alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
DPRD Bekasi Ancam akan Tutup Akses Pembuangan Sampah ke Bantargebang
1 stars - based on 5 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/562b1f6b582b2ea9418b4569/dprd-bekasi-ancam-akan-tutup-akses-pembuangan-sampah-ke-bantargebang

DPRD Bekasi Ancam akan Tutup Akses Pembuangan Sampah ke Bantargebang

Jumat 23 Oct 2015, 22:42 WIB
DPRD Bekasi Ancam akan Tutup Akses Pembuangan Sampah ke Bantargebang
Edward Febriyatri Kusuma - detikNews

DPRD Bekasi Ancam akan Tutup Akses Pembuangan Sampah ke Bantargebang
Foto: Edward Febriyatri Kusuma

Jakarta - Komisi A DPRD Bekasi berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama terkait pengelolaan sampah di Bantargebang. Mereka mengancam akan menutup Bantargebang jika Ahok tidak segera menyelesaikan polemik tersebut.

"Kalau dia tidak memenuhi (panggilan DPRD) ya harus diakhiri. Harus diakhiri," kata Sekjen Komisi A DPRD Bekasi, Solihin saat ditemui di DPRD Bekasi, Jl Ahmad Yani, Bekasi, Jumat (23/10/2015).

Maksud Solihin diakhiri adalah Bekasi akan menyetop pembuangan sampah ke Bantargebang dari Jakarta. Solihin mengakui, tanah Bantargebang merupakan milik Pemprov DKI. Namun wilayah tersebut juga bersinggungan langsung dengan Bekasi.

"Namanya diakhiri ya diselesaikan dulu, diakhiri, jangan dikirim (sampah). Jadi intinya, oke di sana punya Pemprov tanahnya, tapi kita punya wilayah bersentuhan dengan warga kami. Harus dilindungi kenapa DKI buang sampah ditolak Bogor, karena tidak mau warganya," katanya.

Solihin mengatakan, sebagai wakil rakyat, ia merasa harus memperjuangkan hak-hak rakyat yang memilihnya. Keberadaan sampah di Bantargebang ini, kata Solihin, telah menyebabkan warga sekitar terdampak berbagai penyakit.

"Kita sekarang ini dewan baru, kami disumpah akan membawa aspirasi masyarakat. Kalau saya tidak menyuarakan mereka, berarti kami zalim tidak amanah," ujar Solihin.

Rencana pemanggilan tersebut, menurutnya tak ada unsur politis. DPRD Bekasi hanya berusaha membela hak-hak rakyat yang telah memilihnya.

"Jadi tidak ada unsur politik. Kami semata-mata untuk mengawal untuk menerima aspirasi masyarakat bantar Gebang dan sekitarnya karena disitu dirugikan. Kesehatan dirugikan ekonomi dirugikan," katanya.

Menurut Solihin, warga Bantargebang banyak yang mengidap penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Selain itu kondisi air di sekitar Bantargebang juga tidak sehat. Sehingga mereka harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.

"Ya cobalah, asap aja cuma sedikit bisa kena (ISPA), ini Bantargebang tahunan," ujarnya.

Sementara itu, menurut Ahok, DPRD Bekasi tak berhak memanggil dirinya. Ia juga tak gentar meski DPRD Bekasi mengancam akan menutup akses pembuangan sampah dari Jakarta ke Bantargebang.

(kff/bpn)

----------------------------------------------------------------

Oh ... ini toh asal mulanya ....

Masalah ada truk gak sesuai jadwal ... lalu kenapa harus gubernur yang dipanggil ... emoticon-Bingung (S)

Tinggal minta staf Dinas Kebersihan aja yang datang ... harusnya cukup kan ... emoticon-Bingung (S) emoticon-Malu (S)

DPRD Bekasi (Dati II) manggil gubernur ... ibaratnya DPRD DKI (Dati I) manggil menteri/presiden karena ada masalah ... apakah pantas ... emoticon-Malu (S)

Bukannya malah sebaliknya, kalau ada masalah ... yang Dati II menghadap ke Dati I, atau Dati I yang menghadap ke kementrian/istana ... emoticon-Malu (S) emoticon-Kiss (S) emoticon-Kiss (S) emoticon-Kiss (S)

