alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/56497e1d1854f736018b456b/ingat-korupsi-pajak-bca-berpartner-dan-kini-mangkrak
Ingat!! Korupsi Pajak BCA, Berpartner dan Kini Mangkrak
Sudah lebih dari setahun lalu KPK mencurigai adanya dugaan gratifikasi dari petinggi Bank BCA terkait skandal korupsi pajak Bank BCA. KPK menyebutkan bahwa sangat memungkinkan apabila dalam kasus pajak BCA ada tindak penyuapan, sebab dalam kasus ini putusan Hadi Poernomo (Eks Dirjen Pajak yang sekarang telah KPK tetapkan sebagai tersangka) telah untungkan pihak BCA. Selain itu, kecurigaan KPK juga didasarkan pada temuan PPATK atas transaksi mencurigakan dari analisa keuangan Hadi Poernomo.

Kecurigaan KPK diawali dari hasil temuan PPATK atas transaksi mencurigakan di laporan hasil analisa keuangan Hadi Poernomo. Dari hasil temuan PPATK, KPK mulai membawa penyidikan kea rah dugaan gratifikasi dari petinggi BCA, diesbutkan bahwa Hadi telah terima jatah saham atas perusahaan kongsian Hadi Poernomo bersama salah satu petinggi BCA.

Jatah Saham yang diterima Hadi Poernomo ditengarai adalah bentuk “pelicin” saat Hadi masih menjabat sebagai dirjen pajak untuk meloloskan permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank BCA.

Lalu siapakah sosok petinggi BCA yang diduga terlibat dalam skandal pajak Bank BCA?

pengamat hukum Universitas Islam Indonesia, Muzakir juga menduga bahwa pada kasus pajak BCA ini adalah tindak korupsi berpatner. “Itu kan suap menyuap berpatner, KPK harusnya bijaksana, kasus itu penetapanya ada dua. Kalau dari pihak BCA nya belum, itu harus segara dilakukan karena dikawatirkan bisa lenyap,”

Referensi :
1. http://www.rmol.co/read/2014/10/18/1...-Dirjen-Pajak-
2. http://skalanews.com/berita/detail/1...-Hadi-Poernomo

apakabar nya coba sekarang nasib kasus ini?
KPK jangan cuma bacot aja lah.. BCA itu kan udah dari jaman purbakala perusahaan Tbk, yang laporan perusahaannya diaudit KAP, dan hasilnya juga dimasukkan ke media massa. Jadi seharusnya polemik soal objek dasar pengenaan pajak itu gak berkepanjangan.
Quote:Original Posted By hattori hanzo
KPK jangan cuma bacot aja lah.. BCA itu kan udah dari jaman purbakala perusahaan Tbk, yang laporan perusahaannya diaudit KAP, dan hasilnya juga dimasukkan ke media massa. Jadi seharusnya polemik soal objek dasar pengenaan pajak itu gak berkepanjangan.


saya baca banyak referensi mengenai kasus ini, tidak hanya dari media massa saja, namun memang substansi kasus ini sulit, mengingat lawan KPK BCA dan Hadi Poernomo. kekuatan uang Bank BCA, dan kelihaian Hadi membuatkasus ini sulit dibongkar. tetapi saya menyoroti keseriusan KPK. KPK sejauh ini hanya mengumbar janji, tanpa realisasi. saya heran apa yg sebenernya KPK tunggu, apa yg sedang KPK mainkan?
lawannya orang2 kita kah? emoticon-Traveller
Quote:Original Posted By bagjasiregar

saya baca banyak referensi mengenai kasus ini, tidak hanya dari media massa saja, namun memang substansi kasus ini sulit, mengingat lawan KPK BCA dan Hadi Poernomo. kekuatan uang Bank BCA, dan kelihaian Hadi membuatkasus ini sulit dibongkar. tetapi saya menyoroti keseriusan KPK. KPK sejauh ini hanya mengumbar janji, tanpa realisasi. saya heran apa yg sebenernya KPK tunggu, apa yg sedang KPK mainkan?


