Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meresmikan pelaksanaan pemiihan umum kepala daerah (pilkada) secara serentak pada 2015. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, pilkada serentak ini menjadi penting dan sebagai momen bersejarah bagi Indonesia.
"Launching pilkada serentak ini penting bagi kita, karena jadi momentum bangsa kita untuk memilih kepala daerah secara masif yang terorganisir dan terstruktur," ujar Husni dalam pidato peresmian pilkada serentak di Kantor KPU Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2015).
Husni mengatakan, Pilkada serentak gelombang pertama akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Gelombang ini untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016. Kemudian gelombang kedua dilakukan pada Februari 2016 untuk AMJ semester kedua tahun 2016 dan seluruh daerah yang AMJ jatuh pada 2017.
"Sedangkan gelombang ketiga dilaksanakan pada Juni 2018 untuk yang AMJ tahun 2018 dan AMJ tahun 2019," ucap Husni.
Adapun, lanjut Husni, tahapan pilkada serentak 2015 ini diawali dan ditandai dengan penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) secara serentak pada hari ini. DAK2 ini untuk pertama kali digunakan sebagai dasar bagi penentuan prosentase syarat dukungan calon perseorangan, agar para calon perseorang lebih awal dapat mempersiapkan diri.
Husni menambahkan, model pemilihan serentak ini merupakan yang pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia. Indonesia harus dicatat dalam sejarah demokrasi dunia karena tercatat ada 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang serentak memilih kepala daerah. Artinya, sekitar 53 persen dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak gelombang pertama.
"Namun tentu bukan hal mudah untuk melakukan itu semua. Karena banyak tantang yang akan dihadapi," ucap Husni.
Peresmian Pilkada serentak ini dihadiri sejumlah pihak terkait. Di antaranya Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Mut)(Sumber)
Quote:
Banyaknya pro kontra di masyarakat mengenai terselenggaranya Pilkada Serentak 2015 telah menimbulkan polemik tersendiri di kalangan masyarakat. Nih, kite2 sebagai masyarakat Indonesia yang demokratis rasa-rasanya wajib untuk medukung rencana ini. Tapi apakah perlu diadakannya Pilkada serentak ini?? Mungkin banyak dari agan2 yang kurang interest dengan persoalan yang satu ini apalagi yang menyangkut dengan politik, tapi sebagai WNI yang baik dan peduli dengan negara dan bangsa, ada baiknya kita mengerti tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengakomodir hak berdemokrasi rakyat Indonesia.
Quote:
Yuk kita ulas, keuntungan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2015 mendatang
Quote:
Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, dengan digelarnya Pilkada secara serentak akan memberikan banyak manfaat. Menurutnya, dari segi pelaksanaan, Pilkada serentak menghemat tenaga karena penyelenggaraannya tidak dilakukan secara berulang.
"Tapi poin besarnya adalah efisiensi. Yang tadinya tahapan berulang, anggaran berulang, kalau (pilkada)secara anggarannya tidak berulang," kata Husni dalam diskusi bertajuk 'Menghitung Problematika Pilkada Serentak' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).
Husni menuturkan, sebelum adanya wacana Pilkada serentak, KPU harus bekerja sepanjang tahun untuk menyelenggarakan Pilkada.(Sumber)
Quote:
Efisiensi biaya, sumber daya, dan waktu yang dikatakan oleh Pak Husni Kamil merupakan salah satu alasan diselenggaranya Pilkada Serentak ini. Sebelumnya beban Pilkada ditangguhkan pada APBD masing-masing daerah. Untuk Pilkada 2015 ini, biaya APBD dibantu oleh APBN, sehingga tidak akan terlalu memberatkan daerah. Selain itu, dalam poin tujuh, disebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada dituntut hanya sekali putaran dengan ambang batas kemenangan 0 %. Jadi kedepannya, dengan sekali pemungutan akan dihasilkan satu pasangan calon yang menang dengan presentase suara terbanyak.
Pemilihan Walikota ataupun Bupati serta pemilihan Gubernur secara serentak dalam satu waktu dapat menghemat biaya, waktu, serta tenaga pendukung.
Quote:
"Biaya pilkada untuk kabupaten/kota sebesar Rp25 miliar, untuk pilkada provinsi Rp100 miliar. Jadi, untuk keseluruhan pilkada di Indonesia diperlukan Rp17 triliun. Kalau dilaksanakan secara serentak diperlukan Rp10 triliun. Lebih hemat dan hanya sekian persen dari APBN. Jadi, saya pikir pilkada bisa dibiayai oleh APBN, bukan oleh APBD," kata Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Yuna Farhan. (Dikutip dari ANTARA News, 10 Juni 2015)
Quote:
Dan nyatanya sekarang biaya Pilkada benar2 dibiayai dengan APBD dibantu dengan APBN. Disamping pengurangan beban, juga mengurangi resiko adanya penyelewengan dana Pemilu di tingkat daerah. Korupsi tereduksi, sehingga penyelenggaraan Pilkada menjadi lebih terjaga kelancarannya. Selain itu, biaya yang dikeluarkan oleh partai untuk berkampanye juga berkurang. Hal ini karena waktu yang berbarengan dengan kampanye daerah maupun provinsi. Keuntungan dari Pilkada Serentak didominasi dengan pengehemata biaya negara. Dengan keadaan negeri seperti ini, benar2 dibutuhkan efisiensi diberbagai sektor pemerintahan.
Dengan mengesampingkan segala pro kontra mengenai Pilkada serentak ini, Indonesia membutuhkan segala dukungan dari berbagai sektor pemerintahan terkait dengan penghematan pengeluaran anggaran pemerintahan. Keberlangsungan Pilkada sebagai perwujudan Demokrasi harus didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan mewujudkan rasa kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan Pancasila, terutama sila ke-4.
Selain itu, sebagai generasi modern Indonesia yang selalu menjunjung tinggi HAM dan Demokrasi, Pilkada Serentak ini harus dijadikan momentum dalam mengaplikasikan hal-hal yang selama ini dituntut oleh mahasiswa serta masyarakat. Keiikutsertaan kita dibutuhkan dalam membentuk pemerintahan yang benar-benar bersih dan menjadikan demokrasi sebagai pilar kehidupan berbangsa.
Quote:
Jadi pada 9 Desember 2015 ini, siapapun anda, dimanapun anda berada, kalaun ngakunya WNI harusnya dapat meluangkan waktu sejenak untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi terbesar semenjak NKRI merdeka. Indonesia harus dicatat dalam sejarah demokrasi dunia karena tercatat ada 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang serentak memilih kepala daerah. Artinya, sekitar 53 persen dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak gelombang pertama. So, ada alasan lain gak ikut serta Pilkada Serentak ini??