Maaf ya agan-agan kalau ane masang gambar emoticon-Betty (S) DP ... emoticon-Malu (S)
Urutan Terlama
Halaman 1 dari 3
Mantra pemanggil panasbung emoticon-Betty (S) dongok otak kopong anggota ormas sampah penyembah sapi kebo kuda penghuni gorong-gorong peminum aer kobokan pemakan bungkus nasi ....

emoticon-Betty (S) emoticon-Betty (S) emoticon-Betty (S) datanglah ... emoticon-Betty (S) emoticon-Betty (S) emoticon-Betty (S)
2015/10/24 10:59:47 WIB
Memanas, Polemik 'Gunung' Sampah Ahok Vs DPRD Bekasi
Hestiana Dharmastuti - detikNews

DPRD Bekasi Ancam akan Tutup Akses Pembuangan Sampah ke Bantargebang
Foto: Alfathir Yulianda

Jakarta - Panggilan DPRD Bekasi terkait tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang ditolak mentah-mentah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kedua pihak gencar melancarkan ancaman. Panas!

Polemik ini berawal dari rencana Komisi A DPRD Bekasi untuk meminta keterangan Ahok tentang TPST Bantargebang. Pemprov DKI Jakarta menyewa lahan di Bantargebang untuk membuang sampah.

DPRD Bekasi berdalih hanya berusaha membela hak-hak rakyat yang telah memilihnya, tanpa unsur politis. DPRD Bekasi membeberkan pelanggaran Pemprov DKI Jakarta, seperti standardisasi truk sampah tak sesuai perjanjian, rute dan jam operasional truk pengangkut sampah, pembuatan sumur pantau di sekitar TPST Bantargebang dan perjanjian kerja sama yang melibatkan perusahaan PT Godang Tua Jaya (GTJ) dalam pembayaran kompensasi pada pemerintah kota Bekasi.

Serangan DPRD DKI Jakarta, ditangkis Ahok. Bagi Ahok, klarifikasi cukup diberikan oleh kepala dinas kebersihan atau wali kota. Ahok akan menyelidiki masalah yang disebut Dinas Kebersihan DKI terkait dengan adanya pelanggaran rute truk sampah. Tidak hanya itu, Ahok mengancam akan memutus kontrak perusahaan pengelola lokasi pembuangan sampah, PT Godang Tua Jaya (GTJ). Menurut dia, biaya jasa Bantargebang sebaiknya langsung ke kantong Pemkot Bekasi, bukan pihak swasta.

Berikut polemik DPRD Bekasi-Ahok:

Komisi A DPRD Bekasi ingin memanggil Ahok terkait perjanjian kerja sama Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI.

"Ini awalnya ada laporan masyarakat dan hasil rapat evaluasi pengawasan DPRD pada isi perjanjian kerja sama Bantargebang antara gubernur dengan walikota, dan terakhir kami sidak, memang ditemukan pelanggaran dari MoU," kata Ketua Komisi A DPRD Bekasi Aryanto Hendrata saat dihubungi detikcom, Kamis (22/10/2015).

Dia menyebut Pemprov DKI melakukan beberapa pelanggaran, seperti standarisasi truk sampah tak sesuai perjanjian, rute dan jam operasional truk pengangkut sampah, pembuatan sumur pantau di sekitar TPST Bantargebang dan perjanjian kerja sama yang melibatkan perusahaan PT Godang Tua Jaya (GTJ) dalam pembayaran kompensasi pada pemerintah kota Bekasi.

"Mekanisme distribusi dana kompensasi menurut kami tidak tepat. Mereka selalu melibatkan pengelola sehingga banyak pemotongan seperti pajak perusahaan. Harusnya Goverment to Goverment sehingga tidak ada pemotongan," ucapnya.

Karena itu, ia menilai Pemkot Bekasi dirugikan oleh Pemprov DKI. Agar persoalan menjadi terang, Komisi A DPRD Bekasi akan memanggil Ahok.

"Kita minta klarifikasi dari Ahok. Perjanjiannya kan G to G. Kalau menurut kami dengan data itu, Pemprov DKI wanprestasi. Persoalan internalnya seperti apa, bukan urusan kami," ucapnya.

(bersambung)
ribut mulu
DPRD Bekasi mengaku pemanggilan Ahok itu tidak ada sangkut pautnya dengan mencari sensasi menjelang pilkada.

"Tidak. Ini murni pengawasan DPRD Bekasi. Cuma persoalannya Bekasi baru melakukan pengawasan dari isi MoU-nya," ujar Ketua Komisi A DPRD Bekasi Aryanto Hendrata saat dihubungi detikcom, Kamis (22/10/2015).

