Ketua DPR Setya Novanto dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk renegosiasi kontrak dan saham PT Freeport. Anggota Forum Komunikasi Flobamora, Petrus Selestinus, menduga Setya Novanto telah melakukan praktik kolusi dalam kasus tersebut.

"Kami minta KPK merespons ini dengan prioritas tinggi. Bagaimana saham Freeport dibagi-bagi seenaknya sama mereka tanpa memperhatikan masyarakat Papua yang hidup miskin turun-temurun," kata Petrus di Gedung KPK, Jaarta, Rabu (18/11).

Menurutnya, Setya Novanto sebagai penyelenggara negara tak bisa meminta saham Freeport dengan mencatut nama Jokowi-JK. "Permintaan saham, menyerahkan ke petinggi negara, di Pasal 5 sampai 12 UU Tipikor mengatur, menjanjikan saja sudah memenuhi unsur delik,” katanya.

Selain kasus tersebut, Petrus juga mendesak komisi antirasuah untuk mencari jejak Setya Novanto di dugaan korupsi Bank Bali pada tahun 1999, penyelundupan beras dari Vietnam sebanyak 6.000 ton tahun 2003-2012, dan pengadaan KTP elektronik tahun 2013.

Menanggapi laporan tersebut, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji tak dapat merespons banyak. "Belum ada data yang diterima," ujarnya.

Meski demikian, apabila ada bukti kuat dan dilaporkan ke komisi antirasuah, tim KPK siap menangani.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Senin (16/11) kemarin mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan untuk melaporkan anggota parlemen yang disebut mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Dalam laporannya, dia menyertakan lampiran transkripsi percakapan yang dilakukan antara SN (Setya Novanto), R, dan MS di suatu hotel kawasan Jakarta Selatan.

"Ada Reza Kalim, unsur swasta, penyelenggara negara swasta, menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara, sudah ada permusywarakatan. Bisa juga masuk percobaan menyuap," ujar Petrus.

Pertemuan antara oknum anggota dewan, pengusaha, dan pimpinan Freeport dilakukan lebih dari tiga kali. Laporan Sudirman lebih merinci pertemuan ketiga yang dilakukan pada Senin 8 Juni 2015, sekitar pukul 14.00-16.00 WIB, bertempat di suatu hotel di kawasan Pacific Place SCBD, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan, anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak Freeport, dan meminta agar Freeport memberikan saham yang disebut-sebut akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sumber