alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5649f064dc06bd7f4d8b456a/mk-tegaskan-polisi-berwenang-terbitkan-sim
MK Tegaskan Polisi Berwenang Terbitkan SIM


JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Polri berwenang menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Jakarta, Senin, menyebutkan permohonan uji materi undang-undang yang mengatur kewenangan Polri dalam menerbitkan SIM, STNK dan BPKB tidak beralasan berdasarkan hukum.

"Mengadili menolak permohonan para pemohon secara seluruhnya," kata Arief saat sidang putusan uji materi undang-undang tentang kepolisian, serta lalu lintas dan angkutan jalan.

Arief menyebutkan kewenangan Polri menerbitkan SIM, STNK dan BPKB tidak melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

Majelis Hakim Konstitusi menilai pengurus SIM, STNK dan BPKB merupakan bagian tugas kepolisian dalam rangka pengamanan.

Anggota Majelis Hakim Konstitusi Manahan Sitompul berpendapat Polri tepat meregistrasi dan mengidentifikasi kendaraan bermotor dengan menerbitkan STNK dan BPKB.

"Penerbitan SIM harus dipertimbangkan hubungannya dalam keahlian forensik ketika terjadi kejahatan," tutur Manahan.

Majelis konstitusi juga menegaskan pemohon tidak menyebutkan lembaga yang berwenang menerbitkan SIM, STNK dan BPKB untuk menggantikan Polri dalam dalil permohonan.

Ketika permohonan dikabulkan maka akan terjadi kekosongan hukum yang memunculkan persoalan baru.

Sebelumnya, seorang warga negara bernama Alissa Q Munawaroh Rahman dan Hari Kurniawan mempermasalahkan kewenangan kepolisian menerbitkan SIM, STNK dan BPKB dengan mengajukan permohonan uji materi ke MK.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Malang Corruption Watch, dan Pemuda Muhammadiyah turut mengajukan uji materi UU tentang lalu lintas tersebut ke MK.

Beberapa butir pasal yang diujimaterikan yakni Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c UU Polri serta Pasal 64 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88¿ UU LLAJ.

"Para pemohon menganggap kebijakan Polri menerbitkan SIM, STNK dan BPKB bertentangan dengan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan polisi sebagai alat keamanan negara yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat".

Pemohon juga menilai kepolisian tidak berwenang mengurus administrasi penerbitan SIM, STNK dan BPKB namun hanya sebatas mengamankan dan menertibkan masyarakat.


sumber http://nasional.kompas.com/read/2015....Terbitkan.SIM


akhirnya proyek pak plokis nggak jadi dicabut emoticon-Big Grin
emoticon-Wakaka komen ah , kasihan ts emoticon-Wakaka
wah klo sampe di cabut bakalan mencak" pastinya
Yowis kalo gitu emoticon-Big Grin
Diganti kakak tertua ajalah,,, sdh ngebet cepirit dr dlu emoticon-Ngakak
yelah ape kate lo dah drpd gk dapet jajan ntr malah bikin ulah mengada ngada utk cr tambahan emoticon-Ngakak
jgn sampe ada anggapan kalo pembuatan SIM kalo tidak di POLRI itu melanggar konstitusi ya emoticon-Big Grin

MK menganggap ini adalah kewenangan pembuat UU (Pemerintah dan DPR), bukan melanggar konstitusi, jd ya bisa saja pembuatan SIM tidak di POLRI, kalo UU nya diganti ato direvisi
Quote:Original Posted By polos.dan.suci
JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Polri berwenang menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Jakarta, Senin, menyebutkan permohonan uji materi undang-undang yang mengatur kewenangan Polri dalam menerbitkan SIM, STNK dan BPKB tidak beralasan berdasarkan hukum.

"Mengadili menolak permohonan para pemohon secara seluruhnya," kata Arief saat sidang putusan uji materi undang-undang tentang kepolisian, serta lalu lintas dan angkutan jalan.

Arief menyebutkan kewenangan Polri menerbitkan SIM, STNK dan BPKB tidak melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

Majelis Hakim Konstitusi menilai pengurus SIM, STNK dan BPKB merupakan bagian tugas kepolisian dalam rangka pengamanan.

Anggota Majelis Hakim Konstitusi Manahan Sitompul berpendapat Polri tepat meregistrasi dan mengidentifikasi kendaraan bermotor dengan menerbitkan STNK dan BPKB.

"Penerbitan SIM harus dipertimbangkan hubungannya dalam keahlian forensik ketika terjadi kejahatan," tutur Manahan.

Majelis konstitusi juga menegaskan pemohon tidak menyebutkan lembaga yang berwenang menerbitkan SIM, STNK dan BPKB untuk menggantikan Polri dalam dalil permohonan.

Ketika permohonan dikabulkan maka akan terjadi kekosongan hukum yang memunculkan persoalan baru.

Sebelumnya, seorang warga negara bernama Alissa Q Munawaroh Rahman dan Hari Kurniawan mempermasalahkan kewenangan kepolisian menerbitkan SIM, STNK dan BPKB dengan mengajukan permohonan uji materi ke MK.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Malang Corruption Watch, dan Pemuda Muhammadiyah turut mengajukan uji materi UU tentang lalu lintas tersebut ke MK.

Beberapa butir pasal yang diujimaterikan yakni Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c UU Polri serta Pasal 64 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88¿ UU LLAJ.

"Para pemohon menganggap kebijakan Polri menerbitkan SIM, STNK dan BPKB bertentangan dengan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan polisi sebagai alat keamanan negara yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat".

Pemohon juga menilai kepolisian tidak berwenang mengurus administrasi penerbitan SIM, STNK dan BPKB namun hanya sebatas mengamankan dan menertibkan masyarakat.


sumber http://nasional.kompas.com/read/2015....Terbitkan.SIM


akhirnya proyek pak plokis nggak jadi dicabut emoticon-Big Grin



aturan goblok. polisi berfungsi menjaga keamanan. dishub darat yg bikin jalan dan ll mestinya berhak menerbitkan sim. asuuu!!
case closedemoticon-Cool
terus...aku kudu piye emoticon-Angkat Beer
Bagus ini...
kalo perlu tiap polsek berhak terbitkan SIM

emoticon-thumbsup
Takutnya klo bukan isilop yg pegang, org pada santai aja bawa kendaraan ga pake SIM, STNK, BPKB emoticon-Embarrassment

Sabuk pengaman aja baru pada inget klo liat isilop di jalan emoticon-Ngakak (S)
Biarlah para polisi menikmati proyeknya emoticon-DP
klo di negara maju mmg bukan polisi yg terbitin
polisinya jg byk yg masuk depdagri.

tp klo utk kondisi indo, mendingan tetep polisi aja.
klo mau dialihkan, ane hanya setuju klo dipegang KPK. klo lembaga yg lain, thnks deh
Penerbitan SIM harus dipertimbangkan hubungannya dalam keahlian forensik ketika terjadi kejahatan," tutur Manahan.

kalo gitu polisi sekalian aja nerbitin ktp , kartu keluarga sama provider telekomunikasi dan internet.
Kebayang kl sim yg ngeluarin dishub dibawah pemprov dki aka ahok beehhh manteb tuh, ga bikin dompet jebol.