Aryanto menyebut tidak hanya komisinya yang akan meminta penjelasan, tetapi juga Komisi B (membidangi Perekonomian) dan C (membidangi Keuangan). Dewan juga berencana membentuk pansus untuk melakukan pengawasan.

"Kami berharap yang jadi fungsi pengawasan kami membuahkan hasil terbaik untuk TPST Bantargebang. Kalau sensasi tidak mau karena ini murni pengawasan," sambungnya.

Komisi A DPRD Bekasi mengancam akan menutup Bantargebang jika Ahok tidak segera menyelesaikan polemik tersebut.

"Kalau dia tidak memenuhi (panggilan DPRD) ya harus diakhiri. Harus diakhiri," kata Sekjen Komisi A DPRD Bekasi, Solihin saat ditemui di DPRD Bekasi, Jl Ahmad Yani, Bekasi, Jumat (23/10/2015).

Maksud Solihin diakhiri adalah Bekasi akan menyetop pembuangan sampah ke Bantargebang dari Jakarta. Solihin mengakui, tanah Bantargebang merupakan milik Pemprov DKI. Namun wilayah tersebut juga bersinggungan langsung dengan Bekasi.

"Namanya diakhiri ya diselesaikan dulu, diakhiri, jangan dikirim (sampah). Jadi intinya, oke di sana punya Pemprov tanahnya, tapi kita punya wilayah bersentuhan dengan warga kami. Harus dilindungi kenapa DKI buang sampah ditolak Bogor, karena tidak mau warganya," katanya.

Solihin mengatakan, sebagai wakil rakyat, ia merasa harus memperjuangkan hak-hak rakyat yang memilihnya. Keberadaan sampah di Bantargebang ini, kata Solihin, telah menyebabkan warga sekitar terdampak berbagai penyakit.

"Kita sekarang ini dewan baru, kami disumpah akan membawa aspirasi masyarakat. Kalau saya tidak menyuarakan mereka, berarti kami zalim tidak amanah," ujar Solihin.

Ahok naik pitam mendengar rencana Komisi A DPRD Bekasi memanggilnya.

"Ya saya kira udah diomongin dari zaman dulu ya, mereka mau panggil saya. Sekarang dasar mau panggil saya itu apa? Kita ada perjanjiannya," kata Ahok menanggapi wacana tersebut di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).

Suara Ahok meninggi karena merasa heran DPRD Bekasi memanggilnya terkait perjanjian tersebut. Dengan nada tinggi, Ahok mempersilahkan DPRD Bekasi jika ingin menutup TPST Bantargebang.

"Kalau kamu mau main sok-sokan gitu, anggota DPRD kamu suruh tutup, kamu tutup aja supaya seluruh Jakarta penuh sampah. Ini jadi bencana nasional, terus kirim tentara buat nganter sampah ke tempat lu di Bekasi," ucapnya.

Menurut Ahok, soal perjanjian itu bisa dibicarakan tanpa perlu melakukan pemanggilan. Salah satu hal yang dikeluhkan anggota DPRD Bekasi karena pola pembayaran jasa TPST Bantargebang yang diserahkan pada pihak pengelola, yakni PT Godang Tua Jaya. Mereka menginginkan agar pembayaran tersebut langsung ke Pemkot Bekasi.

Terkait hal tersebut, Ahok sebenarnya ingin agar pembayaran langsung ke Pemkot Bekasi. Namun, mereka tersandera pada perjanjian yang dilakukan sejak 2009 dan baru akan selesai 2023.

"Kita sudah bilang kan, uang-uang tipping feenya kenapa musti kasih ke swasta? Kenapa enggak kasih ke kota Bekasi," ucap Ahok.

"Ngomong selalu ngancem mau tutup mau tutup. Mau manggil saya, siapa elu? Sok amat gitu, sombong amat baru jadi," ujar Ahok.

(bersambung)
tutup aja sono,

belagu banged nih dprd planet BEKAS-1

tahun depan DKI tidak usah kasih hibahlah,

biar jadi pemulung aja tuh pemkot ama dprd bekasi buat ngidupin kotanya

emoticon-Big Grin



Terkait hal tersebut, Ahok sebenarnya ingin agar pembayaran langsung ke Pemkot Bekasi. Namun, mereka tersandera pada perjanjian yang dilakukan sejak 2009 dan baru akan selesai 2023

ngerti gak tuh dprd nya...
Ahok berencana mengirim kepala dinas atau walikota untuk mewakili.

