alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/564ae716d675d40c7b8b4569/sudirman-said-tak-polisikan-pencatut-nama-presiden
Sudirman Said Tak Polisikan Pencatut Nama Presiden
Sudirman Said Tak Polisikan Pencatut Nama Presiden

Hari ini Senin (16/11) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD). Dia secara resmi melaporkan salah satu anggota DPR yang melakukan pelanggaran etika dan mencatut nama Presiden.

Di hadapan MKD, Sudirman menceritakan anggota DPR tersebut bersama seorang pengusaha telah beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan pimpinan Freeport. Pada pertemuan ketiga, anggota DPR tersebut menjanjikan penyelesaian tentang kelanjutan kontrak Freeport di Indonesia. Pertemuan ketiga ini berlangsung sekitar pukul 14.00-16.00 WIB, Senin, 8 Juni 2015, di Pacific Place, SCBD, Jakarta Pusat.

Agar perpanjangan kontrak Freeport berjalan mulus, anggota DPR ini meminta sejumlah imbalan. Bahkan, imbalan yang diminta mengatasnamakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia meminta jatah saham pada proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Uru Muka di Kabupaten Mimika, Papua, yang berkapasitas 1 gigawatt (GW). (Baca: Rizal Ramli: Jokowi Belum Setuju Kontrak Freeport Diperpanjang)

Saham yang diminta sebesar 49 persen. Dari jatah saham tersebut akan diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar 20 persen. Untuk Jokowi sebesar 11 persen dan JK sebesar 9 persen. Bukan hanya jatah saham, anggota DPR ini juga meminta Freeport menjadi investor sekaligus pembeli (off taker) listrik yang akan dihasilkan pembangkit ini.

"Tindakan ini bukan saja melanggar tugas dan tanggung jawab seorang anggota dewan mencampuri tugas eksekutif tetapi juga mengandung unsur konflik kepentingan. Lebih tidak patut lagi tindakan ini melibatkan pengusaha swasta," kata Sudirman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/11). (Baca: Perpanjangan Kontrak Freeport, Jokowi Minta 5 Syarat)

Meski demikian, dia tidak mau menyebutkan nama anggota DPR tersebut secara terbuka kepada publik. Dia telah menyerahkan identitas anggota DPR dan pengusaha yang terlibat kepada MKD. Dia juga tidak akan membawa permasalahan ini ke proses hukum. Alasanya hal ini hanya merupakan pelanggaran etika. "Yang menimbulkan korupsi atau tidak, itu (urusan) penegak hukum. Saya melaporkan pelanggaran etika dan tempatnya MKD," ujarnya.

Padahal Sudirman mengaku memiliki bukti yang kuat dari laporannya ini. Keterangan mengenai anggota DPR tersebut didapat dari pimpinan Freeport sendiri. Sejak awal memulai proses negosiasi, dia meminta kepada pimpinan Freeport untuk melaporkan setiap interaksi dengan pemangku kepentingan utama. Tujuannya agar keputusan diambil secara transparan dan bebas dari campur tangan pihak yang mengambil keuntungan pribadi.

Sumber : Katadata
kalo mslah gnian, ada pasalnya ga sih?
pencatutan nama Presiden dan Wapres untuk kasus Freeport hanya cukup minta maaf, artinya negara ini bercanda. Rakyat cuma jadi penderita
Emang Freeport mau gitu ngasih 20 persen? Untuk negara aja nga mau ngasih apalagi buat personal?" Cuma trik biar nggak resuffle..
kalau rekamannya blm dikeluarin, kita asumsikan saja itu nga ada. Transcript nga cukup kuat sbg bukti, apalagi FI sdh bantah. Jadi skandal internasional, jatuhkan kredibilitas rezim Jokowi? Bisa2... SS kena resapel, jadi tumbal nyelametin muka pemerintah
Buat korporasi sekelas FMI, ngasih "saham" 1% ke personal apalagi pejabat, demi kontrak, bisa kena suspend bursa. Apalagi 20%? ;D
Nyatut nama gmn yang dicatut, kalo nggak diterima jatohnya perbuatan tidak menyenangkan.
Tapi kalo yg dicatut cuma pengen ngelian SN terjungkal dari kursi ketua dewan dan terpental keluar dari senayan, ya sah sah saja emoticon-Angkat Beer

Intinya: Jokowi strooong gan emoticon-Angkat Beer
Setnov minta saham 20 persen. Utk JKW 11, untuk JK 9 persen. Untuk Setnovnya mana?
negara aja udah puluhan tahun cuma dikasih Freeport 9.7 persen, masa mrk mau kasih pribadi 20 persen, nga masuk akal...... Mang freeport kayak panastak, bego, itu nitipin ke SN,koplak
sejatinya tendangan SS juga disasar ke internal pemerintah, khususnya Jokowi Menarik kan?"yg namanya dicatut kan JKW-JK, berani nga mrk nuntut? Kalo nga berani, anggap aja nga ada atau jangan2 memang ada?
Kita dorong jokowi untuk sikat pencatut nama. Kalau tidak, ya jangan salahkan yg berspekulasi SN memang mewakili presiden
Kontraknya pasti di perpanjang apa lagi sekarang pulau natunanya mau di caplok mainland.... Di dunia sekarang ini siapa yg bisa ngelawan mainland klo bukan mamarika....
ini berani bener menterinya, kalo beneran gak dipikirkan resikonya emoticon-Ngakak (S)
Persaingan dilevel elite negeri ini smakin .Rakyat dipertontonkan pertunjukan yang tak lucu Begini mengelola negeri?
jgn anggap remeh urusan catut mencatut ini..kalo bener nama jokowi di catut laporken ke polisi...kalo ga brani patut dipertanyaken..!
kita tunggu langkah mkd selanjutnya cemana.
Hehehehe, biar rakyat (yang) menilai. Ndak perlu (lapor lapor ke polisi), ndak ada gunanya. Sanksi sosial lebih bagus (untuk pribadi pribadi serakah yang haus keduniawian) hehehehee.
Jokowi pakai Luhut buat lawan JK. Jangan2 ini persaingan kubu JK versus LBP nih? Makin gaduh aja...
Quote:Original Posted By oyi.jess
kalo mslah gnian, ada pasalnya ga sih?


Kayanya ga ada ya.
Mslh etika. Jd ya mmg ngadunya dah bener, ke lembaga etika
Dan Jokowi jelas beda dgn SBY...JK begitu dominan, Jokowi kewalahan, LBP dirangkul dan dipakai tuk jadi orang kepercayaan



Quote:Original Posted By Joko.Wi
Hehehehe, biar rakyat (yang) menilai. Ndak perlu (lapor lapor ke polisi), ndak ada gunanya. Sanksi sosial lebih bagus (untuk pribadi pribadi serakah yang haus keduniawian) hehehehee.