SUARA DARI TIMUR

RIBUAN warga dari 20 desa yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Sumba Timur (Sumtim) dan ratusan warga Desa Kasong, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), mengalami rawan pangan dan terancam kelaparan.

Mereka kehabisan persediaan makanan akibat kemarau panjang. Untuk bertahan hidup, mereka terpaksa mengkonsumsi ubi hutan. Warga di Sumba Timur menyebutnya Iwi sedangkan warga Kasong menyebutnya Moat (sebutan ubi hutan dalam bahasa setempat).

Dalam sepekan terakhir, warga di Desa Laipanda dan Desa Kasong, memilih masuk keluar hutan untuk mencari Iwi dan Moat sebelum diolah menjadi makanan.

Penjabat Bupati Sumba Timur Johanis Hawula yang dihubungi lewat telepon di Sumba Timur, Kamis (22/10) menjelaskan, laporan kerawanan pangan diterima dari perangkat desa. Namun ia mengaku masih menanti penjelasan detail antara lain nama-nama desa dan kecamatan serta kondisi masyarakat.

Ia mengaku sudah memerintahkan dinas pertanian dan para kepala desa bersama camat untuk melakukan identifikasi serta membuat peta rawan pangan hingga upaya penanganan. “Kita memaklumi kondisi ini karena penggarapan lahan pertanian warga tidak terlalu optimal,” katanya.

Namun demikian, Hawula menambahkan, iwi sudah biasa dikonsumsi warga di sana. “Umbi dibersihkan hingga racun yang terkandung di dalamnya hilang. Iwi harus diambil setiap tahun karena jika tidak diambil akan membusuk dan tidak akan tumbuh lagi,” tambahnya.

Untuk diketahui, tahun lalu Warga Desa Katiku Loku, Kecamatan Matawai Lapahu, menjadi daerah yang paling parah mengalami kekeringan yang berujung pada ancaman kelaparan. Mereka pun terpaksa mengkonsumsi ubi hutan beracun itu.

Sedangkan Sekretaris Desa Kasong, Kecamatan Ndoso, Mabar Bonefasius Egis menagatakan, kekeringan yang melanda persawahan Wae Ngele, Desa Kasong, menyebabkan tanaman padi mengalami gagal panen.

“Stok beras di desa kami sudah habis, sementara padi yang baru ditanam mati karena sawah mengering. Petani yang masih memiliki stok beras hasil panen tahun lalu kini menjual beras dengan harga Rp 62.650 per lima kilogram. Selama ini tanaman komoditi warga seperti kopi dan cengkeh sangat menopang hidup warga Desa tetapi hasilnya sudah selesai dinikmati warga,” ungkapnya.

Alor Krisis
Sementara itu, dari Alor dilaporkan, sebanyak 15 dari 17 kecamatan di Kabupaten Alor sedang darurat air bersih. Hanya dua kecamatan yakni Teluk Mutiara dan Pantar yang masih aman.

“Dari 15 kecamatan, dua kecamatan yakni Kabola dan Alor Barat Laut (Abal) mengalami kondisi yang paling parah dari wilayah yang lain. Desa yang paling parah yakni Pante Deere dan Lawahing (Kabola),” jelas Kepala BPBD Kabupaten Alor Christin Belly kepada VN di Kalabahi, Kamis (22/10) pagi.

Dia mengatakan, Kecamatan Kabola dan Abal tergolong parah karena tidak ada sumber mata air dan sumber mata air yang ada terlalu kecil. “Nanti ada 23 desa/kelurahan yang akan mendapat bantuan dari BPNP. Dalam minggu ini kita sudah bisa droping air bersih ke enam kecamatan yaitu Alor Baral Laut (Abal), Kabola, Alor Tengah Utara (ATU), Lembur, Pantar Barat, dan Pantar Tengah,” tambahnya.

Distribusi Bantuan
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT Tini Tadeus menjelaskan, pihaknya sudah menerima laporan adanya sejumlah desa di Manggarai yang mengalami kelaparan akibat ketiadaan stok pangan. Pihaknya secepatnya akan mendistribusi bantuan kebutuhan warga akibat rawan pangan ini.

Menurut Tadeus, BPBD NTT mencatat, sebanyak 270 desa pada 21 Kabupaten di NTT dilanda kekeringan. Penyebab kekeringan adalah akibat anomali iklim yang berdampak pada berkurangnya curah hujan tahun ini.

Sekretaris BPBD NTT Abraham Jumina menambahkan, krisis air bersih sampai Oktober 2015 telah melanda 318 desa di 99 kecamatan yang tersebar di 21 kabupaten dan kota.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD NTT Melchias Julius mengatakan bantuan air bersih berlangsung selama tiga bulan sampai akhir Desember 2015. “BPBD NTT bertugas menyampaikan kepada BPBD di kabupaten/kota agar pasokan air bersih dibagikan sesuai aturan karena pertanggungjawaban disampaikan langsung ke BNPB,” katanya. (pol/mi/M-1)

original post