"Kita kirim kepala dinas kebersihan atau walikota atau apa. Silakan aja panggil," sambungnya.

Terkait pemanggilan ini, Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Aryanto Hendrata meminta agar Ahok tak mendelegasikan kehadirannya pada bawahannya. Aryanto menilai jika hanya diwakili ke Kepala Dinas Kebersihan, ada kekhawatiran banyak penjelasan yang tak selesai.

"Kalau dinasnya, yang sudah-sudah jawabannya tidak memuaskan. Kalau Pak Ahok datang, jika ada kesalahan bisa saling mengkoreksi," ucap Aryanto saat dihubungi, Kamis (22/10/2015).

Komisi A DPRD Kota Bekasi mempersoalkan kerjasama Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI karena adanya pembayaran biaya jasa Bantargebang bukan langsung ke Pemkot Bekasi melainkan melalui pihak swasta. Sebenarnya, pola ini juga dikeluhkan oleh Ahok.

"Saya tawarkan pada Bekasi, lebih baik Anda yang dapat duit sampah. Lebih adil kan, Anda bisa menolong rakyat, Anda dapat uang masuk resmi APBD. Bukan seperti sekarang, kita bayar kepada swasta, " kata Gubernur DKI Basuki T Purnama di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2015).

Pengelolaan sampah DKI di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dikelola oleh perusahaan swasta PT PT Godang Tua Jaya (GTJ). Ahok tak setuju dengan kontrak soal pengelolaan TPST Bantargebang yang merupakan TPST milik Pemprov DKI mesti dikerjakan oleh perusahaan swasta apalagi setiap tahun DKI harus mengeluarkan anggaran Rp 400 miliar untuk biaya pengolahan sampah itu.

Namun, pengaturan soal alur biaya pembuangan sampah (tipping fee) ini diatur dalam perjanjian antara Pemprov DKI dengan PT Godang Tua Jaya jauh sebelum Ahok menjabat. Di zaman Sutiyoso saat menjabat gubernur, pola pembayaran ini sudah diterapkan. Saat diperpanjang pada 2008 lalu di masa Fauzi Bowo, tak ada perubahan pola pembayaran hingga 2023.

Ahok geram harus membayar Rp 400 miliar per tahun untuk pengolahan sampah DKI kepada PT Godang Tua Jaya (GTJ). Dia berencana akan memutus kontrak kerja dengan perusahaan tersebut.

PT GTJ adalah perusahaan swasta pengelola lokasi pembuangan akhir sampah milik Pemprov DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Ahok tak setuju dengan kontrak soal pengelolaan TPST Bantargebang yang merupakan TPST milik Pemprov DKI mesti dikerjakan oleh perusahaan swasta apalagi setiap tahun DKI harus mengeluarkan anggaran Rp 400 miliar untuk biaya pengolahan sampah itu.

"Enak aja satu tahun bayar kamu (PT Godang Tua Jaya) Rp 400 miliar, kerja apa di situ? Tanah saya kok, tanah DKI, kenapa mesti bayar Anda Rp 400 miliar?" Kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2015).

Ahok mengatakan sudah mengirim Surat Peringatan pertama (SP 1) kepada PT GTJ. "Sebentar lagi Godang Tua Jaya, kalau kita peringatan (Surat Peringatan) 1,2 3, kita putus kontraknya," ucap Ahok.

Menurut Ahok, surat peringatan pertama (SP1) dikirimkan kepada PT GTJ itu karena PT GTJ dinilai wanprestasi. Namun, baru peringatan pertama dilayangkan, ia mengaku sudah menerima ancaman sampah warga Jakarta sudah tak bisa masuk ke Bantargebang lagi.

"Saya sudah kirim surat peringatan pertama, kepada Godang Tua bahwa Anda wanprestasi. Nah kita butuh 105 hari lagi untuk terus peringatan 2 dan 3. Begitu dilayangkan peringatan pertama, mulai ngancam saya enggak boleh buang sampah lagi," katanya.

Ahok segera menyelidiki masalah yang disebut Dinas Kebersihan DKI terkait dengan adanya pelanggaran rute truk sampah.

