadis Herdiana, kemarin.
Itu sebabnya, di wilayah ini muncul puluhan perumahan, sekitar 6 kawasan industri, 3 pemakaman mewah, dan puluhan hotel.