oh gitu emoticon-Cendol (S) kalo yang ane denger sih.. kemaren ini ketua KPK cari posisi politik gan, jadi ada pencitraan kasus2 high profile
makanya jadi bentrok sama polisi. tapi ok lah.. anggap aja itu gosip,
Kembali ke BCA.. dasar pengenaan pajak kan dari laporan keuangan, baik itu pajak penghasilan (pph), ataupun pajak lain (misal pajak final bunga tabungan/deposito). Nah sebagai perusahaan terbuka yang sudah listing di bursa, BCA wajib diaudit laporan keuangannya oleh auditor publik setiap tahun. Dan hasil nya dipublikasi di media dan kepada investor.
Kalau memang ada permainan, harusnya gampang sekali toh ambil bukti2 nya. Karena pihak BCA pun mengajukan keberatan pajak pasti berdasarkan laporan keuangan tsb. Pertanyaannya apa di KPK punya penyidik khusus yang mengerti soal pelaporan keuangan atau proses akuntansi? Koq ane lihat sih kasusnya asbun aja.
Quote:Original Posted By hattori hanzo


oh gitu emoticon-Cendol (S) kalo yang ane denger sih.. kemaren ini ketua KPK cari posisi politik gan, jadi ada pencitraan kasus2 high profile
makanya jadi bentrok sama polisi. tapi ok lah.. anggap aja itu gosip,
Kembali ke BCA.. dasar pengenaan pajak kan dari laporan keuangan, baik itu pajak penghasilan (pph), ataupun pajak lain (misal pajak final bunga tabungan/deposito). Nah sebagai perusahaan terbuka yang sudah listing di bursa, BCA wajib diaudit laporan keuangannya oleh auditor publik setiap tahun. Dan hasil nya dipublikasi di media dan kepada investor.
Kalau memang ada permainan, harusnya gampang sekali toh ambil bukti2 nya. Karena pihak BCA pun mengajukan keberatan pajak pasti berdasarkan laporan keuangan tsb. Pertanyaannya apa di KPK punya penyidik khusus yang mengerti soal pelaporan keuangan atau proses akuntansi? Koq ane lihat sih kasusnya asbun aja.


jadi begini gan... awalnya, Direktur PPh mengaudit hasil laporan BCA tahun 99-02. dalam laporan tersebut BCA hanya mencantumkan laba fiscal sebesar Rp 174 miliar, sedangkan Direktur PPh menemukan temuan lain, laba fiscal BCA yg sebenarnya adalah 6,78 tiriliun. atas temuan Dir PPh, BCA mengajukan permohonan kebertan pajak... singkat cerita permohonan BCA ditolak oleh Dir PPh, tapi di hasil akhir seperti kita ketahui bersama Hadi justru menerima keberatan pajak BCA. ya kann... disini letak perdebatan panjangnya. stuck.
soal pertanyaan agan, KPK punya penyidik kompeten atau tidak. jawabannya jelas punya. selain itu, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri kasus ini. tapi tanggapan agan soal kasus ini cuma asbun, saya juga mengkhawatirkan hal itu.

Quote:Original Posted By bagjasiregar

jadi begini gan... awalnya, Direktur PPh mengaudit hasil laporan BCA tahun 99-02. dalam laporan tersebut BCA hanya mencantumkan laba fiscal sebesar Rp 174 miliar, sedangkan Direktur PPh menemukan temuan lain, laba fiscal BCA yg sebenarnya adalah 6,78 tiriliun. atas temuan Dir PPh, BCA mengajukan permohonan kebertan pajak... singkat cerita permohonan BCA ditolak oleh Dir PPh, tapi di hasil akhir seperti kita ketahui bersama Hadi justru menerima keberatan pajak BCA. ya kann... disini letak perdebatan panjangnya. stuck.
soal pertanyaan agan, KPK punya penyidik kompeten atau tidak. jawabannya jelas punya. selain itu, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri kasus ini. tapi tanggapan agan soal kasus ini cuma asbun, saya juga mengkhawatirkan hal itu.


sebetulnya banyak sekali kemungkinan yang ada kalau faktanya cuma itu gan..
karena buat ane sih gak masuk akal perbedaan 174 M dan 6.78 T itu bagai bumi dan langit. Bagaimana mungkin bisa lewat dari pemeriksaan KAP, serta laporannya bisa diterima oleh Bursa Efek tanpa disuspensi ? Kalau menurut ane sih itu masalah standar akuntansi yang dipakai. Seharusnya kalau audit publik dianggap Wajar tanpa pengecualian artinya sudah sesuai SAK. Kalau gak salah isu nya adalah penganggaran dana kredit macet, yang tentu saja mengurangi laba bersih perusahaan. Dan itu sudah menjadi praktek umum untuk penanganan NPL.
(kalau debitur gak bayar yah artinya kreditur rugi donk) dan bank mencadangkan dana untuk skenario ini.
Jadi wajar kalau akhirnya laba bersih berkurang.