"Kalau soal truk pelanggaran, saya juga masih selidiki, ini truk pelanggaran (milik) swasta. (Kira-kira) ada hubungan enggak dengan PT Godang Tua Jaya (pengelola Bantargebang)? Jangan-jangan ini grupnya sendiri yang main juga tahu enngak," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2015).

Ia curiga ada faktor kesengajaan dalam pelanggaran operasional truk sampah oleh pihak swasta.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji mengakui memang ada beberapa sopir truk sampah yang melanggar perjanjian mereka.

"Itu saya akui truk sampah enggak boleh operasional pagi hari," ujar Isnawa saat dihubungi detikcom, Kamis (22/10/2015).

"Enggak apa-apa lah hukum saja," imbuhnya.

Isnawa menyebut pihaknya dengan Pemkot Bekasi memang memiliki kerjasama terkait TPST Bantargebang. Dinas Kebersihan DKI juga mengaku setiap harinya mengirim sampah ke TPST tersebut melebihi perjanjian awal. "Harusnya dalam master plan persampahan (perjanjiannya) 2.000-3.000 ton per hari, tapi sekarang mencapai 6.500 ton. Ini karena rencana DKI membangun Intermediate Treatment Facilities (ITF) belum terwujud karena lelang belum selesai dan agak mangkrak," kata Isnawa.


(aan/tor)

Sumur

Apakah GTJ mulai panik karena mau diputus kontrak, terus sengaja bikin rusuh ... emoticon-Bingung (S) emoticon-Malu (S) emoticon-Kiss (S)
klo di luar negeri dikirim sampah seneng lho, jadi bisnis gas dsb disini malah ribut. tapi emang tu truck aturan malem dah; cuma klo dikirim siang mesti balik ke poin2 klausula apa sangsinya.

Berita yg benar : Langgar Jam Operasional, Truk Sampah Jakarta Ditahan Pemkot Bekasi

BEKASI, KOMPAS.com — Sedikitnya enam unit
truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta ditahan oleh petugas Dinas Perhubungan
Kota Bekasi, Jawa Barat, karena menyalahi
ketentuan operasional.
"Pelanggaran yang dilakukan oknum sopir
tersebut cukup berat. Tidak hanya melanggar
kesepakatan operasional kedua pemerintahan,
tetapi juga ada pelanggaran izin mengemudi,"
kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto
Hendrata di Bekasi, Rabu (21/10/2015).
Menurut dia, keenam truk sampah tersebut
terjaring dalam inspeksi jajaran Komisi A DPRD
Kota Bekasi bersama dengan Satpol PP dan
Dishub Kota Bekasi di lintasan truk sampah DKI.
"Hari ini saya bersama jajaran Komisi A
melakukan inspeksi di Jalan Raya Jatiasih,
Kecamatan Jatiasih, dan Jalan Raya Cipendawa
Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan
Rawalumbu," katanya.
Politisi PKS itu mengatakan, jalan tersebut
merupakan lintasan distribusi sampah DKI menuju
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
Bantargebang.
Perjanjian operasional yang dilanggar berupa
waktu pendistribusian sampah dari DKI menuju
TPST Bantargebang yang seharusnya
berlangsung malam hari, tetapi dilakukan siang
hari.
Dalam poin perjanjian kerja sama pengelolaan
lahan TPST Bantargebang antara Pemkot Bekasi
dan Pemprov DKI Jakarta, salah satunya
disebutkan distribusi sampah pada siang hari
hanya diperkenankan melewati Jalur Transyogi
atau Jalan Alternatif Cibubur menuju TPST
Bantargebang.
"Untuk jalur lainnya, seperti Jalan Jatiasih,
Cipendawa, hanya diperbolehkan melintas di
malam hari," katanya.
Selain pelanggaran kesepakatan, kata dia, para
sopir yang mengendarai truk tersebut diketahui
tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) B
khusus untuk truk.
"Mereka rata-rata sopir tembak yang direkrut
pihak ketiga penyedia armada," katanya.
Selain sopir tidak ber-SIM, kata dia, unit truk
yang dikendarai pun diketahui tidak memiliki surat
tanda nomor kendaraan (STNK).
"STNK-nya pakai fotokopi. Bahkan, KIR-nya pun
mati," katanya.
Menurut Ariyanto, kendaraan tersebut disita
petugas di Kantor Dishub Kota Bekasi setelah
sebelumnya sampah yang mereka angkut dibuang
ke TPST Bantargebang.
"Kendaraannya disita dan sopirnya dibina,"
katanya.

