Sejak awal digulirkan, program dana desa yang digalakkan pemerintahan Jokowi-JK menuai kontroversi.

Belum lepas dari ingatan kita, di awal kemunculannya, dana desa jadi rebutan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Tidak heran jika jadi rebutan mengingat besarnya alokasi dana desa yang tahun ini dianggarkan sebesar Rp 20,8 triliun atau 10 persen dari total alokasi transfer daerah.

Tahun depan anggaran dana desa naik 26,2 persen Rp 47 triliun.

Merdeka.com mendapat salinan surat komitmen yang ditujukan kepada calon pendamping dana desa untuk wilayah Sukabumi, dengan kop Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Di dalamnya berisi komitmen orang yang lolos menjadi pendamping dana desa akan mengabdikan diri dan bergabung dalam PKB.

Tidak hanya itu, mereka juga diminta komitmennya untuk menyetorkan 10 persen dari gaji yang didapat sebagai pendamping dana desa, ke partai yang digawangi Muhaimin Iskandar tersebut.

Apabila melanggar komitmen yang dibuat di atas materai, mereka bersedia diberhentikan sebagai pendamping dana desa.


Seperti diketahui, dana desa berada di bawah wewenang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Kementeriannya tengah menyiapkan 21.000 tenaga pendamping untuk mengawal penggunaan dana desa.

Satu orang akan mendampingi tiga sampai empat desa. Tenaga pendamping diharapkan memudahkan kepala desa mengetahui proses penggunaan dana desa secara maksimal.

http://m.merdeka.com/peristiwa/bered...ji-ke-pkb.html


Mantab BetuL cakimin broO...