JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa evakuasi korban asap tidak perlu dilakukan dengan membawa mereka ke luar kota. Evakuasi cukup dilakukan ke kantor-kantor pemerintah daerah setempat.

Demikian disampaikan Presiden pada rapat terbatas soal kebakaran hutan dan lahan di kantor presiden, Jumat (23/10/2015).

Jokowi membuka rapat itu dengan memaparkan sejumlah data titik panas yang masih memprihatinkan. Jumlahnya masih ratusan baik di Kalimantan maupun Sumatera.

Areal kebakaran hutan semakin meluas hingga ke Sulawesi dan Papua. Untuk itu, Jokowi meminta seluruh kementerian fokus melakukan penanganan api dan dampak asap secara masif.

Kementerian terkait harus turun ke lapangan, terutama Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Kemenkes diminta memeriksa kesehatan anak-anak dan bayi yang mulai terserang inspeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

"Saya pikir juga tidak perlu dievakuasi di luar kota karena bisa saja evakuasi itu dilakukan di kota itu. Mungkin di kantor bupati atau kantor lainnya yang dipakai khusus bayi dan anak," kata Jokowi.

Jokowi menginstruksikan agar masker tetap dibagikan untuk melindungi anak-anak dan bayi itu. Evakuasi terbatas di dalam kota dinilai cara terbaik yang bisa dilakukan saat ini.

"Kalau dievakuasi keluar kota juga akan menyulitkan," katanya.

Badan Meteorolog, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan kemarau panjang masih terus terjadi hingga bulan November atau Desember akibat El Nino. Padahal, jika pada cuaca normal, musim penghujan sudah mulai masuk di bulan Oktober. Oleh sebab itu, kemungkinan kebakaran hutan masih tetap tinggi.

Jokowi menginstruksikan agar seluruh daya dimanfaatkan untuk memadamkan api dan melindungi kesehatan masyarakat. Dia meminta perusahaan-perusahaan negara bisa terlibat dalam upaya mengatasi dampak asap itu.




sumur