Berita yg benar : Dinas Kebersihan DKI Akui Truk Sampah Langgar Jam Operasional

Metrotvnews.com, Jakarta: Dinas Kebersihan DKI
mengakui bahwa ada truk sampah yang
melanggar jam operasional distribusi sampah ke
Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantar
Gebang, Bekasi. Truk yang seharusnya beroperasi
malam hari malah beroperasi siang hari.
"Itu saya akui truk sampah enggak boleh
operasional pagi hari," kata Kepala Dinas
Kebersihan DKI, Isnawa Adji, Kamis (22/10/2015).
Dengan adanya kejadian itu, Pemprov DKI dinilai
melanggar perjanjian dengan Pemkot Bekasi.
Selain jam operasional yang dilanggar, DKI juga
mendistribusikan sampah lebih dari yang
ditetapkan dalam perjanjian.
"Harusnya dalam master plan persampahan
(perjanjiannya) 2.000-3.000 ton per hari, tapi
sekarang mencapai 6.500 ton. Karena rencana
DKI membangun Intermediate Treatment Facilities
(ITF) belum terwujud. Lelang belum selesai dan
agak mangkrak," ujar Isnawa.
Isnawa menjelaskan, dirinya belum mendapatkan
arahan terkait isu DPRD Bekasi yang akan
memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama. Namun, ia siap duduk bersama
membicarakan pelanggaran itu.
"Kalau dia mau manggil pak Gubernur, ya duduk
bersama dong antara Bekasi dan Jakarta. Saya
belum dapat dari pak Gub (datang atau tidak).
Kami dari Dinas Kebersihan akan menjalin
komunikasi efektif dengan (Pemkot Bekasi),"
katanya.
Isnawa tak keberatan jika truk yang melanggar
aturan ditetapkan sanksi. "Enggak apa-apalah
hukum saja," ujar Isnawa.
ya uda jangan kasi bantuan apa2 lagi, biarin aja
naaaah ... jadi terang kaaan ... inilah sebabnya Pak AHOK mau minta tolong tentara mengurung Bantar Gebang spy tdk diganggu oleh DPRD BEKAS-1 ... emoticon-Ngakak
Quote:


Ane heran kenapa DPRD Bekasi ngotot musti gubernur yang datang ... bukankah harusnya teknis perjanjian itu yang lebih paham malah Kepala Dinas Kebersihan dan jajarannya emoticon-Malu (S)

Ini malah menolak kalau "hanya" Dinas Kebersihan yang datang ... ada apa ya emoticon-Bingung (S)
Pakai ngancam lagi ... kalau gub gak datang ... akhiri perjanjian ... emoticon-Cape d... (S)

Menurut ane sih ini DPRD Bekasi dah ditabok duit dari GTJ, makanya sekarang jadi ribut ... emoticon-Kiss (S)

Ditunggu pembelaan panasbung emoticon-Betty (S) dongok otak kopong anggota ormas sampah penyembah sapi buat anggota dhewan ... emoticon-Kiss (S) emoticon-Kiss (S) emoticon-Kiss (S)
walah nie anggota dHewan bekasi bakal mampus digoblok"in ahoax emoticon-Ngakak

uda nyata ada perjanjian dari tahun 2009 - 2023 ke PT GTJ malah nyolot minta tipping fee ke pemkot DKI emoticon-Cape d...
Quote:


Iye, bray...
Di"MISKININ" aje tuh...
Jgn kasih sepeserpun...

Biar tambah super duper MEWEKS.. emoticon-Ngakak (S) emoticon-Ngakak (S) emoticon-Ngakak (S)
Quote:


soalnya ente enggak tau kalau tahun 2013 dan 2014 ada kasus yang sama. Thread dari 2014 :

Gila! Wali Kota Bekasi Usir Truk Sampah DKI!

coba deh ente dalam 3 tahun kasus yang sama berulang terus, gimana solusinya ?
Quote:


hubungannya apa sama truk sampah yang melanggar jam operasional ?

sudah gitu berulang terus lagi dari 2013 emoticon-Cape d...
tutup aja. kota satelit kok cuma dijadikan tempat sampah
DPRD tuh bakal terkenal ana jamin dengan SENSOR ana emoticon-Najis (S)
DPRD bekasi emang sakti bisa memproxy DPRD jakarta emoticon-Big Grin
Halaman 1 dari 3


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di