Nah pertanyaannya, apa KPK punya orang kompeten di bidang ini? Minimal punya staff dengan sertifikasi sebagai akuntan publik?
Kedua, kita tau sendiri kalau DJP itu jadi sumber penghasilan pemerintah, jadi apakah ada kemungkinan kalau DJP juga punya kepentingan memajaki BCA 'sebanyak' mungkin ? bisa jadi. Jadi disini BCA 'diancam' dengan denda pajak besar di luar yang seharusnya dia bayar. Lalu direktur umum nya minta 'damai', Kalau skenario nya seperti ini berarti BCA sebagai korban.
Quote:Original Posted By mol15
lawannya orang2 kita kah? emoticon-Traveller


maksudnya orang2 kita itu bagaimana gan?
Quote:Original Posted By hattori hanzo


sebetulnya banyak sekali kemungkinan yang ada kalau faktanya cuma itu gan..
karena buat ane sih gak masuk akal perbedaan 174 M dan 6.78 T itu bagai bumi dan langit. Bagaimana mungkin bisa lewat dari pemeriksaan KAP, serta laporannya bisa diterima oleh Bursa Efek tanpa disuspensi ? Kalau menurut ane sih itu masalah standar akuntansi yang dipakai. Seharusnya kalau audit publik dianggap Wajar tanpa pengecualian artinya sudah sesuai SAK. Kalau gak salah isu nya adalah penganggaran dana kredit macet, yang tentu saja mengurangi laba bersih perusahaan. Dan itu sudah menjadi praktek umum untuk penanganan NPL.
(kalau debitur gak bayar yah artinya kreditur rugi donk) dan bank mencadangkan dana untuk skenario ini.
Jadi wajar kalau akhirnya laba bersih berkurang.

Nah pertanyaannya, apa KPK punya orang kompeten di bidang ini? Minimal punya staff dengan sertifikasi sebagai akuntan publik?
Kedua, kita tau sendiri kalau DJP itu jadi sumber penghasilan pemerintah, jadi apakah ada kemungkinan kalau DJP juga punya kepentingan memajaki BCA 'sebanyak' mungkin ? bisa jadi. Jadi disini BCA 'diancam' dengan denda pajak besar di luar yang seharusnya dia bayar. Lalu direktur umum nya minta 'damai', Kalau skenario nya seperti ini berarti BCA sebagai korban.


kenapa bisa missed sebanyak itu adalah karena tejadi beda persepsi antara BCA dengan Dir PPh. bagi BCA itu semestinya tidak dikenakan pajak, namun bagi Dir PPh tetap dikenakan, karen itu bentuk transaksi jual-beli aset kpd pemerintah (BPPN). BCA menjual aset nya kepada BPPN, keuntungan dr transaksi tsb tetap dikenakan pajak, menurut versi Dir PPh. namun tidak bagi BCA. oleh sbb itu BCA tdk masukan hasil jual beli aset tsb ke laporan.
Quote:Original Posted By bagjasiregar

kenapa bisa missed sebanyak itu adalah karena tejadi beda persepsi antara BCA dengan Dir PPh. bagi BCA itu semestinya tidak dikenakan pajak, namun bagi Dir PPh tetap dikenakan, karen itu bentuk transaksi jual-beli aset kpd pemerintah (BPPN). BCA menjual aset nya kepada BPPN, keuntungan dr transaksi tsb tetap dikenakan pajak, menurut versi Dir PPh. namun tidak bagi BCA. oleh sbb itu BCA tdk masukan hasil jual beli aset tsb ke laporan.


oo, yah kalo sudah begitu sih rumit karena transaksinya juga rumit..
mungkin BCA gak menganggap itu jual beli karena aset penjaminan debitur NPL langsung diakuisisi BPPN, dan bukan melalui rantai jual beli debitur -> BCA -> BPPN
mungkin mirip skema di amerika dimana toxic asset bank2 diakuisisi oleh pemerintah (TARP)
menurut ane sih ini sudah grey area karena gak diatur dalam praktek akuntansi yang ada
tapi kurang pas kalo jadi perkara korupsi, lebih cocok ke pengadilan perdata dulu
Quote:Original Posted By hattori hanzo


oo, yah kalo sudah begitu sih rumit karena transaksinya juga rumit..
mungkin BCA gak menganggap itu jual beli karena aset penjaminan debitur NPL langsung diakuisisi BPPN, dan bukan melalui rantai jual beli debitur -> BCA -> BPPN
mungkin mirip skema di amerika dimana toxic asset bank2 diakuisisi oleh pemerintah (TARP)
menurut ane sih ini sudah grey area karena gak diatur dalam praktek akuntansi yang ada
tapi kurang pas kalo jadi perkara korupsi, lebih cocok ke pengadilan perdata dulu


ada indikasi suap dari petinggi BCA agar permohonanya diloloskan oleh Dirjen Pajak. maka dari itu KPK menyidik kasus ini.
Ini kasusnya terhenti di jaman "Kau tahu siapa dia"
Masa cuma yang (disuap) Hadi Purnomo aja yang digaruk.... yang nyuap ga ada?


Sakti mandraguna neh bank